Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PENANGKAPAN terhadap Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol yang dimakzulkan akan segera dilakukan. Hal itu terjadi setelah tercapainya kesepakatan antara Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi Korea Selatan (CIO) dan kepolisian Korea Selatan, Senin (6/1).
CIO mengirim dokumen resmi ke Kantor Investigasi Nasional (NOI) Badan Kepolisian Nasional Korea, Minggu (5/1) malam. Dokumen resmi itu meminta agar tugas mengeksekusi penangkapan Yoon dialihkan ke pihak kepolisian. CIO membentuk unit investigasi gabungan dengan NOI dan kantor pusat investigasi Kementerian Pertahanan Korsel untuk menyelidiki deklarasi darurat militer yang dilakukan Suk-yeol.??
Seperti dilansir ANTARA, CIO menyebut, setelah mempertimbangkan profesionalisme kepolisian dalam mengeksekusi perintah penangkapan dan kebutuhan akan struktur komando terpadu di lokasi, CIO memutuskan untuk menyerahkan tugas penangkapan Yuk-seol kepada NOI. Hal itu dilakukan pelaksanaan penangkapan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.??
Namun, NOI, pada Senin pagi, mengungkapkan adanya kecacatan hukum pada dokumen tersebut. Akibatnya, sulit bagi kepolisian untuk memenuhi permintaan tersebut. Menurut laporan media setempat, sikap pihak kepolisian menyiratkan bahwa tanggung jawab untuk mengeksekusi perintah penangkapan tersebut berada di tangan jaksa CIO. Dengan begitu, polisi memainkan peran pendukung ketimbang bertindak sebagai eksekutor utama.??
Baca juga:
Meski begitu, kedua belah pihak sepakat pada hari yang sama untuk mempertahankan dan bekerja di bawah unit investigasi gabungan. Dalam pernyataan yang dirilis pada Senin, unit investigasi gabungan mengumumkan pihaknya telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Distrik Barat Seoul untuk memperpanjang validitas surat perintah penangkapan Suk-yeol. Namun, informasi spesifik mengenai durasi perpanjangan tidak diungkapkan.
Pihak kepolisian mengatakan sedang melacak keberadaan Suk-yeol dan akan secara aktif mencoba menangkapnya dalam upaya kedua untuk mengeksekusi surat perintah penangkapan tersebut. Kepolisian juga menyatakan sedang berdiskusi dengan CIO terkait dengan langkah-langkah untuk mengatasi potensi pencegahan oleh dinas keamanan kepresidenan pada upaya penangkapan kedua.
Kepolisian mengatakan akan mempertimbangkan semua opsi yang layak termasuk kemungkinan mengerahkan pasukan kepolisian khusus saat upaya penangkapan yang kedua.
Mosi pemakzulan terhadap Suk-yeol diloloskan di Majelis Nasional Korsel pada 14 Desember 2024 dan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi Korsel untuk dibahas selama hingga 180 hari. Selama periode tersebut kekuasaan kepresidenan Suk-yeol akan ditangguhkan.(*)
Baca juga:
Masa Berlaku Surat Penangkapan Segera Berakhir, Rumah Yoon Suk Yeol Masih Jadi 'Benteng'
