Ketua ICMI Minta Masyarakat Tidak Musuhi Mantan Pengikut HTI

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 31 Oktober 2018
Ketua ICMI Minta Masyarakat Tidak Musuhi Mantan Pengikut HTI

Ribuan massa dari HTI saat menggelar aksi demonstrasi . (MP/Fadly)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Ketua Umum Ikatan Cedekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimlu Asshiddiqie meminta masyarakat untuk tidak memusuhi mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang organisasinya telah dibubarkan oleh Pemerintah.

"Kalau satu organisasi sudah kita bubarkan, ya sudah, selanjutnya mantan anggotanya jadi obyek dakwah, obyek pendidikan, dan jangan dimusuhi. Sudah saatnya kita membangun peradaban yang lebih mencerahkan," kata Jimly usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (31/10).

Mantan hakim ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan Indonesia tidak perlu kembali ke masa lalu di tahun 1965, ketika Pemerintah memperlakukan berbeda terhadap mantan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Kita juga belajar dari pengalaman masa lalu kita sendiri waktu tahun 65. Bubarkan partainya, lalu kemudian anggotanya termasuk keluarganya, tetangganya dicatat semua. Tidak perlu lagi seperti itu," jelasnya.

Pengunjuk rasa dari Keluarga Besar NU di Kota Bandung menuntut HTI dibubarkan di Bandung, Kamis (13/4). (ANTARA/Agus Bebeng)

Saat ini, lanjut Jimly, tingkat peradaban manusia sudah semakin modern sehingga tidak perlu menebarkan kebencian terhadap mantan anggota organisasi yang keberadaannya dilarang oleh Pemerintah.

"Karena tingkat peradaban manusia abad 21 itu sudah terlalu tinggi untuk tidak lagi memperlakukan cara-cara kampungan kayak begitu. Semua mantan aktivis HTI itu adalah manusia biasa, bisa saja berbeda pendapat ke semua orang," tuturnya.

Dalam pertemuannya dengan Wapres Jusuf Kalla, Jimly menyampaikan apresiasinya kepada JK terkait upaya menenangkan masyarakat Islam, khususnya, menyusul sejumlah insiden yang berkaitan dengan HTI.

"Kami (ICMI) memberi apresiasi peran yang dimainkan Pak Wapres untuk menenangkan internal umat Islam, apalagi sesudah pembakaran bendera tauhid. Ya memang kita butuh tokoh seperti Pak JK ini," ujarnya. (*)

#Jimly Asshiddiqie #Hizbut Tahrir #HTI #ICMI
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Perlunya Dibentuk Mahkamah Etika Nasional di Indonesia
Hal itu ditegaskan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie.
Frengky Aruan - Rabu, 18 September 2024
Perlunya Dibentuk Mahkamah Etika Nasional di Indonesia
Indonesia
Pesan Penting dari Putusan MKMK: Harus Ada Perbaikan dan Pembenahan di Internal MK
"Pesan penting dari putusan MKMK ini, keluarga besar MK harus melakukan perbaikan dan pembenahan di internal untuk mengembalikan marwah MK," ujar Tholabi di Jakarta, Rabu (8/11).
Andika Pratama - Rabu, 08 November 2023
Pesan Penting dari Putusan MKMK: Harus Ada Perbaikan dan Pembenahan di Internal MK
Indonesia
TKN Tegaskan Pasangan Prabowo-Gibran Berlayar dengan Baik di Pilpres 2024
Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, tak berdampak pada pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Mula Akmal - Rabu, 08 November 2023
TKN Tegaskan Pasangan Prabowo-Gibran Berlayar dengan Baik di Pilpres 2024
Indonesia
Hakim MK Saldi Isra Diputuskan Tak Langgar Etik soal Dissenting Opinion Usia Capres
MKMK menyatakan Saldi Isra tidak terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim soal pendapat berbeda (“dissenting opinion”) dirinya dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Andika Pratama - Selasa, 07 November 2023
Hakim MK Saldi Isra Diputuskan Tak Langgar Etik soal Dissenting Opinion Usia Capres
Indonesia
Todung Mulya Lubis Sebut MKMK Bisa Berhentikan Ketua MK
"Putusan besok jadi ujian MKMK memulihkan trust pada MK. Apakah MKMK berani mengeluarkan keputusan yang bisa mengembalikan kepercayaan terhadap MK," kata Todung dalam jumpa pers di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/11).
Andika Pratama - Senin, 06 November 2023
Todung Mulya Lubis Sebut MKMK Bisa Berhentikan Ketua MK
Indonesia
Jimly Sebut Ketua MK Anwar Usman Terbukti Bersalah
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman disebut terbukti bersalah dalam memutuskan perkara Nomor 90/PPU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres.
Mula Akmal - Jumat, 03 November 2023
Jimly Sebut Ketua MK Anwar Usman Terbukti Bersalah
Indonesia
Hakim MK Wahiduddin Dinilai Paling Bebas dari Tuduhan Langgar Kode Etik
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa hakim konstitusi sekaligus anggota MKMK Wahiduddin Adams, paling bebas dari tuduhan pelanggaran kode etik.
Mula Akmal - Jumat, 03 November 2023
Hakim MK Wahiduddin Dinilai Paling Bebas dari Tuduhan Langgar Kode Etik
Indonesia
Jimly Sebutkan 3 Opsi Sanksi MKMK Soal Pelangaran Etik
Tiga opsi tersebut adalah sanksi berbentuk teguran, peringatan, dan pemberhentian. Ketiganya, kata Jimly, telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023.
Mula Akmal - Rabu, 01 November 2023
Jimly Sebutkan 3 Opsi Sanksi MKMK Soal Pelangaran Etik
Indonesia
Majelis Kehormatan Percepat Putusan Laporan Pelanggaran Etik Hakim MK
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan mempercepat putusan atas laporan dugaan pelanggaran kode etik sembilan hakim konstitusi pada 7 November mendatang sebelum kesempatan terakhir pengusulan perubahan bakal pasangan calon presiden/wakil presiden.
Mula Akmal - Selasa, 31 Oktober 2023
Majelis Kehormatan Percepat Putusan Laporan Pelanggaran Etik Hakim MK
Indonesia
ICMI Dorong Para Capres Ungkap Kriteria Cawapres Mereka ke Publik
ICMI meminta para capres untuk mengemukakan gagasannya demi kebaikan Indonesia ke depan dan membeberkan kriteria yang dicari dalam memilih cawapres.
Zulfikar Sy - Jumat, 11 Agustus 2023
ICMI Dorong Para Capres Ungkap Kriteria Cawapres Mereka ke Publik
Bagikan