Ketua DPRD DKI Yakin Pembentukan Kawasan Aglomerasi Permudah Kelola Masalah Klasik
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin (DPRD DKI Jakarta)
Merahputih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menegaskan pembentukan kawasan Aglomerasi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) akan membawa banyak dampak positif.
Salah satunya adalah mengatasi masalah-masalah klasik seperti transportasi, sampah, dan banjir yang selama ini terjadi di Jakarta.
"Adanya payung hukum yang jelas akan koordinasi antar daerah akan lebih efektif," ujar Khoirudin dalam keterangannya, Selasa (7/1).
Baca juga:
Pemprov DKI Dukung MRT Jakarta untuk Perluas Integrasi Wilayah Aglomerasi
Khoirudin optimistis, adanya kawasan Aglomerasi akan membantu Jakarta mengatasi masalah-masalah lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Adanya kawasan Aglomerasi ini menjadi mudah bagaimana kita mengatur dan mengoordinasikan solusi atas persoalan yang terjadi," terangnya.
Khoirudin mengingatkan, pembentukan kawasan Aglomerasi bukan tanpa tantangan. Ia mencontohkan, masalah koordinasi antar pemerintah daerah yang memiliki kewenangan berbeda. Sehingga, diperlukan regulasi yang jelas untuk mengatasi tantangan ini.
Baca juga:
Jubir RIDO: Transportasi Perkotaan Modern Harus Jangkau Aglomerasi Jakarta
"Bagaimana kita mengatur transportasi misalnya. Kan tidak boleh transportasi kita nyelonong melewati batas geografi wilayah lain," ungkapnya.
Ia berharap, kawasan Aglomerasi bisa membangun infrastruktur pendukung untuk membantu menyelesaikan masalah Jakarta, seperti banjir dan sampah. Salah satunya dengan membangun waduk.
"InsyaAllah saya bersyukur ada ide kawasan Aglomerasi ini akan memudahkan Jakarta," tandasnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Night at the Ragunan Zoo Diuji Coba, DPRD: Jangan Berisik dan Sampai Sorot Cahaya ke Mata Hewan
DPRD DKI Soroti Harga Buggy Wisata Malam Lebih Mahal Ketimbang Tiket Masuk Ragunan