Kerugian Demo di Jakarta Capai Rp 55 M, Ini Rinciannya Versi Pemprov

MerahPutih.com - Aksi demonstrasi melanda Jakarta hampir sepekan ini mulai sejak Senin 25 Agustus pekan lalu. Demo yang berlangsung selama sepekan itu sempat memicu kerusuhan dan pengerusakan sejumlah fasilitas publik.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mencatat total kerugian akibat kerusakan infrastruktur pascademonstrasi mencapai puluhan miliar rupiah.

"Total kerusakan Rp55 miliar," kata Gubernur Jakarta Pramono Anung, kepada media di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/9).

Baca juga:

Polda Metro Jaya Tangkap 1.240 Orang Luar Jakarta Saat Kerusuhan Demo, Mayoritas Warga Jabar dan Banten

Kerusakan itu, di antaranya dialami dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, yakni PT Transjakarta dan PT MRT Jakarta. Kerusakan juga terjadi pada sejumlah kamera pengawas (CCTV) yang tersebar di wilayah ibu kota.

Dari jumlah tersebut, kerugian akibat kerusakan infrastruktur PT MRT Jakarta sebesar Rp 3,3 miliar, kemudian kerusakan infrastruktur Transjakarta sekitar Rp 41,6 miliar, sementara kerusakan CCTV dan infrastruktur lainnya Rp 5,5 miliar.

Gubernur menambahkan terdapat 22 halte Transjakarta, baik Bus Rapid Transit (BRT/jalur khusus) maupun non-BRT, ditambah satu pintu tol yang rusak imbas unjuk rasa pada pekan lalu.

Baca juga:

Puluhan Halte Transjakarta Dibakar Saat Demo Bakal Diperbaiki Mulai Awal September 2025

Enam halte Transjakarta di antaranya dibakar dan dijarah, lalu 16 halte lainnya dirusak dan dijadikan sasaran vandalisme oleh oknum tak bertanggung jawab.

"Seluruh halte yang dirusak tersebut, mulai dari hari Sabtu sudah dilakukan pembersihan, dan segera akan kami lakukan perbaikan. Mudah-mudahan, baik yang rusak sedang, rusak berat, bisa kami selesaikan tanggal 8 atau 9 September 2025," tandas Pramono, dikutip Antara. (*)

Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara damai, bertanggung jawab, serta menghormati hak orang lain tanpa merusak fasilitas publik maupun mengganggu ketertiban umum.