Kepala dan Wakil Otorita Mundur, Pengamat Khawatir Proyek IKN 'Lumpuh'

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 04 Juni 2024
Kepala dan Wakil Otorita Mundur, Pengamat Khawatir Proyek IKN 'Lumpuh'

Jokowi di proyek IKN. (Dok. Setkab)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe dinilai berdampak bagi mega proyek tersebut. Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menuturkan, keputusan Bambang dan Dhony dapat menciptakan berbagai tantangan signifikan, mulai dari kehilangan arah kepemimpinan hingga ketidakpastian dalam kebijakan dan koordinasi.

“Semua faktor ini berpotensi melumpuhkan pembangunan IKN dan menghambat pencapaian target-target yang telah ditetapkan,” kata Achmad kepada awak media di Jakarta, Rabu (4/6).

Dia menilai, mundurnya kepemimpinan tertinggi dalam Badan Otorita IKN tersebut telah memberikan demoralisasi bagi seluruh karyawan dan pemangku kepentingan IKN lainnya.

Dia menganggap, kehilangan kepemimpinan yang visioner dan berpengalaman akan mengganggu keberlanjutan visi jangka panjang proyek ini.

Baca juga:

Jokowi Ingin Proyek IKN Terus Berlanjut Meski Ketua Otorita Berganti

Sebab, Kepala Otorita dan wakilnya memiliki peran sentral dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan serta strategi yang efektif.

“Ketidakhadiran mereka akan menciptakan kekosongan yang sulit diisi dalam waktu singkat,” jelas Achmad yang juga pengajar di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta ini.

Ia melanjutkan, pergantian pimpinan dapat menyebabkan perubahan dalam kebijakan dan pendekatan proyek. Menurut Achmad, jika kepemimpinan baru memiliki pandangan atau strategi yang berbeda, hal ini bisa memerlukan revisi rencana kerja, desain, atau anggaran.

Ya, akhirnya menimbulkan ketidakpastian di antara para kontraktor dan pemangku kepentingan lainnya,” ungkap Achmad.

Potensi lainnya adalah adanya gangguan dalam koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, investor, dan masyarakat, akan memperlambat proses pembangunan.

Baca juga:

Menerka Dampak Mundurnya Bambang Susantono Terhadap IKN

“Karena Kepala Otorita dan wakilnya memiliki peran kunci dalam menjaga komunikasi yang efektif dan memastikan bahwa semua pihak bekerja secara sinergis,” tutur Achmad

Achmad meyakini, pengunduran diri ini juga berpotensi merusak kepercayaan publik dan investor terhadap proyek IKN. Persepsi ketidakstabilan dan ketidakpastian dapat membuat investor menjadi lebih berhati-hati atau bahkan menarik diri dari komitmen investasi mereka.

“Tanpa dukungan finansial yang kuat, pembangunan IKN bisa terhenti,” tutur Achmad.

Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terkait masa depan pembangunan IKN.

“Penting untuk memastikan bahwa proyek ini tidak menjadi proyek sia-sia yang hanya menghabiskan dana besar multiyears yang melibatkan pajak publik,” pesan Achmad.

Lalu, pemerintah disebut Achmad juga perlu memikirkan konsep IKN yang minimalis.

“Bisa saja menjadikan IKN di Penajam Utara tersebut menjadi kompleks istana presiden mini seperti halnya Istana Tampaksiring di Bali atau Istana Bogor,” tutup Achmad. (Knu)

#Ibu Kota Nusantara #Bambang Susantono
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemindahan ASN ke IKN Terus Berlanjut, Tahapan Persiapan Pembangunan Tahap Ke-2 Telah Rampung
Tercatat sebanyak 1.170 orang pegawai Otorita IKN telah resmi berpindah (ke IKN) dan menempati di beberapa menara
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Juli 2025
Pemindahan ASN ke IKN Terus Berlanjut, Tahapan Persiapan Pembangunan Tahap Ke-2 Telah Rampung
Indonesia
Tunggu Arahan Prabowo untuk Pindah Kantor, Gibran: Kemarin Diminta di Papua, Sekarang di IKN
Pernyataan ini muncul menyusul usulan dari beberapa partai politik di DPR yang menyarankan Gibran untuk berkantor di IKN.
Angga Yudha Pratama - Senin, 28 Juli 2025
Tunggu Arahan Prabowo untuk Pindah Kantor, Gibran: Kemarin Diminta di Papua, Sekarang di IKN
Indonesia
Demi Selamatkan Anggaran Negara, Wapres Gibran Didesak Segera Berkantor di IKN
Presiden Prabowo memiliki agenda besar. Jangan sampai IKN justru membebani negara
Angga Yudha Pratama - Jumat, 25 Juli 2025
Demi Selamatkan Anggaran Negara, Wapres Gibran Didesak Segera Berkantor di IKN
Indonesia
IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Otorita IKN akan mengalami peningkatan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 25 Juli 2025
IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Indonesia
Prabowo Tak Kunjung Putuskan Ibu Kota Pindah karena Proyek IKN Belum Rampung
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kelengkapan sarana dan prasarana di Nusantara menjadi salah satu syarat utama Keppres pemindahan ibu kota bisa diteken oleh Presiden Prabowo.
Frengky Aruan - Jumat, 25 Juli 2025
Prabowo Tak Kunjung Putuskan Ibu Kota Pindah karena Proyek IKN Belum Rampung
Indonesia
Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
Pembangunan IKN tetap berlanjut meski anggaran yang dialokasikan untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) fluktuatif tiap tahunnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
Indonesia
Puan Beberkan Dua Poin Penting Hasil Rapat Pimpinan DPR dengan Kepala OIKN
Puan mengungkapkan adanya permintaan dari Kepala OIKN untuk mengubah status banda bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan oleh VIP menjadi bandara umum.
Frengky Aruan - Kamis, 24 Juli 2025
Puan Beberkan Dua Poin Penting Hasil Rapat Pimpinan DPR dengan Kepala OIKN
Indonesia
DPR Dukung Usul IKN Jadi Kantor BUMN, Bisa Tampung 15 Ribu ASN
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyebut bahwa IKN sudah bisa menampung sekitar 15 ribu aparatur sipil negara (ASN).
Frengky Aruan - Rabu, 23 Juli 2025
DPR Dukung Usul IKN Jadi Kantor BUMN, Bisa Tampung 15 Ribu ASN
Indonesia
DPR Beberkan 2 Alasan HUT ke-80 RI Tak di IKN, Belum Ada Keppres dan Efisiensi Anggaran
Pemerintah memastikan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI digelar di Jakarta bukan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Frengky Aruan - Rabu, 23 Juli 2025
DPR Beberkan 2 Alasan HUT ke-80 RI Tak di IKN, Belum Ada Keppres dan Efisiensi Anggaran
Indonesia
Komisi II DPR Bakal Kaji Moratorium Pembangunan Ibu Kota, Termasuk Minta Wapres Berkantor di IKN
Kajian perlu tidaknya moratorium sementara pembangunan IKN perlu mempertimbangkan pula sejumlah program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lain.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 Juli 2025
Komisi II DPR Bakal Kaji Moratorium Pembangunan Ibu Kota, Termasuk Minta Wapres Berkantor di IKN
Bagikan