Kerja Kabinet Jokowi yang Melempem

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik enam menteri baru pada Rabu (23/12) lalu, mendandakan reshuffle kabinet pertama di masa periode kedua pemerintahan Jokowi.

Ada enam pos menteri di Kabinet Indonesia Maju yang diisi sosok baru. Di antaranya Menteri Sosial, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Menteri Agama, Menteri Kesehatan, serta Menteri Perdagangan.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan eks Wamen Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono ditunjuk sebagai Menteri Sosial dan Menteri KP menggantikan Juliari P Batubara dan Edhy Prabowo yang tengah tersandung perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga:

Para Bekas Pentolan Hipmi di Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Sementara mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno dipercaya mengisi pos Menparekraf menggantikan Wishnutama Kusubandrio. Kemudian, Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas diamanahkan mengemban jabatan Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi.

Ada pula mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Budi Gunadi Sadikin yang didapuk menggantikan Menteri Kesehatan sebelumnya Terawan Agus Putranto.

Serta terakhir pengusaha sekaligus mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang memprakarsai pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Muhammad Lutfi, didaulat mengisi pos Menteri Perdagangan menggantikan Agus Suparmanto.

Keputusan Jokowi melakukan reshuffle kabinet agaknya bisa dimaklumi. Sebab, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri/setingkat menteri periode kedua Jokowi-Ma'ruf Amin secara rerata berada di bawah 50 persen.

Berdasarkan survei yang dilakukan Indonesia Political Review (IPR), angka kepuasan tertinggi publik terhadap kinerja menteri hanya menyentuh 45,2 persen, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Survei tersebut dilakukan selama kurun 1-10 Oktober 2020 terhadap 1.000 responden yang tersebar di seluruh Indonesia dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Menyusul di belakang Prabowo, ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan tingkat kepuasan publik sebesar 44,9 persen. Kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali 44,8 persen, Jaksa Agung ST Burhanuddin 44 persen, serta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD 43,9 persen.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendulang kepuasan publik paling bontot yakni hanya 33,3 persen. Disusul Sekretaris Kabinet Pramono Anung 33,6 persen, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 34 persen, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro 34,5 persen, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gusti Ayu Bintang Darmawati 34,8 persen.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihaknya, Direktur Eksekutif IPR Ujang Komarudin berkesimpulan, banyak menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju yang kinerjanya melempem di tengah pandemi COVID-19. Bahkan, kepuasan publik terhadap kinerja menteri tertinggi, dikatakannya, masih di bawah standar 60 persen.

"Artinya di tengah pandemi ini para menteri itu tidak maksimal bekerja, lebih menyerah pada keadaan sehingga masyarakat banyak kecewa oleh kinerja menterinya itu," kata Ujang kepada Merahputih.com, Minggu (27/12).

Atas hal itu, Ujang tak terkejut ketika Jokowi mengumumkan reshuffle kabinet terhadap beberapa menterinya. Namun menurutnya, reshuffle tersebut hanya sebagian kecil dari menteri-menteri yang seharusnya diganti.

Ia memandang, Jokowi melakukan reshuffle tidak hanya berdasar pada penilaian kinerja para menteri itu sendiri. Di sisi lain, menurutnya, ada pertimbangan politis yang melatarbelakangi penggantian pembantu presiden tersebut.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini mengambil contoh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang tidak ikut disubstitusi meski mendulang kepuasan publik paling rendah.

"Ada juga menteri yang paling bawah yang kita survei yang secara objektif misalkan tenaga kerja mungkin masyarakat jengkel banyak PHK, dan lain-lain. Itu paling bawah, sebab dia gak diganti karena dia itu partai politik, itu yang disebut pertimbangan politis di situ," imbuhnya.

Ujang berpandangan, Jokowi masih tetap memprioritaskan tokoh berlatar belakang partai politik (parpol) guna mengisi pos menteri meski tak bisa dipungkiri menerima banyak masukan untuk memplot kalangan profesional.

Hal itu, menurutnya, semata karena pertimbangan politis. Bagaimanapun, sambungnya, Jokowi membutuhkan back up atau sokongan dari parpol dalam menjalankan pemerintahan.

"Pak Jokowi tidak mungkin juga menafikan partai politik, mengurangi jatah partai politik karena bagaimanapun Jokowi juga butuh back up politik itu. Jadi walaupun yang korupsinya dari menteri partai, tapi tetap saja jatah itu diberikan ke partai," ungkapnya.

Baca Juga:

Berikan Sinyal Reshuffle Kabinet, Jokowi: Yang Baru Harus Lebih Baik

Ujang pun menyampaikan, setidaknya terdapat tiga kriteria yang harus dimiliki menteri. Yakni integritas, keahlian, serta aksesibilitas penerimaan dari seluruh kalangan. Ia berasumsi, ketidakcocokan suatu tokoh dalam memimpin kementerian tertentu lantaran bukan menjadi keahliannya.

"Mungkin tadi mengapa banyak yang didapat tidak pas, tidak cocok, tidak keluar ilmunya ketika memimpin birokrasi tadi. Mungkin misalkan dia keahliannya A disimpan di kementerian B, dia ahlinya C disimpan di kementerian A, ini yang membuat kerepotan," tandasnya.

Meski reshuffle kabinet belum lama ini banyak diisi menteri dari kalangan parpol, Ujang menyarankan publik untuk memberikan kesempatan terhadap mereka setidaknya hingga tiga bulan pasca-dilantik Jokowi.

Namun, kata Ujang, para menteri baru tersebut tetap harus menunjukkan tajinya agar publik tidak terus bertanya-tanya.

"Oleh karena itu, pembuktian dari mereka harus digenjot dan harus dilakukan. Jadi punya kinerja bagus atau tidak di tengah pandemi ini, apakah memang layak mereka dilantik jadi menteri atau tidak, agar nanti publik tidak bertanya-tanya terus," tuturnya. (Pon)

Baca Juga:

Erick, Sandiaga, dan Luthfi: Tiga Sahabat yang Dipersatukan Jokowi di Kabinet