Kementan Dorong Pemda Bikin Perda Penyediaan Lahan Pertanian
Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung H di Yogyakarta, Jumat (24/11). (MP/Teresa Ika)
MerahPutih.com - Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (BKP Kementan) mendorong pemerintah daerah untuk segera membuat peraturan daerah (Perda) soal ketersediaan lahan abadi pertanian. Perda sangat dibutuhkan untuk merealisasikan rencana pemerintah meningkatkan ketahanan pangan dengan menambahan lahan baru pertanian.
Kepala BKP Agung Hendriadi menjelaskan, pemerintah membutuhkan 60-100 ribu hektare lahan kosong per tahun untuk ditanami beragam sayur-mayur dan buah-buahan. Kementerian Pertanian pun berencana membangunkan sekitar 4 juta hektare lahan tidur yang ada di seluruh Indonesia.
"Empat juta hektar lahan tidur yang mau kami bangun yakni lahan tadah hujan, lahan kering, dan rawa," kata Agung usai membuka Workshop Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAD-PG) Regional di Hotel Grand Aston Yogyakarta, Jumat (24/11).
Pemerintah melalui UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) telah memperkuat rencana pemanfaatan lahan pertanian itu. Namun, rencana tersebut sulit terealisasi di lapangan.
Kendala yang dihadapi di antaranya belum adanya peraturan daerah yang dikeluarkan oleh bupati atau gubernur untuk memanfaatkan atau menyediakan lahan abadi. Hal ini membuat Kementan kesulitan menggunakan lahan tidur.
"Soal lahan tidur, ada banyak kepentingan di daerah. UU dan PP-nya sudah ada sehingga kami koordinasi minta bupati keluarkan perda untuk menggarap lahan tidur," katanya.
Perda ini juga diharapkan bisa meminimalisir maraknya alih fungsi lahan pertanian. (Teresa Ika)
Bagikan
Berita Terkait
Indonesia Setop Impor Jagung Sepanjang 2025, Mentan Amran Pamer Lonjakan Produksi Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah
Aksi Hari Tani Nasional, Petani Indramayu Tuntut Perbaikan Irigasi dan Modernisasi Pertanian
Kementan Tegaskan Stok Pupuk Cukup dan Mudah Diakses, Indonesia Makin Dekat Capai Swasembada Pangan
Komisi IV DPR Setujui Tambahan Anggaran Kementan Sebesar Rp145 Miliyar
Gula Rafinasi Bocor dan Dijual Bebas di Pasar dengan Harga Sangat Murah Bikin Petani Rugi
Dugaan Beras Oplosan, 212 Perusahaan Produsen Beras Premium Diperiksa Bareskrim
Komisi VI DPR Minta Kementan Tingkatkan Pengawasan Bantuan Alat Pertanian
Indonesia Berikan Bantuan Kemanusiaan 10.000 Ton Beras untuk Palestina
Dari Lumbung Padi ke Teknologi Greenhouse: RI-Belanda Resmikan Era Baru Pertanian Berkelanjutan
Stok Cadangan Beras Pemerintah Tembus 3,7 Juta Ton, Tertinggi Sepanjang Sejarah