Kemensos Sebut Seleksi Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Rakyat masih Berjalan
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Prof. Dr. Agus Zainal Arifin. ANTARA/Tri Meilani Ameliya
MERAHPUTIH.COM -- DIREKTUR Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Agus Zainal Arifin mengungkapkan ada 63 lokasi sekolah rakyat yang siap beroperasi per pertengahan Juli 2025. Pemerintah tengah menyiapkan proses seleksi kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk 63 sekolah rakyat itu.
?
Hal itu disampaikan Agus dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama panja pendidikan daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan daerah marginal pada Komisi X di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/5).
?
"Saat ini Kepala Sekolah yang dibutuhkan berdasarkan titik lokasi yang kita tentukan itu ada 63 kepala sekolah. Oleh karena itu, kami akan merekrut kemudian melakukan tes seleksi. Saat ini sudah ada tiga kali lipat dari 63 ya sekitar 159 calon kepala sekolah yang sedang diseleksi Kemendikdasmen," kata Agus.
?
Kebutuhan guru disebut 941 orang. Guru agama dibutuhkan 126 orang. Saat ini, sudah tersedia di Kemenag 318 orang yang akan mengikuti seleksi. "Berdasar hasil pemetaan Dikdasmen terkait dengan kebutuhan guru, tersebut jumlah yang dibutuhkan di 53 titik itu mencapai 10.235 yaitu ketersediaan ASN dan ketersediaan lulusan PPG saat ini mencapai 10.235," ujarnya.
Baca juga:
Pemerintah Tengah Rumuskan Skema Pemenuhan Kebutuhan Guru Sekolah Rakyat
?
Oleh karena itu, dari jumlah yang 89 ASN ini, jumlah PPG 10.146 dari total jumlahnya 10.235. Menurut Agus, meskipun jumlahnya sangat banyak di beberapa daerah sepertinya kesulitan karena distribusi yang memang tidak merata.
?
"Di daerah tertentu berlimpah, di daerah lain kekurangan. Ini sedang dilakukan strategi berikutnya sebagaimana disampaikan tadi," katanya.
?
Sementara itu, untuk kurikulum, Agus menyebut sudah menetapkan standar kompetensi kelulusan. Dengan begitu, kurikulum sekolah rakyat ini diawali dengan program persiapan atau biasa disebut matrikulasi.
?
"Durasinya bisa cuma tiga bulan, tetapi Presiden Prabowo mempersilakan seandainya memang dibutuhkan berapa bulan kemudian tidak masalah, karena memang dari berbagai daerah itu bisa memiliki ragam keahlian yang berbeda," pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
Prabowo Senang Pemerintah Daerah Berlomba Siapkan Lahan Sampai 8 Hektar Buat Sekolah Rakyat
?
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Dewan PSI Minta Disdik Cabut Izin Sekolah yang Cuek Tangani Kasus Bullying
Sebanyak 166 Sekolah Rakyat Telah Beroperasi dari Sabang sampai Merauke
Mensos Janjikan Bantuan Khusus Bagi Disabilitas Terdampak Bencana Banjir di Sumatera
Lapor ke Presiden Prabowo, Mendikdasmen: Bonus sudah Ditransfer Langsung
Presiden Prabowo Bentuk Satgas Darurat Jembatan untuk Siswa Pelosok
Presiden Prabowo Dorong Mahasiswa Terlibat di Proyek Strategis, Persiapkan SDM Nasional
Legislator Usulkan 3 Pilar Transformatif Generasi Digital untuk Perkuat Digitalisasi Pembelajaran
Pemprov Jateng Kembalikan Kebijakan 6 Hari Sekolah Jadi Polemik, Wagub Taj Yasin: masih Dikaji
Legislator PKB Ingatkan Program Guru Wali Jangan Tambah Beban Mengajar
Posyandu Bakal Jadi Tempat Aduan Bantuan Sosial