Ketegangan di Laut Cina Selatan Harus Jadi Perhatian Panglima TNI

MerahPutih.com - Meningkatnya intensitas ketegangan di Laut China Selatan (LCS) akan mempengaruhi dinamika pertahanan dalam negeri. Amerika Serikat dan China tidak henti-hentinya saling unjuk kekuatan dan kecanggihan senjata, serta adu diplomasi militer satu sama lain.

Diperkirakan ketegangan di LCS akan terus terjadi, utamanya setelah Amerika Serikat bersama Inggris dan Australia membangun pakta aliansi AUKUS (Australia, United Kingdom, dan United States).

Baca Juga

Doa dan Harapan Mantan Panglima Hadi Tjahjanto Setelah Tidak Aktif Jadi Prajurit

Pengamat Intelijen, Pertahanan, dan Keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menyatakan, situasi tersebut perlu diwaspadai oleh TNI dengan cara yang sama pula, yaitu meningkatkan diplomasi militer dengan mempersiapkan senjata, personel, dan meningkatkan intensitas operasi patroli di kawasan LCS.

“Tidak hanya domain laut, tetapi juga udara dan darat harus diperkuat intensitas operasinya. Ini tantangan bagi Panglima TNI terpilih," kata Ngasiman dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/11).

Di samping peralatan, personel, dan intensitas operasi, TNI perlu mempersiapkan strategi diplomasi militer dengan cara bersinergi dan kolaborasi dengan semua komponen bangsa, baik lembaga negara maupun masyarakat.

Secara otomatis, karena pengaruh LCS, negara ini menjadi wilayah proxy antara China dan AUKUS. Dampak dari konflik tersebut dapat melebar pada intervensi politik, ekonomi, dan sosial. Aspek-aspek di luar medan pertempuran ini harus lebih diwaspadai.

Pria yang akrab disapa Simon itu menyakini, China dan AUKUS akan semakin gencar dalam melakukan serangkaian lobi kepada Indonesia untuk memperkuat pengaruhnya.

Baca Juga

Dilantik Jadi Panglima TNI, Andika Diberi Pesan Khusus oleh Jokowi

Pemerintah Indonesia harus bisa memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan nasional, yakni memperkuat ekonomi, menegaskan posisi politik di kawasan, dan memperluas dampak positif bagi masyarakat.

“Tapi, di sisi lain, adalah tugas TNI untuk mewaspadai potensi gangguan dan ancaman yang ditimbulkan dari kerja sama dengan kedua belah pihak,” ujarnya.

Layaknya sebuah wilayah proxy, berbagai kepentingan akan bersinggungan melalui kerja-kerja intelijen oleh kedua belah pihak, kata dia. Tidak menutup kemungkinan, skenario operasi seperti pelemahan negara, disintegrasi wilayah, dan disintegrasi sosial dilakukan terhadap Indonesia, ujarnya pula.

Selain tantangan dari luar negeri, kata dia, dari dalam negeri tantangan yang dihadapi TNI juga tidak kalah besar. Status pandemi COVID-19 diyakini akan berakhir paling lambat pada 2023. Berbagai persoalan yang ditinggalkan juga tidak kalah besar. Ketimpangan ekonomi dan transformasi digital yang lebih cepat berpotensi menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

“TNI perlu mengantisipasi dan mewaspadai potensi gejolak itu supaya tidak bereskalasi,” pungkasnya. (*)

Baca Juga

Dua Kalangan Bikin Hati Hadi Berkesan Selama Jadi Panglima TNI