Ketua DPRD DKI Berharap ERP Secepatnya Diterapkan di Jakarta


Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bertekad membenahi beberapa masalah krusial yang menjadi momok Ibu Kota di masa kepemimpinannya lima tahun kedepan.
Prioritas pertama yang akan dibenahi yakni manajemen lalu lintas. Mulai dari pengelolaan, pengendalian arus, hingga optimalisasi prasarana pembatasan dengan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Baca Juga:
Politikus PDIP ini menilai, bila poin-poin itu diterapkan bukan tidak mungkin kemacetan Jakarta terurai.
"Saya beserta mitra SKPD yang bersangkutan seperti Dishub, akan melakukan langkah-langkah untuk mengurai kemacetan apalagi pada jam sibuk, salah satunya mempercepat penerapan ERP," jelas Prasetyo di Jakarta, Jumat (25/10).

Dengan pembatasan perjalanan dan biaya yang lebih besar pada jam sibuk, Prasetyo meyakini upaya tersebut akan mendorong masyarakat untuk pindah menggunakan transportasi publik. Seperti yang telah disiapkan pemerintah seperti Transjakarta, Jak Lingko, Commuter Line, LRT dan MRT.
Diketahui saat ini ERP masih dalam Tahap kajian ulang sesuai arahan Kejaksaan Agung, lalu ditargetkan bakal di lelang pada awal tahun 2020 mendatang dan diterapkan pada tahun 2021.
Baca Juga:
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan studi kelayakan agar ERP secepatnya bisa dilelang mulai tahun depan.
"Kita akan kejar 2021 penerapan, awal tahun besok 2020 baru mulai lelangnya," tutup Syafrin.(Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan

Gulkarmat Jakarta Beri Peringatan Keras tentang Bahaya Kebakaran Perkantoran pada Akhir Pekan

Pramono Pastikan Jakarta Aman dan Normal Kembali, Layanan Transjakarta Hingga MRT Masih Gratis Hingga 8 September

Hindari Kericuhan Aksi Demo, Pemprov DKI Pulangkan para Pegawai
