Frengky Aruan
MerahPutih.com - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengungkap adanya sejumlah organisasi pelobi Israel di Indonesia. Gus Yahya berpesan supaya aksi pelobi itu dilakukan secara kelembagaan atau tidak lewat jalur tertutup.
Hal itu disampaikan Gus Yahya menyangkut lima warga NU yang bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog, ternyata diajak oleh lembaga swadaya masyarakat (Non Governmental Organization/NGO). Gus Yahya menyebut NGO itu berisi advokat yang pro Israel.
"Yang ajak ini setelah info dari saya tanya, ini dari satu channel NGO yang merupakan advokat dari Israel," kata Gus Yahya dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (16/7).
Atas kejadian ini, Gus Yahya menyinggung operasi organisasi pro Israel di Tanah Air. Mereka bekerja sebagai kepanjangan tangan kepentingan Israel di Indonesia.
Baca juga:
5 Pemuda NU Ketemu Presiden Israel, Ketum PBNU Tegaskan itu Tindakan Pribadi
"Ini saya kira penting untuk diperhatikan kita tahu bahwa di Indonesia ini juga ada beberapa organisasi lembaga yang beroperasi sebagai lobi Israel dan advokat Israel melakukan advokasi untuk Israel kita tahu," ujarnya.
Gus Yahya enggan menyebutkan organisasi yang dimaksudnya itu. Dalam kesempatan ini, Gus Yahya berpesan supaya upaya lobi tersebut dilakukan dalam koridor yang jelas. Misalnya pembicaraan lintas organisasi.
"Mereka punya kepentingan silakan saja, tapi saya minta dalam hal ini ya engagement dengan berbagai pihak khususnya yang berada di bawah wewenang saya dengan NU. Ya, saya minta untuk melakukan engagement resmi secara kelembagaan dengan mempertimbangkan sensitivitas-sensitivitas yang ada," imbuhnya.
Gus Yahya mengaku sudah sejak lama menyampaikan hal itu melalui jaringan komunikasinya hingga di tingkat internasional. Ia tak ingin ada pembicaraan gelap yang dirahasiakan dari organisasi padahal membawa nama organisasi.
Baca juga:
Permintaan Maaf PBNU Terkait Pertemuan Nahdliyin Muda dengan Presiden Israel Isaac Herzog
"Supaya hendaknya kepentingan-kepentingan yang ingin melibatkan khususnya eksponen NU, berhubungan secara kelembagaan dengan otoritas yang resmi dan harus dengan pertimbangan yang matang dan juga mempertimbangkan sensitivitas yang ada di sekitar yang dilakukan," pungkasnya. (Pon)
