Ketum PBNU Minta Presiden Jokowi Pilih 10 Nama Capim KPK Berintegritas

MerahPutih.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memilih 10 nama Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023 yang berintegritas.

Saat ini terdapat 20 nama tersisa dari serangkaian seleksi yang digelar Pansel Capim KPK. Jokowi akan mempertimbangkan hasil tes dan masukan dari Pansel ketika mengajukan 10 pendekar antikorupsi ke Komisi III DPR untuk dipilih 5 orang pemimpin KPK periode 2019-2023.

Baca Juga:

9 Kriteria Ideal yang Harus Dimiliki Capim KPK

"Kita minta dan harapkan kepada pak Jokowi pilih 10 orang yang akan diserahkan ke DPR yang jujur dan tidak ada beban dan latar belakang yang membebani mereka," kata Said Aqil di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (30/8).

Kiai Said berharap Jokowi meneruskan tekadnya untuk memberantas korupsi di Tanah Air. Kiai Said memastikan seluruh rakyat Indonesia, termasuk NU mendukung penuh Jokowi dalam membangun pemerintah yang bersih dan bebas korupsi.

"Jangan Presiden salah pilih dan berdampak negatif kepada bapak Jokowi sendiri. Presiden kita bapak Jokowi, kita harapkan teruskan tekad bapak memberantas korupsi," ujar dia.

Menurut Kiai Said, kedatangannya ke KPK untuk memberikan dukungan kepada lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo ini. Ia menilai selama ini KPK telah bekerja keras dalam memberantas korupsi. Selain itu, KPK juga merupakan salah satu lembaga yang paling dipercaya publik.

"Saya memberikan masukan kepada KPK yang selama ini mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat banyak karena KPK merupakan satu-satunya yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat agar meningkatkan kinerja, upaya, usaha dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih, baik dan jujur," papar Kiai Said.

Kiai Said pun memberikan semangat untuk KPK dengan mengutip pernyataan Nabi Muhammad SAW. "Kalau kita dengar pesan Nabi Muhammad bersikaplah yang benar walaupun berat tantangannya, ujiannya, masalahnya, tapi kita tidak boleh surut," pungkasnya.

Diketahui, seleksi capim KPK periode 2019-2023 menuai protes sejak masa pendaftaran. Gelombang protes semakin terdengar usai Panitia Seleksi Capim KPK meloloskan 20 calon di tahap profile assessment.

Baca Juga:

Pansel: Sudah Ada 282 Orang yang Daftar Capim KPK

Di antara 20 nama itu, terdapat calon yang tidak patuh membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga beberapa nama yang punya catatan kelam masa lalu.

Dua puluh calon yang lolos itu berasal dari latar belakang beragam. Mereka adalah anggota Polri (Antam Novambar, Bambang Sri Herwanto, Firli Bahuri, Sri Handayani), komisioner dan pegawai KPK (Alexander Marwata, Sujanarko), advokat (Lili Pintauli Siregar), jaksa dan pensiun jaksa (Johanis Tanak, Sugeng Purnomo, Supardi, Jasman Panjaitan), hakim (Nawawi Pomolango)

Selain itu dari karyawan BUMN (Cahyo R. E. Wibowo), penasehat menteri (Jimmy Muhamad Rifai Gani), auditor (I Nyoman Wara), Pegawai Negeri Sipil (Roby Arya, Sigit Danang Joyo), dosen (Luthfi Jayadi Kurniawan, Neneng Euis Fatimah, Nurul Ghufron). (Pon)

Baca Juga:

Loloskan Pelanggar Kode Etik, Pansel Capim KPK Perlu Dievaluasi