Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pemilu dan Pilpres 2019 menyisakan pihak yang kalah dan menang. Kontestasi demokrasi tersebut di ujungnya meninggalkan kekecewaan bagi yang kalah dan sukacita bagi pemenang.
Dibalik dua kenyataan tersebut, dalam bingkai masyarakat bangsa, yang sama-sama menjadi warga negara Republik Indonesia, baik pemenang maupun pihak yang kalah memiliki tanggung jawab besar bersama yakni menjaga keutuhan dan kelangsungan negeri ini.
Atas dasar itu, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie meminta agar semua pihak ikut memikirkan cara untuk meredakan kekecewaan pihak dan masyarakat yang merasa kalah dalam Pilpres 2019.
"Untuk meredakan kekecewaan pihak (masyarakat) yang sudah terlanjur kecewa akan membutuhkan waktu panjang, dan itu tugas pemerintah", ucap Jimly pada acara buka puasa bersama ICMI di kediamannya di Jakarta, Kamis (9/5).
"Mungkin bisa diselesaikan mudah dari segi prosedural, tapi lukanya lama (sembuh)," kata Jimly.
Ia menceritakan bahwa publik saat ini terpecah akibat pernyataan-pernyataan para elit politik yang saling menyerang satu sama lain.
"Dalam komunikasi publik sekarang ini isinya kebencian permusuhan," katanya.
Dalam kesempatan itu, Jimly sebagaimana dilansir Antara menceritakan pengalamannya saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada saat pelaksanaan Pemilu 2004 yang dimenangkan Susilo Bambang Yudhoyono.
Pada saat itu SBY sudah menyatakan akan membentuk kabinet sebelum pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga membuat MK menggelar konferensi pers untuk mengingatkan bahwa pernyataan SBY tersebut tidak tepat diucapkan pada saat itu.
"Kita harus taat, kita ikuti prosedurnya," ujarnya.
Setelah pihaknya melakukan komunikasi langsung dengan SBY, baru SBY mau menerima dan menunda pengumuman kabinetnya.
Berdasarkan pengalaman tersebut, menurutnya saat ini diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih baik kepada pihak-pihak pendukung masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden agar mereka dapat memahami dan menerima aturan yang berlaku.
"Karena kekecewaan itu tidak boleh terlalu cepat dipadamkan," kata Jimly yang pada Pemilu 2019 maju sebagai kandidat DPD RI dari DKI Jakarta.(*)
