Ketua DPR Dukung Karantina Wilayah Cegah COVID-19

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 30 Maret 2020
Ketua DPR Dukung Karantina Wilayah Cegah COVID-19

Ketua DPR, Puan Maharani. ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung penanggulangan wabah COVID-19 dengan menerapkan isolasi terbatas dan karantina wilayah apabila diperlukan.

“DPR dapat memahami dan mendukung sistem penanggulangan COVID-19 dengan menerapkan isolasi terbatas dan karantina wilayah, apabila diperlukan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina,” kata Puan dalam rapat paripurna DPR, Senin (30/3).

Baca Juga:

DPR Janji Awasi dan Kawal Pemerintah Dalam Penanganan COVID-19

Dalam rapat paripurna tersebut, terdapat 45 anggota DPR RI yang hadir secara fisik, dan 297 orang lainnya yang melakukan teleconference virtual.

Puan menghimbau agar masyarakat tidak panik menghadapi wabah COVID-19 dan mengajak masyarakat untuk hidup disiplin dengan melaksanakan physical distancing.

“DPR juga menghimbau masyarakat agar tidak panik menghadapi wabah COVID-19 dan mengajak masyarakat untuk dapat ikut disiplin dalam melaksanakan physical distancing sebagai salah satu upaya mengantisipasi penyebaran virus tersebut,” ujar putri presiden kelima Megawati Soekarnoputri ini.

Foto udara perempatan Alun-alun yang lengang pascakebijakan karantina wilayah diberlakukan di Tegal, Jawa Tengah, Jumat (27/3/2020). Pemerintah Kota Tegal akan mempertimbangkan kebijakan karantina wilayah dan akan mengganti dengan kebijakan penutupan sejumlah akses jalan sebanyak 50 titik, akibat menuai kontroversi dari pemerintah pusat maupun Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Foto udara perempatan Alun-alun yang lengang pascakebijakan karantina wilayah diberlakukan di Tegal, Jawa Tengah, Jumat (27/3/2020). Pemerintah Kota Tegal akan mempertimbangkan kebijakan karantina wilayah dan akan mengganti dengan kebijakan penutupan sejumlah akses jalan sebanyak 50 titik, akibat menuai kontroversi dari pemerintah pusat maupun Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

DPR RI mengapresiasi dan akan memberikan dukungan yang diperlukan bagi upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani wabah COVID-19.

“DPR juga terus mencermati dan mengevaluasi perkembangan penanganan wabah tersebut agar dapat berlangsung secara efektif,” tandasnya.

Puan juga meminta, pemerintah mengoptimalkan peran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona yang berada di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun melalui kementerian/lembaga terkait lainnya.

Hal tersebut perlu dilakukan agar para stakeholder tersebut mengambil upaya, kebijakan, dan program yang efektif utamanya dalam menjamin keselamatan rakyat, memberikan pelayanan penanganan, memastikan ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan yang cukup.

"Termasuk memperluas edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penyebaran COVID-19, serta dalam menangani dampak sosial, ekonomi, dan budaya akibat wabah COVID-19,” tegasnya.

Baca Juga:

Jika Karantina Wilayah, Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok

Mantan Menko PMK ini juga menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam terhadap meninggalnya korban dari dampak wabah COVID-19 di Indonesia.

Puan menambahkan, walaupun wabah COVID-19 tengah melanda Indonesia, namun DPR RI tetap memiliki tugas konstitusional yang tetap harus dilaksanakan

“Pada masa persidangan III ini, dengan situasi menghadapi bencana nonalam wabah COVID-19, DPR memiliki tugas konstitusional yang tetap harus dilaksanakan sebagai wujud penyelenggaraan kedaulatan rakyat,” pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

Pemprov DKI: Pengusaha Bus Harus Patuhi Aturan Penghentian Operasi

#Virus Corona #Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Puan Maharani meminta Kemlu berkoordinasi dengan Malaysia terkait dampak asap karhutla di Kalimantan yang dapat dirasakan hingga negara tetangga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa NTT magnitudo 7,7. Pendataan korban, distribusi logistik, dan pengungsian ramah kelompok rentan jadi prioritas.
Wisnu Cipto - Minggu, 16 Agustus 2026
Gempa 7,7 SR Guncang NTT, Puan Tuntut Respons Kilat Pemerintah
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 14 Agustus 2026
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna RUU APBN 2027
Indonesia
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Puan Maharani membuka Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027. Sejumlah isu disorot, mulai kasus hukum, lapangan kerja, pendidikan hingga BPJS Kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
Puan Buka Masa Persidangan DPR, Kasus Hukum hingga BPJS yang Jadi Sorotan
Indonesia
Megawati Absen, Puan Hadir Mewakili di Sidang Tahunan DPR 2026 di Senayan
Absennya Megawati itu diumumkan Ketua MPR Ahmad Muzani saat menyapa para tamu undangan Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD 2026.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Megawati Absen, Puan Hadir Mewakili di Sidang Tahunan DPR 2026 di Senayan
Bagikan