Ketua MPR Minta Setnov Patuhi Proses Hukum

MerahPutih.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan, meminta kepada Setya Novanto untuk mematuhi proses hukum yang tengah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Novanto harus mematuhi proses hukum yang ada," ujar Zulkifli sesuai menghadiri acara di Gedung Graha Adhya Wicaksana, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Minggu (19/11).

Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini, sebagai pimpinan lembaga tinggi negara pria yang akrab disapa Setnov itu wajib memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

"Apalagi sebagai pimpinan lembaga negara, tentu Pak Novanto harus mengikuti proses hukum yang ada. Keberatan kan ada, boleh. Apalagi praperadilan, boleh membela. Tapi ikuti aturan yang ada," tegasnya.

Zufkifli juga menekankan, dengan menyandang status sebagai pejabat negara, tersangka korupsi proyek pengadaan e-KTP itu seharusnya bisa menjaga dan kehormatan lembaga legislatif tersebut.

"Lembaga negara itu simbol, kalau lembaga negara rusak citranya apakah MK, DPR dan lain-lain, tentu menganggu ketahanan nasional. Jadi kita jaga bersama - sama," pungkasnya.

Seperti diketahui, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka pada Jumat (10/11). Setnov sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.

Dalam kasus ini, mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Adapun sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dua mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.
Setnov juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Diduga akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara dirugikan Rp 2,3 triliun, dari nilai paket pengadaan sekitar Rp 5,9 triliun.

Dalam kasus ini, Setnov disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. (Pon)