Klarifikasi Kelompok Cipayung Plus Terkait Dukungan ke Jokowi dan Aliran Dana dari BIN

MerahPutih.com - Para Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Cipayung Plus memberikan klarifikasi bahwa organisasi gabungan Cipayung Plus digalang untuk memenangkan calon presiden petahana Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019.

Dalam siaran pers Cipayung Plus yang diterima, di Jakarta, Minggu (18/11), menyebutkan sebelumnya beredar isu bahwa kelompok mahasiswa Cipayung Plus yang terdiri dari HMI, GMKI, PMKRI, IMM, PMII, KMHDI, Hikmahbudhi dan organisasi kemahasiswaan lain telah digalang oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mendukung Jokowi.

Kelompok Cipayung Plus diwakili oleh Ketua Umum PB HMI R Saddam al-Jihad, Ketua Umum DPP IMM Najih Prastiyo, Ketua Umum PB PMII Agus M Herlambang, dan Ketua Umum DPP GMNI Rabaytullah Kusuma Jaya.

Kemudian Ketua Umum PP PMKRI Juventus Prima Y Kago, Ketua Presidium KMHDI I Kadek Andre Nuaba, Ketua Umum PP GMKI Corneles Galanjinjian, dan Ketua Umum Hikmahbudhi Sugiharta.

Selain dituding tidak netral, organisasi gabungan kemahasiswaan ini juga dituduh telah menerima dana dari BIN terkait hal tersebut. Cipayung Plus menilai tuduhan tersebut adalah fitnah yang keji.

"Tuduhan tersebut jelas-jelas tidak benar, fitnah dan hoaks," demikian pernyataan Cipayung Plus.

Cipayung Plus menilai ada oknum yang ingin memecah belah mahasiswa dan ingin memanaskan situasi bangsa dengan menyebarkan informasi fitnah ini.

Dalam siaran pers tersebut, Cipayung Plus meminta kepada oknum penyebar fitnah untuk melakukan klarifikasi atas pernyataan yang disebar bahwa informasi tersebut tidak benar.

Selain itu, penyebar hoaks juga diminta untuk meminta maaf di media.

"Jika tidak dilakukan, maka kami akan melakukan proses hukum ke pihak yang berwajib," katanya lagi.

Pihaknya juga menegaskan bahwa Cipayung Plus tidak memiliki keterikatan dan tidak terlibat dalam relawan capres mana pun.

Cipayung Plus menambahkan pihaknya mengajak kepada capres dan cawapres, tim sukses dan seluruh elit bangsa untuk menjaga suasana kondusif dalam menghadapi proses demokrasi dengan menawarkan program dan gagasan sebagai solusi permasalahan bangsa. (*)