Ketua DPRD DKI: Namanya Juga Pelantikan Siluman

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 27 November 2015
Ketua DPRD DKI: Namanya Juga Pelantikan Siluman

Ketua DPRD DKI Jakarta (kedua dari kiri) saat menerima Ahok di DPRD (Foto:ANTARA FOTO/Teresia May)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menghadiri acara pelantikan di Balai Kota DKI Jakarta, membuat Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi terheran-heran. Politisi PDIP itu menyebutnya sebagai pelantikan siluman.

Demikian pula dijelaskan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi bahwa hampir terjadi penyusupan saat pelantikan. "Kami tidak menduga banyak penyusupan-penyusupan. Namanya juga pelantikan siluman," paparnya yang kemudian tersenyum kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (27/11).

Penyusupan yang dimaksud, tambah Prasetio, meruahnya PNS dari kelurahan dan kecamatan yang ikut serta dalam pelantikan yang sebelumnya tidak diketahui oleh Ahok.

"Pelantikan siluman nyaris terjadi. Hanya Gubernur, Sekda, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang tahu siapa saja yang akan dilantik," tambahnya.

Menanggapi kejadian demikian, Ahok pun mengkritisi pelantikan tersebut sebagai cara ampuh membina bawahannya.(ard)

BACA JUGA:

  1. Tragis, Dinas ke Luar Kota, Lasro Marbun Dipecat Ahok
  2. Lamban Susun Anggaran, Alasan Ahok Pecat Kepala Dinas
  3. Ahok Ancam Larang GoJek Jika Masih Langgar Aturan
  4. Ahok Ancam Rusunawa Mesum
  5. Terkait UPS, Ahok Sudah Punya Kandidat Pengganti Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda
#Balai Kota DKI Jakarta #DPRD Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi #SKPD #Gubernur Ahok
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Banggar DPRD Dukung Surat Utang Rp 5,2 Triliun Pemerintah Jakarta, Alokasi Harus Buat Sektor Prioritas
Legislatif menyambut baik rencana eksekutif terkait penerbitan obligasi, selama penggunaannya benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
Banggar DPRD Dukung Surat Utang Rp 5,2 Triliun Pemerintah Jakarta, Alokasi Harus Buat Sektor Prioritas
Indonesia
3 Pekerja Proyek PAM Jaya Tewas di Gorong-Gorong TMII, PAM Jaya Minta Moya Bertanggung Jawab
Tiga pekerja proyek PAM Jaya meninggal dunia di saluran gorong-gorong kawasan TMII. PAM Jaya meminta PT Moya Indonesia bertanggung jawab dan melakukan evaluasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Juli 2026
3 Pekerja Proyek PAM Jaya Tewas di Gorong-Gorong TMII, PAM Jaya Minta Moya Bertanggung Jawab
Berita Foto
Hari Perdana Kebijakan WFH ASN, Balai Kota Jakarta Lengang dari Pekerja
Suasana sepi menyelimuti ruang kantor lantai 20 Balaikota DKI Jakarta saat penerapan kebijakan WFH ASN di Jakarta, Jum'at (10/4/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 10 April 2026
Hari Perdana Kebijakan WFH ASN, Balai Kota Jakarta Lengang dari Pekerja
Indonesia
Cegah Kecelakaan, DPRD DKI Minta Pengemudi Transjakarta yang belum Siap tak Bawa Bus
Sistem kontrol harus diperkuat agar keselamatan penumpang benar-benar terjamin.
Dwi Astarini - Kamis, 26 Februari 2026
Cegah Kecelakaan, DPRD DKI Minta Pengemudi Transjakarta yang belum Siap tak Bawa Bus
Indonesia
Pemenuhan Fasilitas Bagi Disabilitas Jadi PR Pemerintah dan DPRD Jakarta
peningkatan kualitas terhadap sejumlah fasilitas-fasilitas umum bagi penyandang disabilitas harus jadi prioritas
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Desember 2025
Pemenuhan Fasilitas Bagi Disabilitas Jadi PR Pemerintah dan DPRD Jakarta
Indonesia
Buka Donasi Bencana Sumatra, DPRD DKI: Rp 1.000 pun Kami Terima
Penggalangan dana akan berlangsung pada 13 Desember dalam acara Badan Kehormatan Award di Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 08 Desember 2025
Buka Donasi Bencana Sumatra, DPRD DKI: Rp 1.000 pun Kami Terima
Indonesia
Kali Ciliwung kembali Meluap dan Rendam Rumah Warga, PSI Minta Pemprov Segerakan Normalisasi
APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 memperlihatkan Pemprov DKI menggangarkan Rp 319 miliar untuk keperluan Pengadaan Tanah Normalisasi Kali.
Dwi Astarini - Senin, 08 Desember 2025
Kali Ciliwung kembali Meluap dan Rendam Rumah Warga, PSI Minta Pemprov Segerakan Normalisasi
Indonesia
Kawasan Monas Macet Total, Buruh Tuntut UMP Naik Jadi Rp 6 Juta di Balai Kota
Massa buruh datang menuntut Gubernur Pramono Anung menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta dari Rp 5.396.761 2025 menjadi Rp 6 juta pada 2026.
Wisnu Cipto - Senin, 17 November 2025
Kawasan Monas Macet Total, Buruh Tuntut UMP Naik Jadi Rp 6 Juta di Balai Kota
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Pekerja Hiburan Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Raperda KTR
Aksi unjuk rasa Pekerja Hiburan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) dan Gerakan Karyawan Hiburan Jakarta Bersatu di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebun sirih, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 14 Oktober 2025
Aksi Unjuk Rasa Pekerja Hiburan Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Raperda KTR
Indonesia
Jakarta Jadi Daerah Khusus, Kursi DPRD Diusulkan Ditambah atau Minimal Tetap 106
Jumlah kursi DPRD saat ini jika dikaji dengan pendekatan demografis, sosiologis, dan politik Jakarta, sebetulnya masih perlu ditambah lagi.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
Jakarta Jadi Daerah Khusus, Kursi DPRD Diusulkan Ditambah atau Minimal Tetap 106
Bagikan