Kenapa Anies Tak Undang Influencer Saat Peluncuran Vaksinasi di Jakarta?

Merahputih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak mengundang tokoh pemberi pengaruh (influencer) dalam peluncuran program vaksin COVID-19 di Balai Kota DKI, Jumat (15/1).

"Dalam survei ada tiga unsur yang paling utama didengar soal COVID-19. Representasi unsur itulah yang kami undang pada hari ini," ujar Anies di Jakarta, Jumat (15/1).

Baca Juga:

Alasan Warga yang Pernah Positif COVID-19 Tak Divaksin

Anies menjelaskan pada sebuah survei dengan responden 180 ribu orang, ada tiga kelompok yang paling dipercaya masyarakat terkait informasi COVID-19, yakni dokter dan pakar kesehatan, pejabat publik serta tokoh masyarakat.

Saat meluncurkan vaksin COVID-19 di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, sejumlah tokoh dan pejabat yang diundang untuk vaksin antara lain Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Ferry Rahman, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Syamsul Ma’arif, Wakil Kejaksaan Tinggi DKI Supardi, Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Herwin Budi Saputra, serta Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus.

Sebelum menjalani vaksinasi COVID-19, para pejabat hingga tokoh masyarakat itu harus menjalani pemeriksaan kesehatan. Jika saat proses penapisan atau penyaringan memenuhi kriteria sebagai penerima vaksin, maka petugas akan melakukan vaksinasi terhadap mereka.

Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria tak ikut divaksin. Alasannya mereka merupakan penyintas COVID-19 atau sebelumnya pernah terinfeksi virus itu meski berada dalam rentang usia 18-49 tahun yang memungkinkan untuk divaksin.

Baca Juga:

Penambahan Kasus Baru COVID-19 DKI Per Kamis (14/1) Capai 3.165 Orang

Di Jakarta sendiri, kemarin pada Kamis 14 Juni 2021, sejumlah tenaga kesehatan di Jakarta juga telah menerima vaksin COVID-19. Target penerima vaksin di Jakarta, adalah sebanyak 7.610.198 jiwa.

Pada tahap pertama, vaksinasi diberikan kepada tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanggulangan COVID-19 sebanyak 131.000 orang, dengan target penyelesaian selama dua bulan. (Asp)