Kepala dan Wakil Otorita Mundur, Pengamat Khawatir Proyek IKN 'Lumpuh'


Jokowi di proyek IKN. (Dok. Setkab)
MerahPutih.com - Mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe dinilai berdampak bagi mega proyek tersebut. Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menuturkan, keputusan Bambang dan Dhony dapat menciptakan berbagai tantangan signifikan, mulai dari kehilangan arah kepemimpinan hingga ketidakpastian dalam kebijakan dan koordinasi.
“Semua faktor ini berpotensi melumpuhkan pembangunan IKN dan menghambat pencapaian target-target yang telah ditetapkan,” kata Achmad kepada awak media di Jakarta, Rabu (4/6).
Dia menilai, mundurnya kepemimpinan tertinggi dalam Badan Otorita IKN tersebut telah memberikan demoralisasi bagi seluruh karyawan dan pemangku kepentingan IKN lainnya.
Dia menganggap, kehilangan kepemimpinan yang visioner dan berpengalaman akan mengganggu keberlanjutan visi jangka panjang proyek ini.
Baca juga:
Jokowi Ingin Proyek IKN Terus Berlanjut Meski Ketua Otorita Berganti
Sebab, Kepala Otorita dan wakilnya memiliki peran sentral dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan serta strategi yang efektif.
“Ketidakhadiran mereka akan menciptakan kekosongan yang sulit diisi dalam waktu singkat,” jelas Achmad yang juga pengajar di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta ini.
Ia melanjutkan, pergantian pimpinan dapat menyebabkan perubahan dalam kebijakan dan pendekatan proyek. Menurut Achmad, jika kepemimpinan baru memiliki pandangan atau strategi yang berbeda, hal ini bisa memerlukan revisi rencana kerja, desain, atau anggaran.
“Ya, akhirnya menimbulkan ketidakpastian di antara para kontraktor dan pemangku kepentingan lainnya,” ungkap Achmad.
Potensi lainnya adalah adanya gangguan dalam koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, investor, dan masyarakat, akan memperlambat proses pembangunan.
Baca juga:
“Karena Kepala Otorita dan wakilnya memiliki peran kunci dalam menjaga komunikasi yang efektif dan memastikan bahwa semua pihak bekerja secara sinergis,” tutur Achmad
Achmad meyakini, pengunduran diri ini juga berpotensi merusak kepercayaan publik dan investor terhadap proyek IKN. Persepsi ketidakstabilan dan ketidakpastian dapat membuat investor menjadi lebih berhati-hati atau bahkan menarik diri dari komitmen investasi mereka.
“Tanpa dukungan finansial yang kuat, pembangunan IKN bisa terhenti,” tutur Achmad.
Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terkait masa depan pembangunan IKN.
“Penting untuk memastikan bahwa proyek ini tidak menjadi proyek sia-sia yang hanya menghabiskan dana besar multiyears yang melibatkan pajak publik,” pesan Achmad.
Lalu, pemerintah disebut Achmad juga perlu memikirkan konsep IKN yang minimalis.
“Bisa saja menjadikan IKN di Penajam Utara tersebut menjadi kompleks istana presiden mini seperti halnya Istana Tampaksiring di Bali atau Istana Bogor,” tutup Achmad. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Pemindahan ASN ke IKN Terus Berlanjut, Tahapan Persiapan Pembangunan Tahap Ke-2 Telah Rampung

Tunggu Arahan Prabowo untuk Pindah Kantor, Gibran: Kemarin Diminta di Papua, Sekarang di IKN

Demi Selamatkan Anggaran Negara, Wapres Gibran Didesak Segera Berkantor di IKN

IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang

Prabowo Tak Kunjung Putuskan Ibu Kota Pindah karena Proyek IKN Belum Rampung

Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak

Puan Beberkan Dua Poin Penting Hasil Rapat Pimpinan DPR dengan Kepala OIKN

DPR Dukung Usul IKN Jadi Kantor BUMN, Bisa Tampung 15 Ribu ASN

DPR Beberkan 2 Alasan HUT ke-80 RI Tak di IKN, Belum Ada Keppres dan Efisiensi Anggaran

Komisi II DPR Bakal Kaji Moratorium Pembangunan Ibu Kota, Termasuk Minta Wapres Berkantor di IKN
