Kerawanan Pilkada 2024 di Papua, Mulai dari Politik Uang hingga Netralitas ASN

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebut tahapan Pilkada 2024 di wilayah Papua sangat rawan. Bahkan Pilkada di Papua mesti menjadi perhatian.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut tahapan distribusi logistik di tanah Papua juga rawan karena letak geografis.

“Pada bulan November 2024 nanti gelombang air laut di timur dan barat perlu diperhatikan, belum lagi di wilayah Papua yang terletak di pegunungan,” kata Bagja di Papua dikutip, Minggu (2/6)

Bagja juga turut menyoroti isu krusial lainnya seperti politik uang. Dia menilai praktik politik uang berpotensi berlangsung di beberapa tahapan krusial, mulai dari pendaftaran berupa jual beli dukungan parpol, masa kampanye, hinggga masa tenang jelang pemungutan suara.

"Politik uang memang susah untuk ditelisik, begitu kami patroli pengawasan politik uang, tiarap semua. Ketika kami kembali ke kantor, (politik uang) marak lagi," papar laki-laki kelahiran Medan itu.

Baca juga:

Mengenal Bara dan Jara, Maskot Pilkada Banten 2024

Isu krusial lain sebut Bagja yakni potensi pehatanan maju kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah, termasuk PJ kepala daerah. Dia mengingatkan aturan terhadap Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN) harus dipatuhi dengan benar.

“Ini harus kita sampaikan kepada teman-teman PJ kepala daerah yang mau maju tentu harus memperhatikan beberapa hal," kata dia.

Terakhir soal netralitas aparatur sipil negara (ASN). Bagja memandang netralitas ASN dalam penyelenggaraan pilkada juga berpotensi masih akan terjadi. Indikasi ini salah satunya hadir dari potensi majunya elit birokrat daerah yang memiliki jabatan strategi untuk maju dalam kontestasi.

"Mobilisasi ASN menjadi sarana yang efektif untuk mendulang suara," ucap dia. (Knu)