Ketum Muhammadiyah Sebut Bersih-bersih Polri Perlu Dukungan Publik
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir (ANTARA/Luqman Hakim)
MerahPutih.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir memandang tindakan bersih-bersih Polri dan ketegasan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam menindak persoalan-persoalan yang melibatkan institusi ini perlu dukungan positif dari masyarakat luas.
"Bersih-bersih dan tindakan tegas yang dilakukan Kapolri perlu dukungan positif dari berbagai lembaga terkait dan masyarakat luas sehingga institusi Polri menjadi sehat dalam menjalankan fungsinya, sesuai dengan peraturan yang berlaku serta membela kepentingan rakyat dan negara dengan tegak lurus di atas konstitusi," kata Haedar dikutip dari Antara, Jumat.
Baca Juga:
Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi komitmen Polri dalam berbenah, menyusul adanya kasus-kasus yang melibatkan oknum Polri pada beberapa waktu terakhir, seperti kasus Ferdy Sambo dan yang terbaru adalah dugaan keterlibatan Irjen Pol Teddy Minahasa dalam peredaran narkoba yang disampaikan langsung oleh Listyo Sigit.
Menurut Listyo, penyampaian kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo. Presiden telah menyampaikan arahan kepada Kapolri bersama jajaran kapolda dan kapolres di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
"Ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menindak tegas hal-hal yang tadi disampaikan Bapak Presiden, narkoba, dan komitmen melakukan bersih-bersih di institusi Polri," ujar Listyo Sigit, usai menerima arahan Presiden Jokowi itu.
Dia lalu menekankan pihaknya akan menindaklanjuti arahan Presiden itu sehingga seluruh anggota, mulai dari pangkat terbawah, khususnya pelaksana di lapangan, memahami dan dapat melaksanakannya.
Baca Juga:
Masjid Sheikh Zayed Dijadikan Tempat Wisata Peserta Muktamar Muhammadiyah
Menurut Haedar, kasus-kasus yang menimpa Polri memang sangat memprihatinkan.
Ia pun menilai kondisi tersebut harus menjadi titik balik pembenahan, pemulihan, dan pembersihan sistem dalam institusi Polri secara menyeluruh agar marwah dan kepercayaan publik terhadap Polri terpulihkan.
Oleh karena itu, Haedar menyambut baik arahan Presiden Joko Widodo yang diikuti langkah-langkah dari Kapolri bersama seluruh jajarannya dalam melakukan tindakan-tindakan penataan, perbaikan, dan penindakan atas sejumlah kasus tersebut, termasuk membawanya ke ranah hukum sesuai dengan ketentuan agar semuanya persoalan itu terang benderang dan memiliki kepastian.
Selanjutnya, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas meyakini Kapolri dapat menyelesaikan pembenahan institusi Polri sebagai wujud komitmen dalam menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo.
"Saya yakin dan percaya Kapolri sudah tahu hal itu semua (persoalan-persoalan dalam institusi Polri) dan tentang bagaimana cara untuk mengatasi dan menyelesaikannya (pembenahan institusi Polri)," kata Anwar dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat. (*)
Baca Juga:
Gibran Siapkan Lokasi Penginapan sampai Transportasi untuk Peserta Muktamar Muhammadiyah
Bagikan
Mula Akmal
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik