Kemenkeu Tidak Akan Genjot Belanja di Kuartal III 2024

MerahPutih.com - Data pemerintah per semester I-2024, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tercatat mencapai Rp 997,9 triliun.

Nilai mencakup belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat senilai Rp 762,1 triliun atau 76,4 persen BPP untuk berbagai program, seperti program Kartu Sembako, PKH, PIP, bantuan alat dan mesin pertanian, subsidi energi, dan stabilisasi harga pangan

Selain itu, penyelenggaraan pemilu, kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), pemberian tunjangan hari raya (THR) dengan tunjangan kinerja (tukin) 100 persen, serta program bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pada semester I turut berperan dalam peningkatan belanja negara.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjamin kinerja konsumsi pemerintah tetap sesuai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meski mengalami perlambatan pada kuartal II-2024.

Baca juga:

Belanja Meeting, Incentives, Conference, Exhibition di 2024 Bisa Naik 17 Persen

"Sebenarnya untuk keseluruhan sepanjang tahun itu sesuai dengan belanja yang direncanakan dalam APBN,” kata Febrio saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa.

Konsumsi pemerintah pada kuartal II-2024 tercatat hanya tumbuh 1,42 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), berkontribusi 7,31 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Kinerja itu lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal I yang tercatat mencapai 19,9 persen (yoy).

Perlambatan itu disebabkan pergeseran sejumlah pos belanja yang berbeda dengan tahun 2023. Misalnya, belanja pegawai untuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 pada tahun lalu berlangsung pada kuartal II, sementara tahun ini terjadi pada kuartal I.

“Memang jadwal belanja waktu itu berbeda dengan tahun ini. Itu yang membedakan kenapa terlihat kuartal II itu lebih kecil,” ujar dia.

Baca juga:

Tidak Ada Wapres, Prabowo Duduk Bersebelahan Dengan Jokowi Saat Ratas APBN 2025

Ia menyebutkan, tidak akan ada langkah agresif yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menggenjot belanja pada kuartal III.

"Sesuai dengan laporan sementara, outlook kita adalah sekitar Rp 87 triliun di atas APBN. Jadi, sebenarnya tidak perlu ada yang digenjot. Ini adalah belanja yang sudah dilakukan dengan baik, dan untuk beberapa pos bahkan akan lebih tinggi dibandingkan dengan APBN-nya," katanya.