Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi senyap ini, penyidik lembaga antirasuah dikabarkan menangkap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy.
Menanggapi kabar tersebut, Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik (PSDPP) Dedi Kurnia Syah berpendapat perlunya reformasi sistem kepartaian di Indonesia.
"Hal ideal yang dapat menghentikan laku korupsi adalah bangunan integritas bagi politisi dikokohkan, tetapi sebagai upaya sistematis, perlu juga dipertimbangkan reformasi sistem kepartaian," kata Dedi kepada wartawan, Jumat (15/3).
Analis Politik dari Universitas Telkom ini meyakini, model politik kepartaian di Indonesia saat ini terlalu mendominasi dan tidak ideal, sehingga parpol seolah menjadi muara kekuasaan.
"Parpol dalam sistem politik Indonesia berada di ruang infrastruktural (pengontrol jalannya pemerintahan), ia seharusnya berpihak pada publik, semua parpol seharusnya oposisi, tapi yang kita jalani sekarang justru parpol setali dengan kekuasaan itu sendiri. Sehingga tidak mengherankan jika lobi-lobi politik kekuasaan lebih banyak melibatkan parpol" bebernya.
Lebih lanjut, penulis buku Komunikasi CSR Politik ini menyampaikan gagasan baru terkait partai politik di Indonesia. "Parpol harus berada diluar kekuasaan, satu-satunya kesempatan parpol mengemuka dalam ritual politik kekuasaan adalah saat pemilu, usai pemilu parpol harus kembali ke barak" jelas Dedi.
Meskipun kontroversial, Dedi menyutujui wacana pembiayaan parpol ditanggung negara.
"Sebenarnya itu ide sangat baik dengan APBN sistem keuangan parpol dapat dikontrol dan dipertanggubgjawabkan, negara memiliki kewenangan intervensj jika APBN, dulu pernah diwacanakan dan parpol pasti menolak," ungkapnya.
Dalam penjelasannya, Dedi merisaukan kondisi keuangan parpol yang tidak terbuka, hal ini karena pembiayaanya diluar tanggungjawab negara. Menurutnya, kondisi ini memicu parpol untuk mencari pembiayaan secara bebas dan sulit terdeteksi.
"Bagaimanapun, kekuasaan parpol harus dibatasi, negara harus lebih dominan dalam mengatur sistem politik, termasuk platform ideal kepartaian, demokrasi tidak selalu bicara kebebasan, demokrasi juga bicara kewajiban," pungkasnya. (Pon)
