Ketua DPR Minta Pemerintah Pastikan Keamanan Vaksin COVID-19

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 11 Desember 2020
Ketua DPR Minta Pemerintah Pastikan Keamanan Vaksin COVID-19

Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan pidato Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jumat. (Antara/Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memastikan vaksin COVID-19 yang sudah tiba di Indonesia aman dan layak digunakan untuk seluruh masyarakat.

"Dalam penanganan vaksin COVID-19, pemerintah agar memastikan bahwa vaksin tersebut aman dan layak untuk digunakan," kata Puan dalam pidato di Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021, di Kompleks Parlemen, Jumat (11/12).

Dia menilai, kehadiran vaksin COVID-19 dapat memberikan harapan yang besar bagi bangsa Indonesia untuk dapat segera mengakhiri pandemi COVID-19.

Baca Juga:

DPR Peringatkan BPOM Harus Lepas dari Kepentingan saat Uji Vaksin

Menurut Puan, pemerintah harus melakukan edukasi dan sosialisasi yang luas mengenai vaksin COVID-19, agar dapat dipahami seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Selain itu, Puan mengapresiasi kerja keras dan gotong royong yang telah dilakukan pemerintah, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat dalam melawan pandemi COVID-19.

"Namun penambahan jumlah kasus per hari telah mencetak rekor baru sehingga pemerintah agar segera melakukan upaya yang lebih kuat untuk mencegah penularan COVID-19 dan memperkuat pelaksanaan protokol kesehatan," ujarnya, dikutip Antara.

Petugas memindahkan vaksin COVID-19 setibanya di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Senin (7/12/2020). (ANTARA FOTO/MUKHLIS JR)
Petugas memindahkan vaksin COVID-19 setibanya di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Senin (7/12/2020). (ANTARA FOTO/MUKHLIS JR)

Dia juga meminta pemerintah terus menguatkan sosialisasi disiplin protokol kesehatan untuk mengantisipasi keramaian masyarakat di lokasi tertentu jelang Hari Raya Natal dan perayaan tahun baru 2021.

Menurut dia, meskipun libur akhir tahun dikurangi, pemerintah harus tetap mengantisipasi meningkatnya arus transportasi pada akhir Desember.

"Memasuki akhir Desember, terdapat perayaan Natal 2020 dan tahun baru 2021, pemerintah agar memastikan pelaksanaan protokol kesehatan, khususnya di bandara, pelabuhan, terminal, dan stasiun," katanya.

Baca Juga:

Jepang Borong 10 Ribu Pendingin Vaksin COVID19

Sebelumnya, DPR menggelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021, di Kompleks Parlemen, Jumat.

Rapat paripurna tersebut memuat agenda tunggal yaitu pidato penutupan yang disampaikan Ketua DPR Puan Maharani.

Saat rapat paripurna dimulai sekitar pukul 10.00 WIB, tercatat 290 anggota hadir secara virtual, 43 anggota hadir fisik, dan 25 anggota izin. Pimpinan DPR RI yang hadir adalah Puan Maharani, Azis Syamsuddin, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar.

Setelah rapat paripurna, mulai 12 Desember 2020 sampai dengan 10 Januari 2021 DPR memasuki masa reses masa persidangan II tahun sidang 2020-2021. (*)

Baca Juga:

Masyarakat Diminta Bersabar Untuk Vaksinasi COVID-19

#Vaksin Covid-19 #Puan Maharani
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Puan Maharani menyebut maraknya anak terpapar judi online sebagai alarm darurat nasional dan ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Puan menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat dalam mendapatkan akses pembangunan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Indonesia
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Tahapan pemilu untuk 2029 kini sudah semakin dekat. Namun, RUU Pemilu harus dirancang agar bisa membuat sistem pemilu yang terbaik bagi rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Indonesia
Tragedi Bekasi Gerus Kepercayaan Publik, Ketua DPR Tuntut Negara Jamin Keselamatan Transportasi Kereta
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya peningkatan keselamatan pada transportasi kereta api, menyusul tragedi tabrakan maut di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4).
Wisnu Cipto - Rabu, 29 April 2026
Tragedi Bekasi Gerus Kepercayaan Publik, Ketua DPR Tuntut Negara Jamin Keselamatan Transportasi Kereta
Indonesia
Puan Maharani Bantah Pembahasan Revisi UU Pemilu Tertutup
Puan menegaskan proses legislasi tetap mengikuti mekanisme yang berlaku dan tidak menutup akses publik.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
Puan Maharani Bantah Pembahasan Revisi UU Pemilu Tertutup
Indonesia
Puan Soroti Kasus BNI, Desak Evaluasi Tata Kelola dan Perlindungan Nasabah
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti kasus BNI yang menggelapkan uang jemaat. Ia mendesak adanya evaluasi tata kelola dan perlindungan nasabah.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Puan Soroti Kasus BNI, Desak Evaluasi Tata Kelola dan Perlindungan Nasabah
Indonesia
Maknai Peringatan Hari Kartini 2026, Ketua DPR Puan Maharani: Momentum Perempuan Jadi Penggerak Utama Pembangunan Bangsa
Mengajak semua pihak menegaskan kembali peran perempuan bagi kemajuan bangsa dan negara.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
Maknai Peringatan Hari Kartini 2026, Ketua DPR Puan Maharani: Momentum Perempuan Jadi Penggerak Utama Pembangunan Bangsa
Indonesia
UU PPRT Disahkan DPR, Jadi Tonggak Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
DPR RI mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), Selasa (21/4). Rapat paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
UU PPRT Disahkan DPR, Jadi Tonggak Baru Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Indonesia
DPR Gelar Rapat Paripurna, Bahas Pengesahan RUU PPRT dan PSDK
DPR RI menggelar rapat paripurna pada Selasa (21/4). Rapat tersebut membahas pengesahan RUU PPRT dan PSDK.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
DPR Gelar Rapat Paripurna, Bahas Pengesahan RUU PPRT dan PSDK
Bagikan