Keputusan PTM Diserahkan Pada Kebijakan Pemda

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 September 2021
Keputusan PTM Diserahkan Pada Kebijakan Pemda

PTM. (Foto: Humas Kota Bandung)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Keputusan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas di sekolah diserahkan pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah (pemda) dengan memberlakukan asesmen dan regulasi ketat.

"Ketentuan mengenai dibuka atau tidak, itu pertama dari pemda yang menentukan dan juga pemda membuat aturan-aturan melakukan seleksi. Nanti di masing-masing pemda punya spesifikasi, ada kekhususan sebagai inisiatif yang ada di daerah," kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin di SMKN 19 Jakarta, Rabu (8/9).

Baca Juga:

PPKM Turun ke Level 3, PTM di Kota Yogyakarta Menunggu Hasil Kajian Epidemiologi

Terkait PTM terbatas di Jakarta, Wapres yakin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerapkan seleksi dan asesmen secara ketat kepada sejumlah sekolah.

"Di Jakarta, menurut laporan Pak Gubernur belum semua (melakukan PTM), ada 610 dari (sekitar) 10.000 sekolah. Jadi memang dilakukan seleksi, asesmen yang agak ketat dari pihak sekolahnya sendiri, kesiapan gurunya, infrastruktur yang diperlukan," jelasnya.

Ia mengatakan, hal paling penting yang dapat membuat PTM terjadi, ialah izin dari orang tua untuk membolehkan anaknya mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Anies Baswedan menjelaskan sejumlah sekolah di Jakarta yang memberlakukan PTM telah menjalani dua kali asesmen dengan tidak ditemukan kasus pelanggaran.

Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: Antara)
Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: Antara)

"Jadi di DKI Jakarta pernah melakukan uji coba di bulan April-Juni. Pada waktu itu 81 sekolah melewati dua kali asesmen dan dinyatakan bisa menjadi tempat uji coba," kata Anies yang mendampingi Ma’ruf Amin dalam kunjungan tersebut.

Dari uji coba selama tiga bulan tersebut, lanjut Anies, tidak ditemukan ada kasus penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Untuk melakukan PTM, sekolah juga harus memiliki kemampuan memantau setiap siswa yang masuk ke sekolah.

"Jadi jumlah siswa yang tidak terlalu banyak untuk ikut PTM, yaitu 50 persen, diharapkan dapat memudahkan sekolah dalam memantau anak-anaknya," ujar Anies dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Alasan Pemerintah Akhirnya Izinkan PTM saat PPKM

#PTM #Sekolah Tatap Muka #Sekolah Daring #Sekolah #Ma'ruf Amin
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Rano Karno Janji 214 Sekolah Rusak di DKI Jakarta Segera Diperbaiki, Bertahap Sesuai Anggaran
Penyesuaian itu membuat sejumlah sekolah terpaksa menunggu giliran untuk direvitalisasi, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Oktober 2026
Rano Karno Janji 214 Sekolah Rusak di DKI Jakarta Segera Diperbaiki, Bertahap Sesuai Anggaran
Dunia
34 Anak Tewas, 50 Lainnya Luka-Luka dalam Insiden Atap Sekolah Roboh di Paskitan
Anak-anak yang tewas atau terluka di sekolah Al-Khair tersebut berusia 6 hingga 12 tahun.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
  34 Anak Tewas, 50 Lainnya Luka-Luka dalam Insiden Atap Sekolah Roboh di Paskitan
Dunia
Atap Sekolah Ambruk, 30 Orang Tewas Termasuk 29 Siswa
Sebanyak 30 orang, termasuk 29 siswa dan seorang guru, dilaporkan tewas setelah atap sebuah sekolah swasta ambruk di Pakistan.
Yusuf Abdillah - Kamis, 15 Oktober 2026
Atap Sekolah Ambruk, 30 Orang Tewas Termasuk 29 Siswa
Indonesia
Atap SDN Cepoko 2 Sragen Mendadak Roboh, 2 Guru Alami Luka
Atap SDN Cepoko 2 Sragen mendadak ambruk. Kejadian itu menimpa dua guru yang mengalami luka.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
Atap SDN Cepoko 2 Sragen Mendadak Roboh, 2 Guru Alami Luka
Indonesia
FSGI Catat 100 Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan, 60 Persen Kekerasan Seksual
FSGI mencatat 100 kasus kekerasan di satuan pendidikan sepanjang Januari-September 2026. Sebanyak 60 persen merupakan kekerasan seksual.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
FSGI Catat 100 Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan, 60 Persen Kekerasan Seksual
Indonesia
Program MBG Uji Coba Sistem Prasmanan ala Jepang, Siswa Ikut Sajikan Makanan
BGN menguji coba sistem prasmanan MBG di lebih dari 60 dapur SPPG. Siswa ikut piket menyajikan makanan hangat di kelas seperti di Jepang.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Program MBG Uji Coba Sistem Prasmanan ala Jepang, Siswa Ikut Sajikan Makanan
Dunia
Demo Pelajar di Prancis Rusuh, Pemerintah Tutup Ratusan SMA
Para siswa mengatakan jam sekolah terlalu panjang, fasilitas tidak memadai, termasuk ruang kelas yang terlalu panas, dan terlalu banyak ketidakhadiran pengajar.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
 Demo Pelajar di Prancis Rusuh, Pemerintah Tutup Ratusan SMA
Indonesia
Kemendikdasmen Tetapkan Bahasa Inggris Wajib untuk Kelas 3 SD Mulai 2027
Bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib bagi murid kelas 3 SD mulai tahun ajaran 2027/2028. Kemendikdasmen siapkan pelatihan guru.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 03 Oktober 2026
Kemendikdasmen Tetapkan Bahasa Inggris Wajib untuk Kelas 3 SD Mulai 2027
Indonesia
DPR Minta Perkuat Pengawasan Anggaran Revitalisasi Sekolah, Rawan Dikorupsi
Anggaran revitalisasi atau perbaikan gedung sekolah masih rawan disalahgunakan.
Yusuf Abdillah - Rabu, 23 September 2026
DPR Minta Perkuat Pengawasan Anggaran Revitalisasi Sekolah, Rawan Dikorupsi
Indonesia
BGN Coret 1.653 Sekolah dari Penerima MBG, Maluku dan Papua Jadi Prioritas
BGN mencoret 1.653 sekolah dari penerima MBG. Kini, Maluku dan Papua masuk prioritas.
Soffi Amira - Jumat, 11 September 2026
BGN Coret 1.653 Sekolah dari Penerima MBG, Maluku dan Papua Jadi Prioritas
Bagikan