MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Badan Riset Nasional akan mendukung upaya pengembangan industri pangan nasional.
Dalam rakernas I 2020 yang juga sekaligus perayaan HUT partai ke 47, kata Hasto, pihaknya ingin menggali dan menunjukkan betapa besarnya potensi industri pangan berbasis rempah-remah nasional.
Menurut alumni Universitas Gajah Mada (UGM) ini, semua itu menjadi lebih realistis untuk dilakukan karena momentum Presiden Jokowi mendorong lahirnya Badan Riset Nasional.
"Pengembangan industri terkait rempah-rempahan di Indonesia akan semakin maju lewat riset dan penelitian yang lebih kuat," kata Hasto dalam diskusi bertajuk "Potensi Rempah Nusantara untuk Kemajuan Indonesia" di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, Senin (23/12).
Baca Juga
Sementara itu, Quality Director Mustika Ratu Devita Agus menjelaskan, untuk mengembalikan status Indonesia sebagai negara produsen sekaligus eksportir utama rempah di dunia, diperlukan adanya kolaborasi antara pemangku kepentingan dari berbagai sektor.
Menurut Devita, demi meningkatkan kualitas bahan baku rempah, sebaiknya dilakukan pengembangan lembaga riset dan peningkatan sumber daya manusia agar memiliki daya saing di pasar internasional. Sehingga persyaratan standar produk sesuai dengan permintaan negara pengimpor.
Selanjutnya, kata Devita, perlu adanya inovasi dan kemandirian bahan baku untuk mengatasi kendala ketersediaan bahan baku kosmetika.
"Pemerintah diharapkan memberikan perhatian lebih untuk riset dan penelitian analisis bahan rempah di Indonesia dengan penyediaan instrumen, saran maupun prasarana yang memadainya," ujar Devita.
Ddiskusi bertajuk "Potensi Rempah Nusantara untuk Kemajuan Indonesia" di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, Senin (23/12).
Selama ini, menurut dia, salah satu kelemahan Indonesia adalah penerapan teknologi tradisional. Bahkan berdasarkan pengamatan Mustika Ratu, kualitas teknologi yang diterapkan petani mengalami kemunduran sejak krisis, karena mahalnya harga pupuk dan ketiadaan modal. Akhirnya, rempah Indonesia belum bisa menerapkan standar internasional yang berlaku di pasar dunia.
"Rempah Indonesia sebagian besar masih dijual dalam kondisi mentah. Maka kita berharap ada dukungan dari pemerintah soal standar mutu dan penguatan sektor hilir dengan memperbanyak industri pengelolaan rempah. Untuk diketahui, selama ini industri lokal masih tergantung dengan impor bahan baku," ungkapnya.
Sejarawan Rempah asal Universitas Padjajaran, Fadly Rahman, mengingatkan besarnya potensi industri rempah. Sejak jaman dahulu, kata dia, rempah bagi orang Eropa sangat penting untuk kepentingan media dan revolusi kuliner mereka.
"Makanya rempah menjadi awal mula kolonialisme Eropa ke berbagai penjuru dunia," imbuhnya.
Dan bagi Indonesia sendiri, kata Fadly, rempah-rempah adalah bagian dari sejarah, tradisi, dan identitas bangsa yang perlu untuk dijaga serta dilestarikan biodiversitas. Termasuk pelestarian pemanfaatannya.
Baca Juga
Dia mengusulkan Pemerintah membuat program yang menyebarkan pengetahuan rempah-rempah melalui sarana-sarana. Sejumlah museum atau pelaku pameran bisa digandeng untuk melaksanakannya.
Perlu juga dilakukan program edukasi terpadu di sektor pendidikan dan publik terkait pembudidayaan rempah-rempah dan pemanfaatn praktisnya untuk kesehatan dan kuliner.
Di sisi petani, Pemerintah perlu memberi perharian kepada pemberdayaan langsung dan perhatian khusus terhadap pasar rempah.
"Plus program pemberdayaan sektor industri rempah yang ditujukan untuk menjaga keberlangsungan biodiversitas ekosistem rempah. Jangan lupa juga harus dilakukan pengembangan wisata berbasis rempah-rempah," pungkas Fadly. (Pon)