Merahputih.com - Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai penjahat perang terkait konflik di Gaza.
Pernyataan tersebut disampaikan Sheikh Mohammed dalam wawancara dengan jurnalis Inggris Piers Morgan pada Selasa (29/9).
Baca juga:
Ia mengatakan serangan terhadap fasilitas sipil di Gaza, termasuk rumah sakit dan sekolah, tidak dapat dibenarkan.
Yang bertanggung jawab atas hal itu adalah penjahat perang. Rumah sakit telah menjadi sasaran, sekolah telah menjadi sasaran. Apa pun pembenaran dan argumennya, tidak ada yang dapat membenarkan hal itu,
ujar Sheikh Mohammed.
Qatar Tetap Lanjutkan Upaya Mediasi
Baca juga:
Indonesia Ikut Aksi Walk Out Saat Benjamin Netanyahu Pidato di Sidang ke-81 Majelis Umum PBB
Di tengah ketegangan yang masih berlangsung, Sheikh Mohammed menegaskan Qatar tidak akan menghentikan peran diplomatiknya.
Menurut dia, Qatar tetap melihat jalur diplomasi dan komunikasi tertutup sebagai salah satu cara untuk membuka peluang penyelesaian konflik.
Kami berusaha sebaik mungkin memberikan masukan terbaik kepada Pemerintah AS mengenai cara mencapai solusi, serta kepada pihak Iran,
katanya.
Singgung Serangan Israel ke Doha
Baca juga:
IMDb Mulai Pakai Istilah 'Occupied Palestinian Territories' di Sejumlah Film, Israel Keberatan
Sheikh Mohammed juga menyinggung serangan Israel ke Doha pada 9 September 2025. Serangan tersebut menargetkan pejabat Hamas yang berada di Qatar dalam rangkaian perundingan dan menewaskan lima anggota Hamas serta seorang petugas keamanan Qatar.
Kami diserang oleh Israel ketika sedang melakukan mediasi. Netanyahu telah melewati batas,
ujar Sheikh Mohammed.
Ia menyebut serangan terhadap negara mediator sebagai peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menilai tindakan tersebut semakin memperumit upaya diplomasi.
Qatar sendiri dalam beberapa bulan terakhir terus menempatkan diri sebagai mediator dalam berbagai upaya diplomatik di Timur Tengah. Pemerintah Qatar sebelumnya juga menegaskan bahwa jalur diplomasi tetap menjadi bagian penting dari upaya meredakan konflik regional.