Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Ketua Komite I DPD, Benny Rhamdani merespon positif pidato tahunan Presiden Jokowi yang menyebutkan DPD sebagai representasi daerah terus bekerja menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Serta menyebut jadi ujung tombak dalam menjaga dan merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal.
Apresiasi Jokowi itu terhadap fungsi legislasi DPD RI bukanlah retorika politik semata.
Baca Juga: Tunjukkan Smartphone, Jokowi Sindir Pejabat yang Kerap Studi Banding ke Luar Negeri
"Bahkan diakhir periode masa jabatan kami saat ini, hari Senin (19/819) yang akan datang, Komite I DPD RI akan menggelar pleno untuk mengesahkan 2 RUU sekaligus, yaitu RUU Daya Saing Daerah dan RUU Wilayah Negara", ujar Benny, Minggu (18/8).
Apresiasi Jokowi terhadap peningkatan kinerja DPD melalui fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan representasi menjadi rekomendasi bagi penguatan DPD di masa depan.
"Saya yakin Pak Jokowi juga sepakat perlunya penguatan DPD RI sebagai kekuatan penyeimbang dalam parlemen Indonesia", tegas Benny yang juga mantan Direktur Kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin ini.
Benny juga meminta agar DPD RI merespon cepat pernyataan Jokowi mengenai Peraturan Daerah-Peraturan Daerah (Perda) yang formalitas, berbelit-belit, dan menghambat masyarakat serta pelaku usaha harus dipangkas.
Menurutnya, penambahan kewenangan DPD RI sesuai UU MD3 yaitu pengawasan dan evaluasi ranperda dan perda melalui alat kelengkapan Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD) menjadi entry point DPD untuk memangkas perda - perda yang tidak harmonis dan sinkron dengan UU diatasnya.
"Komite I DPD memahami keluhan Pak Jokowi soal perda yang menghambat usaha dan berbelit - belit. Kami sudah kaji di Komite I bersama PULD, ini semua karena banyak perda yang tumpang tindih dan bertabrakan dengan UU diatasnya", ungkapnya.
Menanggapi Pidato Jokowi di Nota Keuangan RAPBN 2020, Benny menggarisbawahi pernyataan Jokowi tentang pentingnya kapasitas Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah, dengan tetap menjaga iklim investasi dan usaha di daerah perlu ditingkatkan.
Baca Juga: Jokowi Minta Restu Masyarakat Indonesia untuk Pindahkan Ibu Kota Negara
"Komite I yang saya pimpin sudah meresponnya. Pernyataan Pak Jokowi tadi relevan dengan RUU Daya Saing Daerah yang sudah kami susun. Kami mendorong daerah - daerah yang tidak mampu untuk bersaing, Pemerintah kemudian mengintervensi untuk meningkatkan daya saingnya," jelas dia.
"Ada tindakan afirmasi Pemerintah untuk mempercepat atau meningkatkan daerah - daerah yang lemah dari aspek daya saing untuk mampu berdaya saing dengan daerah - daerah yang sudah maju. Bentuk intervensinya adalah adanya insentif anggaran, pembinaan dan pengawasan, ujarnya. (Pon)
