Ketua DPRD DKI Yakin Pembentukan Kawasan Aglomerasi Permudah Kelola Masalah Klasik

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin (DPRD DKI Jakarta)
Merahputih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menegaskan pembentukan kawasan Aglomerasi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) akan membawa banyak dampak positif.
Salah satunya adalah mengatasi masalah-masalah klasik seperti transportasi, sampah, dan banjir yang selama ini terjadi di Jakarta.
"Adanya payung hukum yang jelas akan koordinasi antar daerah akan lebih efektif," ujar Khoirudin dalam keterangannya, Selasa (7/1).
Baca juga:
Pemprov DKI Dukung MRT Jakarta untuk Perluas Integrasi Wilayah Aglomerasi
Khoirudin optimistis, adanya kawasan Aglomerasi akan membantu Jakarta mengatasi masalah-masalah lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Adanya kawasan Aglomerasi ini menjadi mudah bagaimana kita mengatur dan mengoordinasikan solusi atas persoalan yang terjadi," terangnya.
Khoirudin mengingatkan, pembentukan kawasan Aglomerasi bukan tanpa tantangan. Ia mencontohkan, masalah koordinasi antar pemerintah daerah yang memiliki kewenangan berbeda. Sehingga, diperlukan regulasi yang jelas untuk mengatasi tantangan ini.
Baca juga:
Jubir RIDO: Transportasi Perkotaan Modern Harus Jangkau Aglomerasi Jakarta
"Bagaimana kita mengatur transportasi misalnya. Kan tidak boleh transportasi kita nyelonong melewati batas geografi wilayah lain," ungkapnya.
Ia berharap, kawasan Aglomerasi bisa membangun infrastruktur pendukung untuk membantu menyelesaikan masalah Jakarta, seperti banjir dan sampah. Salah satunya dengan membangun waduk.
"InsyaAllah saya bersyukur ada ide kawasan Aglomerasi ini akan memudahkan Jakarta," tandasnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan

Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam

Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas

Jakarta Menuju Kota Global, Tidak Terpisahkan Kawasan Tanpa Rokok Termasuk di Gerbong Kereta

Gubernur Pramono Wacanakan Beri Beasiswa LPDP untuk Mahasiswa Jakarta, Tinggal Tunggu Persetujuan DPRD

Legislator Gerindra DKI Tolak Gubernur Pramono Alihfungsikan Trotoar di TB Simatupang
