Kisruh Pilkada: Pegawai Disdukcapil Sorong Diamuk Massa

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 16 Februari 2017
Kisruh Pilkada: Pegawai Disdukcapil Sorong Diamuk Massa

Pilkada Sorong (ANTARA FOTO/Olha Mulalinda)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Dua pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong, Papua Barat, diamankan aparat kepolisian karena nyaris diamuk massa salah satu pasangan kandidat bupati setempat pada hari pencoblosan, Rabu (15/2).

Kapolres Kabupaten Sorong AKBP Rudy Prasetya di Kota Sorong, Kamis, mengatakan, kedua pegawai tersebut diamankan guna menghindari amukan massa.

Dia mengatakan kedua pegawai itu nyaris diamuk massa karena membuka kantor Disdukcapil saat hari pencoblosan, sedangkan instansi lainnya libur secara nasional.

Sesuai hasil interogasi, katanya, kedua pegawai tersebut mengakui membuka kantor Disdukcapil sesuai perintah kepala dinas guna melaksanakan surat edaran Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil yang berisi bahwa kantor Disdukcapil tetap buka saat pemilihan, guna memberikan bantuan pelayanan kepada masyarakat yang hendak menanyakan Nomor Induk Kependudukan.

"Namun beredar kabar bahwa kedua pegawai tersebut membuatkan KTP atau surat keterangan domisili untuk kepentingan politik sehingga nyaris dihakimi massa," ujarnya.

Ia mengatakan masalah itu langsung ditangani dengan cepat oleh aparat kepolisian sehingga tidak mengakibatkan konflik meluas yang dapat menimbulkan masalah baru.

"Setelah dimintai keterangan oleh aparat kepolisian, kedua pegawai Disdukcapil tersebut langsung dipulangkan dan situasi Kabupaten Sorong masih aman terkendali," katanya.

Sumber: ANTARA

#Pilkada Serentak #Pilkada Serentak 2017 #Pelanggaran Pilkada Serentak #Sorong
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Sorong Memanas: Mobil Dinas Gubernur Papua Barat Daya Ikut Hancur Dirusak Massa
Mobil dinas Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu turut menjadi korban pengerusakan massa dalam aksi penolakan pemindahan Tapol yang berujung ricuh di Kota Sorong
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
 Sorong Memanas: Mobil Dinas Gubernur Papua Barat Daya Ikut Hancur Dirusak Massa
Indonesia
Sorong Memanas Imbas Pemindahan Tapol: Massa Blokade Jalan hingga Rusak Rumah Kajari
Empat tapol yang dipindahkan merupakan anggota Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) ke Makasar.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
Sorong Memanas Imbas Pemindahan Tapol: Massa Blokade Jalan hingga Rusak Rumah Kajari
Indonesia
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Indonesia
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Ada pergantian calon bupati (Cabup) nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Mei 2025
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Personel TNI AL Sorong Bunuh Cewek di Pantai karena Kesal Berhenti Saat Bersanggama
Pelaku anggota TNI AL yang saat itu sedang dipengaruhi minuman keras karena kesal mengambil sangkur, lalu menusuk tubuh korban beberapa kali hingga meninggal dunia.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025
Personel TNI AL Sorong Bunuh Cewek di Pantai karena Kesal Berhenti Saat Bersanggama
Indonesia
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Komisi II DPR RI bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), guna merumuskan opsi-opsi pelantikan kepala daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Indonesia
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Mahkamah Konstitusi memastikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat 45 hari kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Januari 2025
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Indonesia
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
"Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK."
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Januari 2025
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
Indonesia
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Desember 2024
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Bagikan