Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Sering Mengkritik Tanpa Solusi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 30 September 2020
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Sering Mengkritik Tanpa Solusi

Politikus Partai NasDem Bestari Barus. (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Politikus Partai NasDem, Bestari Barus menilai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono kerap kali melontarkan kritik ke Pemprov DKI tanpa bisa memberikan solusi.

"Sangat sering yang bersangkutan mengkritik tanpa solusi kepada pemerintah daerah dan tanpa dia sadari bahwa DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah," ujar Bestari, Rabu (30/9).

Baca Juga

Terjadi Lonjakan Penambahan Pasien COVID-19 di RS Wisma Atlet

Baru-baru ini, Gembong kembali melontarkan kritiknya ke Pemprov DKI. Gembong menuding kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang memperpajang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilainya sarat dengan muatan politis.

Ia juga menilai, selama ini Gubernur Anies tidak pernah secara serius dalam menegakkan aturan PSBB.

Politisi Nasdem sarankan Anies buka KBBI terkait pergantian Pulau reklamasi dengan pantai
Politisi Nasdem Bestari Barus (MP/Asropih)

Bestari menilai perkataan Gembong tersebut lebih merupakan politik pembusukan terhadap Anies Baswedan

"Namun sangat disayangkan ketika hal tersebut dijalankan masih ada pihak pihak yang menganggap apa yang dilakukan pemerintah DKI hanyalah mencari panggung politik," ucap dia.

Baca Juga

2 Anak Buah Anies Positif Corona, Gedung Blok G Balai Kota Disemprot Disinfektan

Langkah yang dilakukan Gubernur Anies selama ini dalam menangani kasus COVID-19 diapresiasi warga. Terlebih, Anies dinilai sebagai pemimpin di Jakarta yang sangat sigap.

"Masyarakat Jakarta mengapresiasi Upaya-upaya yang dilakukan oleh Gubernur DKI dan perangkatnya dalam menangani Pandemi covid khususnya di Jakarta," ungkapnya. (Asp)

#NasDem #Partai Nasdem #DPRD DKI Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Bagikan