Ketua KPK: Upaya Revisi UU KPK Berdampak Negatif

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 08 April 2017
Ketua KPK: Upaya Revisi UU KPK Berdampak Negatif

Ketua KPK Agus Rahardjo. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan bahwa upaya revisi UU KPK akan berdampak terhadap melemahnya upaya pemberantasan korupsi.

Saat ini, kata Agus Rahardjo, pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK masih cukup efektif, sehingga tidak perlu dilakukan revisi Undang-Undang KPK.

"Upaya revisi UU KPK yang dilakukan saat ini akan berdampak sistematis terhadap melemahnya gerakan pemberantasan korupsi," kata Agus Rahardjo di Medan, Jumat (7/4).

Pernyataan Agus Rahardjo tersebut disampaikan saat seminar berjudul "Kondisi Terkini Pemberantasan Korupsi di Indonesia" yang diselenggarakan di kampus Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.

Rahardjo menyebutkan, DPR perlu mendengarkan saran yang disampaikan KPK untuk mengetahui segala yang dibutuhkan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

Pihak DPR, menurutnya, memegang peranan yang sangat strategis dalam pemberantasan korupsi. Dan sebaliknya, DPR juga harus bertanggung jawab kepada rakyat bila fungsinya digunakan justru untuk melemahkan pemberantasan korupsi.

"Rakyat perlu mengawasi dan menolak tegas segala upaya yang dibentuk dengan berbagai cara untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi," ujarnya.

Agus Rahardjo melanjutkan, fungsi DPR adalah legislasi sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, fungsi anggaran dan berhak menetapkan APBN. "Kemudian, fungsi pengawasan adalah mengawasi terhadap pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan," ucapnya.

Ia menambahkan, upaya revisi UU KPK tersebut dilakukan selama tiga tahap, yakni tahap pertama pada tahun 2011 agar kewenangan penuntutan dikembalikan kepada Kejaksaan Agung.

Kewenangan penyadapan harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan, dan peningkatan batas minimal kerugian negara yang menjadi objek KPK semula Rp1 miliar menjadi Rp5 miliar.

Tahap kedua, pada tahun 2015, pembatasan masa kerja KPK hanya 12 tahun, hapusnya kewenangan penuntutan KPK, dan peningkatan batas minimal kerugian negara menjadi Rp50 miliar yang boleh ditangani KPK.

Kemudian tahap ketiga, pada tahun 2016, mengenai penyadapan yang dilakukan KPK, pembentukan Dewan Pengawas, dan kewenangan penertiban SP3 bagi KPK.

Sumber: ANTARA

#KPK #Agus Rahardjo #Revisi UU KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Polda Metro Jaya membantah kabar penangkapan Firli Bahuri. Mantan Ketua KPK itu berjanji kooperatif dan siap memenuhi panggilan pemeriksaan kasus dugaan pemerasan SYL.
Frengky Aruan - Rabu, 11 November 2026
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Berita Foto
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal atau Hercules usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Indonesia
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
KPK menjelaskan penyitaan uang Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
Berita Foto
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers terkait penyitaan uang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Berita Foto
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 04 November 2026
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Indonesia
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid penuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek fakta pemeriksaan dan daftar tersangkanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Bagikan