Ketua DPRD DKI Yakin Pembentukan Kawasan Aglomerasi Permudah Kelola Masalah Klasik

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 07 Januari 2025
Ketua DPRD DKI Yakin Pembentukan Kawasan Aglomerasi Permudah Kelola Masalah Klasik

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin (DPRD DKI Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menegaskan pembentukan kawasan Aglomerasi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) akan membawa banyak dampak positif.

Salah satunya adalah mengatasi masalah-masalah klasik seperti transportasi, sampah, dan banjir yang selama ini terjadi di Jakarta.

"Adanya payung hukum yang jelas akan koordinasi antar daerah akan lebih efektif," ujar Khoirudin dalam keterangannya, Selasa (7/1).

Baca juga:

Pemprov DKI Dukung MRT Jakarta untuk Perluas Integrasi Wilayah Aglomerasi

Khoirudin optimistis, adanya kawasan Aglomerasi akan membantu Jakarta mengatasi masalah-masalah lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Adanya kawasan Aglomerasi ini menjadi mudah bagaimana kita mengatur dan mengoordinasikan solusi atas persoalan yang terjadi," terangnya.

Khoirudin mengingatkan, pembentukan kawasan Aglomerasi bukan tanpa tantangan. Ia mencontohkan, masalah koordinasi antar pemerintah daerah yang memiliki kewenangan berbeda. Sehingga, diperlukan regulasi yang jelas untuk mengatasi tantangan ini.

Baca juga:

Jubir RIDO: Transportasi Perkotaan Modern Harus Jangkau Aglomerasi Jakarta

"Bagaimana kita mengatur transportasi misalnya. Kan tidak boleh transportasi kita nyelonong melewati batas geografi wilayah lain," ungkapnya.

Ia berharap, kawasan Aglomerasi bisa membangun infrastruktur pendukung untuk membantu menyelesaikan masalah Jakarta, seperti banjir dan sampah. Salah satunya dengan membangun waduk.

"InsyaAllah saya bersyukur ada ide kawasan Aglomerasi ini akan memudahkan Jakarta," tandasnya.

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Penyediaan ruang merokok tersebut lebih diprioritaskan di area terbuka (outdoor), bukan di dalam ruangan (indoor smoking).
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Pansus KTR DKI Cabut Larangan Merokok 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Area Anak
Indonesia
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menunjukkan perhatian besar terhadap isu pengelolaan sampah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
DPRD DKI Desak Solusi Mikroplastik Air Hujan, ITF Sunter-Bantargebang Jadi Kunci
Indonesia
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Ketua DPRD DKI Jakarta pastikan pengurangan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan publik yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Oktober 2025
RAPBD DKI 2026 Disesuaikan Jadi Rp 81,2 Triliun, Dana Bagi Hasil dari Pusat Turun Rp 15 Triliun
Indonesia
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Ia menekankan bahwa penanganan banjir adalah isu kemanusiaan dan hak warga
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Normalisasi Ciliwung Stagnan, DPRD Khawatir Jakarta Bakal Jadi 'Kolam Raksasa' Lagi
Indonesia
Night at the Ragunan Zoo Diuji Coba, DPRD: Jangan Berisik dan Sampai Sorot Cahaya ke Mata Hewan
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike memberikan beberapa masukan lainnya.
Frengky Aruan - Sabtu, 18 Oktober 2025
Night at the Ragunan Zoo Diuji Coba, DPRD: Jangan Berisik dan Sampai Sorot Cahaya ke Mata Hewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Harga Buggy Wisata Malam Lebih Mahal Ketimbang Tiket Masuk Ragunan
Nabilah menyoroti tarif shuttle bus atau buggy car sebesar Rp 250.000
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
DPRD DKI Soroti Harga Buggy Wisata Malam Lebih Mahal Ketimbang Tiket Masuk Ragunan
Bagikan