Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Sering Mengkritik Tanpa Solusi
 
                Politikus Partai NasDem Bestari Barus. (MP/Asropih)
Merahputih.com - Politikus Partai NasDem, Bestari Barus menilai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono kerap kali melontarkan kritik ke Pemprov DKI tanpa bisa memberikan solusi.
"Sangat sering yang bersangkutan mengkritik tanpa solusi kepada pemerintah daerah dan tanpa dia sadari bahwa DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah," ujar Bestari, Rabu (30/9).
Baca Juga
Terjadi Lonjakan Penambahan Pasien COVID-19 di RS Wisma Atlet
Baru-baru ini, Gembong kembali melontarkan kritiknya ke Pemprov DKI. Gembong menuding kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang memperpajang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilainya sarat dengan muatan politis.
Ia juga menilai, selama ini Gubernur Anies tidak pernah secara serius dalam menegakkan aturan PSBB.
 
Bestari menilai perkataan Gembong tersebut lebih merupakan politik pembusukan terhadap Anies Baswedan
"Namun sangat disayangkan ketika hal tersebut dijalankan masih ada pihak pihak yang menganggap apa yang dilakukan pemerintah DKI hanyalah mencari panggung politik," ucap dia.
Baca Juga
2 Anak Buah Anies Positif Corona, Gedung Blok G Balai Kota Disemprot Disinfektan
Langkah yang dilakukan Gubernur Anies selama ini dalam menangani kasus COVID-19 diapresiasi warga. Terlebih, Anies dinilai sebagai pemimpin di Jakarta yang sangat sigap.
"Masyarakat Jakarta mengapresiasi Upaya-upaya yang dilakukan oleh Gubernur DKI dan perangkatnya dalam menangani Pandemi covid khususnya di Jakarta," ungkapnya. (Asp)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
 
                      APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
 
                      Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
 
                      Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
 
                      Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
 
                      Legislator NasDem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Bakal Dijadwalkan Ulang
 
                      Politisi NasDem Dipanggil KPK Setelah Rekan Separtainya Jadi Tersangka Korupsi Rp 28 Miliar, Siapa Lagi yang Kecipratan Dana PSBI OJK?
 
                      NasDem Tunggu Putusan MKD soal Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach
 
                      Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
 
                      



