KKP Buka 465 CPNS, Menteri Susi Butuh Anak Buah Cumlaude 135 Orang

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 20 September 2018
KKP Buka 465 CPNS, Menteri Susi Butuh Anak Buah Cumlaude 135 Orang

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti. (kkp.go.id)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pedaftaran online lowongan CPNS 2018 resmi dibuka 26 September mendatang, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah Menteri Susi Pudjiastuti. Bagi Anda yang ingin menjadi anak buah Menteri Susi, KKP membuka lowongan 465 CPNS.

Laman resmi KKP, kkp.go.id, Kamis (20/9), melansir jatah 465 CPNS itu akan ditempatkan/ditugaskan untuk mengisi kebutuhan pegawai Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan KKP untuk 28 formasi.

Masih dari laman yang sama, adapun lowongan itu dibuka untuk 318 kategori umum, 135 kategori cumlaude, 7 kategori putera/puteri Papua, dan 5 kategori disabilitas. Khusus untuk kategori cumlaude, pelamar wajib memiliki rekomendasi universitas sebagai 5 lulusan terbaik dari setiap jurusan.

ilustrasi: Setkab.go.id

Detail formasi penerimaan CPNS 2018 di kemnterian di bawah Menteri Susi itu tertuang surat pengumuman Nomor B-869/SJ/IX/2018 tentang pengadaan CPNS KKP.

Batas waktu pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pelamaran CPNS dimulai pada tanggal 26 September sampai dengan 10 Oktober 2018. Pendaftaran resmi ditutup 10 Oktober 2018, tepat pukul 23.59 WIB.

Pendaftaran dan pengunggahan dokumen persyaratan dilakukan secara online melalui laman https://sscn.bkn.go.id. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tanggal 18 Oktober 2018 dapat mencetak kartu peserta ujian secara online dimulai tanggal 18 Oktober 2018 s.d 22 Oktober 2018. (*)

#Penerimaan CPNS #Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) #Susi Pudjiastuti #KKP
Bagikan
Wisnu Cipto
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
KKP akan tetap mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai izin dan tidak merugikan masyarakat pesisir.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
Indonesia
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Tanggul beton di perairan Cilincing sudah mengantongi izin resmi berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Indonesia
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Hasil verifikasi KKP menemukan tanggul beton itu merupakan bagian dari proyek reklamasi pantai milik PT Karya Citra Nusantara (KCN).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Indonesia
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Nelayan pesisir Jakarta mengeluhkan keberadaan tanggul beton yang membentang di Pesisir Cilincing.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Indonesia
Langgar Izin PKKPRL, Proyek Reklamasi 2 Pulau di Batam Disegel KKP
Pulau Kapal Besar memiliki luas kurang lebih 0,088 Km persegi atau 8,8 hektare, sedangkan Pulau Kapal Kecil seluas 0,018 Km persegi atau 1,8 hektare.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
Langgar Izin PKKPRL, Proyek Reklamasi 2 Pulau di Batam Disegel KKP
Indonesia
Soal Usulan Tambahan Anggaran, DPR Haruskan KKP Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan
Mendorong agar KKP mampu melakukan peningkatan produktivitas dengan penggunaan teknologi budi daya ramah lingkungan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 Juli 2025
Soal Usulan Tambahan Anggaran, DPR Haruskan KKP Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan
Indonesia
Pulau Kecil di Bali dan NTB di Kuasai WNA, Menteri KKP Siap Lakukan Legalisasi
"Tetapi apabila pulau kecil itu boleh (dilakukan pemanfaatan) maka kalau dia belum punya izin (pemanfaatan), maka kita lakukan penyegelan dan kita minta mereka untuk melakukan proses legalisasi yang benar sekaligus kita lakukan sosialisasi," kata Trenggono.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 Juli 2025
Pulau Kecil di Bali dan NTB di Kuasai WNA, Menteri KKP Siap Lakukan Legalisasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Evaluasi Tambang Nikel di Raja Ampat, Bisa Merusak Keindahan Alam Bawah Laut
Tambang nikel, khususnya perlintasan jalur dari lokasi tambang ke smelter, menjadi hal yang harus dikaji ulang mengingat hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi terumbu karang
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Juni 2025
DPR Desak Pemerintah Evaluasi Tambang Nikel di Raja Ampat, Bisa Merusak Keindahan Alam Bawah Laut
Indonesia
Pemerintah Bikin Kampung Merah Putih Buat Sejahterakan Nelayan, Tahun Ini Ditargetkan 100 Kampung
Implementasi Kampung Nelayan Merah Putih melibatkan pemerintah daerah untuk menjaring lokasi potensial. Hal itu untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal dengan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Mei 2025
Pemerintah Bikin Kampung Merah Putih Buat Sejahterakan Nelayan, Tahun Ini Ditargetkan 100 Kampung
Indonesia
Indonesia Masih Jadi Magnet Illegal Fishing, Tahun 2025 Sudah Menangkap 32 Kapal Ilegal
Lokasi penangkapan kapal asing antara lain yakni dua kapal Vietnam di Laut Natuna Utara, satu kapal China di Perairan Selatan Bali, dua kapal Filipina di Perairan Papua, serta satu kapal Filipina dan 21 rumpon di Bitung, Sulawesi Utara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Mei 2025
Indonesia Masih Jadi Magnet Illegal Fishing, Tahun 2025 Sudah Menangkap 32 Kapal Ilegal
Bagikan