Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Desakan penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus bergulir.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menilai, kebijakan ini akan menurunkan daya beli masyarakat dan menambah jumlah orang miskin.
Baca Juga:
Presiden Jokowi Bagikan BLT BBM ke Warga Kepulauan Tanimbar
Dia mengatakan, kondisi ekonomi masyarakat kecil masih belum pulih pasca-pandemi.
“Mereka akan terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan,” kata dia, Jumat (2/9).
Menurut Ahmad Syaikhu, masyarakat sudah terpukul imbas kenaikan harga minyak goreng beberapa waktu lalu.
Belum selesai lonjakan harga minyak goreng, kata dia, harga telur turut meroket.
"Kenaikan harga BBM dan solar bersubsidi akan menciptakan efek domino berupa kenaikan harga secara keseluruhan di berbagai sektor," jelas Syaikhu.
Dia turut menyoroti proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang tetap dijalankan pemerintah.
Ia mempertanyakan dana untuk membangun IKN dan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang disanggupi pemerintah.
"Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar justru tidak sanggup?” kata Syaikhu yang juga mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini.
Baca Juga:
Kapolda Metro Prediksi Aksi Unjuk Rasa bakal Marak jika Harga BBM Naik
Syaikhu mengatakan, pemerintah kerap berdalih jika bengkaknya biaya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena adanya subsidi BBM.
Menurutnya, pembengkakan bisa dikurangi dengan melakukan efisiensi agar bebas dari pemborosan belanja dan praktik korupsi.
Pemerintah, kata dia, bisa memulai dengan menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas.
Ia juga turut mendesak pemerintah meninjau kembali rencana kebijakan tersebut.
“Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari pemimpinnya,” ujarnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi memastikan kenaikan BBM belum akan dilakukan. Pemerintah masih menghitung nilai penaikan harga BBM bersubsidi, khususnya jenis solar dan Pertalite.
"BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati," kata Presiden saat ditemui awak media seusai peluncuran teknologi "5G Smart Mining" di wilayah Tambang Grasberg, Mimika, Papua, Kamis (1/9).
Pertamina sendiri akan memberlakukan beli BBM bersubdisi pakai MyPertamina.
Setiap orang dengan kendaraan roda empat atau yang sesuai dengan akategori tertentu yang ingin membeli dua jenis bahan bakar tersebut wajib daftar aplikasi MyPertamina.
Saat ini penggunaan aplikasi MyPertamina berlaku di 50 kabupaten/kota. (Knu)
Baca Juga:
Jokowi Masih Lakukan Kalkulasi Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
