Klaim Atas Yerusalem, PKS: AS Akan Dikucilkan dan Trump Akan Terjungkal
Sejumlah kader PKS dalam Aksi Bela Palestina di depan Kedubes Amerika Serikat. (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)
MerahPutih.com - Ratusan ribu massa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan ormas-ormas Islam mengikuti Aksi Bela Palestina di depan Kedubes Amerika Serikat di Jakarta, Minggu (10/12).
Dalam aksi tersebut, mereka mengibarkann bendera Indonesia dan Palestina, serta mengangkat poster Bela Palestina dan menolak pengakuan sepihak Yerusalam sebagai Ibu Kota Israel oleh Presiden AS Donald Trump beberapa waktu lalu.
Tampil di atas panggung aksi untuk menyampaikan orasi sejumlah tokoh antara lain Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Ketua Umum PUI KH Nazar Haris, Ketua Umum Mathlaul Anwar KH Ahmad Sadeli Karim, ormas, serta sejumlah perwakilan lembaga kemanusiaan dan elemen masyarakat peduli Palestina.
Dalam orasi yang disampaikan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menegaskan, aksi damai tersebut dilakukan untuk melaksanakan amanat Konstitusi UUD 1945 yang memerintahkan (rakyat) Indonesia untuk aktif mewujudkan perdamain dunia.
"Kita berkumpul di sini karena kita cinta damai dan perdamaian dunia. Sebaliknya kita punya kewajiban konstitusional untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia," kata Jazuli mengawali orasinya.
Seluruh rakyat Indonesia berada di pihak Palestina dan mendukung perjuangan rakyat Palestina dari penjajahan Israel. "Segala upaya memperparah penjajahan Israel atas rakyat Palestina pasti kita tolak," tegas Jazuli.
Pengakuan sepihak Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel jelas mencederai semangat pembebasan rakyat Palestina dari penjajahan Israel.
"Kita tolak klaim tersebut karena Yerusalem adalah milik Palestina. Yerusalem, di dalamnya terdapat komplek Masjid Al Aqsa, kiblat pertama umat Islam sehingga memiliki tempat tersendiri di hati 1,7 milyar umat muslim dunia," tegasnya.
"Klaim penguasaan Yerussalem akan semakin merestriksi dan merepresi rakyat Palestina dan muslim sedunia untuk berkunjung dan beribadah ke Masjid Al Aqsa. Dengan demikian sama saja melawan 1,7 milyar muslim sedunia," tambah jazuli.
Selain itu, penjajahan dan perlakuan keji tentara Israel terhadap rakyat Palestina telah menjadi isu kemanusiaan internasional yang menyulut aksi solidaritas kemanusiaan dunia untuk Palestina.
Rasa kemanusiaan dunia juga akan terlukai akibat kebijakan sepihak tersebut.
Atas kebijakan sepihak itu, Jazuli meminta agar Pemerintah AS dan Presiden Donald Trump membatalkan klaim tersebut dan tidak bermain-main dengan kemarahan umat Islam dunia bahkan umat-umat lain yang peduli pada perdamaian dan isu kemanusiaan rakyat Palestina.
"Jika tidak, kita pastikan AS akan dikucilkan dan Donald Trump akan terjungkal," katanya.
Anggota DPR Dapil Banten itu juga mengapresiasi pernyataan tegas Presiden Jokowi dan Pemerintah RI soal isu Yerusalem.
Meski demikian, dia pun ingin pemerintah lebih maju untuk menggalang kekuatan negara-negara dunia, melalui Forum OKI dan Forum PBB untuk menolak dan menerbitkan resolusi atas klaim sepihak yang melanggar banyak kesepakatan dan resolusi dunia tersebut.
"Klaim itu jelas melanggar resolusi PBB dan menjustifikasi dan memperparah penjajahan Israel atas Palestina. Kita dorong pemerintah untuk menggalang aksi penolakan dengan negara-negara lain," pungkas Jazuli. (Pon)
Baca berita terkait polemik kebijakan Donald Trump lainnya: PKS Siap Bantu Pemerintah untuk Dukung Perjuangan Rakyat Palestina
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
AS dan Kanada Makin Panas, Trump Ancam Terapkan Tarif 100 Persen
Masuk Dewan Perdamaian Ala Trump, Indonesia Klaim Tak Perlu Bayar Rp 17 Triliun
RI Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump Taktik Wujudkan Solusi 2 Negara
Keluar dari WHO, Amerika Serikat Wajib Bayar Utang Rp 4,3 Triliun
Indonesia Gabung Badan Internasional Trump, Prabowo Dinilai Sedang Cari Celah untuk Bela Palestina
Gerbang Rafah Pintu Masuk Gaza dari Mesir Kembali Dibuka 2 Arah
Alarm Kebakaran Berbunyi Saat Trump Berada di World Economic Forum 2026
Indonesia dan Negara Timur Tengah Bakal Tempuh Prosedur Internal Gabung ke Dewan Perdamaian Gaza Ala Trump
Jerman Ragu Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump, Belum Cocok Sama Formatnya
PBB Tegaskan Status Greenland Milik Kerajaan Denmark