Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Sering Mengkritik Tanpa Solusi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 30 September 2020
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Sering Mengkritik Tanpa Solusi

Politikus Partai NasDem Bestari Barus. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Politikus Partai NasDem, Bestari Barus menilai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono kerap kali melontarkan kritik ke Pemprov DKI tanpa bisa memberikan solusi.

"Sangat sering yang bersangkutan mengkritik tanpa solusi kepada pemerintah daerah dan tanpa dia sadari bahwa DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah," ujar Bestari, Rabu (30/9).

Baca Juga

Terjadi Lonjakan Penambahan Pasien COVID-19 di RS Wisma Atlet

Baru-baru ini, Gembong kembali melontarkan kritiknya ke Pemprov DKI. Gembong menuding kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang memperpajang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilainya sarat dengan muatan politis.

Ia juga menilai, selama ini Gubernur Anies tidak pernah secara serius dalam menegakkan aturan PSBB.

Politisi Nasdem sarankan Anies buka KBBI terkait pergantian Pulau reklamasi dengan pantai
Politisi Nasdem Bestari Barus (MP/Asropih)

Bestari menilai perkataan Gembong tersebut lebih merupakan politik pembusukan terhadap Anies Baswedan

"Namun sangat disayangkan ketika hal tersebut dijalankan masih ada pihak pihak yang menganggap apa yang dilakukan pemerintah DKI hanyalah mencari panggung politik," ucap dia.

Baca Juga

2 Anak Buah Anies Positif Corona, Gedung Blok G Balai Kota Disemprot Disinfektan

Langkah yang dilakukan Gubernur Anies selama ini dalam menangani kasus COVID-19 diapresiasi warga. Terlebih, Anies dinilai sebagai pemimpin di Jakarta yang sangat sigap.

"Masyarakat Jakarta mengapresiasi Upaya-upaya yang dilakukan oleh Gubernur DKI dan perangkatnya dalam menangani Pandemi covid khususnya di Jakarta," ungkapnya. (Asp)

#NasDem #Partai Nasdem #DPRD DKI Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Langkah ini diambil agar Pemprov DKI Jakarta memiliki payung hukum yang kuat dalam menangani persoalan mendesak yang bersentuhan langsung dengan rakyat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Bagikan