Keterwakilan Perempuan dan Kemunduran UU Pemilu

Thomas KukuhThomas Kukuh - Minggu, 27 Agustus 2017
Keterwakilan Perempuan dan Kemunduran UU Pemilu

Ketum PSI Grace Natalie kepada awak media di Kantor DPP PSI Jalan Wahid Hasyim, Minggu (27/8). (MerahPutih.com/Fadli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan uji materi UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Dalam gugatannya, PSI meminta MK membatalkan sejumlah poin dalam UU Pemilu.

Di antaranya terkait verifikasi partai dan jumlah persentase keterwakilan perempuan. Menurutnya ada diskriminasi terkait aturan dalam UU Pemilu tersebut.

"Jadi kami ada dua poin pertama verifikasi semua partai, sesuai dengan ketentuan MK No 52 tahun 2012 bahwa semua berarti harus diverifikasi, kedua soal keterwakilan perempuan," ujar Ketum PSI Grace Natalie kepada awak media di Kantor DPP PSI Jalan Wahid Hasyim, Minggu (27/8).

Terkait hal itu, PSI sangat menyoroti jumlah persentase keterwakilan perempuan di legislatif. Menurutnya, suatu kemunduran jika UU pemilu hanya mengatur dan mewajibkan hal itu di tingkat pusat saja.

Padahal, dalam regulasi sebelumnya pemerintah telah menetapkan aturan persentase di semua tingkatan.

"Nah kami sayangkan dalam UU Pemilu hanya diwajibkan di tingkat nasional saja. Bagaimana kita bisa berharap ada caleg perempuan berkualitas ada di tingkat satu dan dua kalau dipengurusnya saja tidak ada perempuan," jelas Grace.

Makanya, ini jadi bagian dari afirmatif action PSI, kalau tidak diwajibkan ini merupakan kemunduran dan diskriminatif. "PSI dari awal sudah mengadvokasi politik dan perempuan," ucapnya. (Fdi)

#PSI #UU Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PSI Belum Tinggalkan Koalisi Prabowo, Dasco: Belum Ada Partai yang Mundur
Dasco menegaskan PSI masih berada di koalisi pemerintahan Prabowo. Mundurnya sejumlah kader, termasuk Raja Juli dan Giring, tak mengubah posisi partai.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
PSI Belum Tinggalkan Koalisi Prabowo, Dasco: Belum Ada Partai yang Mundur
Indonesia
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Pemerintah DKI sebaiknya mengalokasikan anggarannya untuk program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Indonesia
Banyak Kader di Kabinet Cabut dari PSI, Kaesang: Kami Menghormati
Pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan partai maupun golongan.
Dwi Astarini - Selasa, 10 November 2026
Banyak Kader di Kabinet Cabut dari PSI, Kaesang: Kami Menghormati
Indonesia
Raja Juli Antoni Ikut Jejak Giring Ganesha Mundur dari PSI, Pilih Fokus Jadi Menteri Kehutanan
Kabar mengejutkan! Menyusul Giring Ganesha, Raja Juli Antoni resmi mundur sebagai Sekjen PSI. Simak alasan lengkap sang Menteri Kehutanan di sini.
Angga Yudha Pratama - Senin, 09 November 2026
Raja Juli Antoni Ikut Jejak Giring Ganesha Mundur dari PSI, Pilih Fokus Jadi Menteri Kehutanan
Indonesia
Giring Ganesha Mundur dari PSI, Sebut Ada Hal yang Tak Lagi Sejalan
Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengumumkan mundur dari PSI. Ia menyebut ada hal yang tidak lagi sejalan dengan perjuangannya sejak awal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Giring Ganesha Mundur dari PSI, Sebut Ada Hal yang Tak Lagi Sejalan
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Bagikan