KKP: Biaya untuk Menenggelamkan Kapal Asing ‘No Limit’
 Noer Ardiansjah - Senin, 05 Januari 2015
Noer Ardiansjah - Senin, 05 Januari 2015 
                MerahPutih Nasional- Kebijakan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pemberantasan illegal fishing telah menunjukan hasil positif.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang menggunakan stelan blues warna hitam, menyampaikan kesan dan pesannya selama menjabat dihadapan puluhan wartawan di kantornya yang terletak di jalan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat.
"Kebijakan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memberantas illegal fishing telah menunjukan hasil yang positif. Hal ini dirasakan oleh sebagian besar masyarakat terutama nelayan , baik secara langsung maupun tidak langsung. Kini tangkapan nelayan di beberapa daerah jumlahnya semakin meningkat. Sehingga ke depan diharapkan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Dan, KKP harus konsisten memberantas illegal fishing," ujar Susi yang merupakan Menteri paling nyentrik di Pemerintahan Jokowi-JK, Senin, (5/1)
Ketika disinggung mengenai berapa besarkah biaya yang dikeluarkan oleh KKP untuk menenggelamkan kapal asing yang melanggar selama ini, Menteri Susi mengatakan bahwa, kedaulatan negara tak ada harganya, kalau dihitung no limit. Bahkan Presiden Jokowi menyampaikan Negara akan keluarkan biaya berapapun untuk memberantas pencurian ikan di laut Indonesia. Saat ini sudah kurang lebih 200 kapal yang masih tersisa dari 7000 kapal yang melanggar di perairan laut Indonesia.
Agar pekerjaannya menjadi maksimal Menteri Susi meminta bantuan dari TNI AL dan PPATK untuk bersama memerangi illegal fishing tersebut. Beberapa langkah yang telah diambil adalah, Penandatanganan MOU  antara KKP dengan  TNI AL. Peresmian tiga  Pengadilan Perikanan dan MOU dengan PPATK .
 " Meskipun belum genap 100 hari seluruh kebijakan serta upaya yang strategis yang dilakukan telah memberikan dampak positif bagi kemandirian dan kedaulatan bangsa. Beberapa negara juga telah memberikan respon yang positif untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam menanggulangi praktek illegal fishing di wilayah perairan Indonesia,” ujarnya. (CPY)
Bagikan
Berita Terkait
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
 
                      KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
 
                      Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
 
                      Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
 
                      Langgar Izin PKKPRL, Proyek Reklamasi 2 Pulau di Batam Disegel KKP
 
                      Soal Usulan Tambahan Anggaran, DPR Haruskan KKP Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan
 
                      Pulau Kecil di Bali dan NTB di Kuasai WNA, Menteri KKP Siap Lakukan Legalisasi
 
                      DPR Desak Pemerintah Evaluasi Tambang Nikel di Raja Ampat, Bisa Merusak Keindahan Alam Bawah Laut
 
                      Pemerintah Bikin Kampung Merah Putih Buat Sejahterakan Nelayan, Tahun Ini Ditargetkan 100 Kampung
 
                      Indonesia Masih Jadi Magnet Illegal Fishing, Tahun 2025 Sudah Menangkap 32 Kapal Ilegal
 
                      




