Yohannes Abimanyu
MerahPutih.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan Sustainable Development Goals (SDGs) bagi Indonesia bukan sekadar komitmen global.
Hal tersebut disampaikan Bambang dalam Forum Tingkat Tinggi PBB mengenai Sustainable Development yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan pejabat tinggi PBB lainnya, di New York, Selasa (18/7).
"Bagi Indonesia, SDGs tidak hanya relevan sebagai komitmen global, tapi juga menjadi panduan untuk menjadi negara maju," kata Bambang dalam pernyataan resmi yang diterima Antara.
SDGs merupakan agenda global Perserikatan Bangsa-Bangsa guna mendorong pembangunan berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata yang dicanangkan melalui Resolusi PBB pada 21 Oktober 2015. SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs yang berakhir pada 2015.
SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan (No-one Left Behind) yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian.
Pemerintah Indonesia sendiri menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam melaksanakan agenda SDGs. Hal ini dapat dilihat dari diintegrasikannya 169 indikator SDGs ke dalam RPJMN 2020-2024 dan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres SDGs).
Selain itu, Perpres SDGs bertujuan menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
"Pemerintah kami di bawah Presiden Jokowi sangat serius dengan pelaksanaan indikator-indikator SDGs di Indonesia. Hal ini terlihat dengan masuknya program SDGs dalam RPJMN 2020-2024," katanya.
Menurut dia, dengan mengintegrasikan agenda global ke dalam rencana pembangunan nasional Indonesia, Pemerintah mengambil kepemilikan dan tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan agenda SDGs. Hal ini, lanjut Bambang, menjadi legitimasi dan dasar hukum bagi pelasakanaan agenda SDGs di Indonesia ke depannya.
Efektivitas pelaksanaan SDGs, tambah Bambang, baik itu di Indonesia maupun tingkat global, memerlukan revitalisasi kerja sama di tingkat internasional. (*)
Sumber: ANTARA
