Kemenkeu Tidak Akan Genjot Belanja di Kuartal III 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Agustus 2024
Kemenkeu Tidak Akan Genjot Belanja di Kuartal III 2024

Jokowi di proyek IKN. (Dok. Setkab)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Data pemerintah per semester I-2024, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tercatat mencapai Rp 997,9 triliun.

Nilai mencakup belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat senilai Rp 762,1 triliun atau 76,4 persen BPP untuk berbagai program, seperti program Kartu Sembako, PKH, PIP, bantuan alat dan mesin pertanian, subsidi energi, dan stabilisasi harga pangan

Selain itu, penyelenggaraan pemilu, kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), pemberian tunjangan hari raya (THR) dengan tunjangan kinerja (tukin) 100 persen, serta program bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pada semester I turut berperan dalam peningkatan belanja negara.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjamin kinerja konsumsi pemerintah tetap sesuai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meski mengalami perlambatan pada kuartal II-2024.

Baca juga:

Belanja Meeting, Incentives, Conference, Exhibition di 2024 Bisa Naik 17 Persen

"Sebenarnya untuk keseluruhan sepanjang tahun itu sesuai dengan belanja yang direncanakan dalam APBN,” kata Febrio saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa.

Konsumsi pemerintah pada kuartal II-2024 tercatat hanya tumbuh 1,42 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), berkontribusi 7,31 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Kinerja itu lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal I yang tercatat mencapai 19,9 persen (yoy).

Perlambatan itu disebabkan pergeseran sejumlah pos belanja yang berbeda dengan tahun 2023. Misalnya, belanja pegawai untuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 pada tahun lalu berlangsung pada kuartal II, sementara tahun ini terjadi pada kuartal I.

“Memang jadwal belanja waktu itu berbeda dengan tahun ini. Itu yang membedakan kenapa terlihat kuartal II itu lebih kecil,” ujar dia.

Baca juga:

Tidak Ada Wapres, Prabowo Duduk Bersebelahan Dengan Jokowi Saat Ratas APBN 2025

Ia menyebutkan, tidak akan ada langkah agresif yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menggenjot belanja pada kuartal III.

"Sesuai dengan laporan sementara, outlook kita adalah sekitar Rp 87 triliun di atas APBN. Jadi, sebenarnya tidak perlu ada yang digenjot. Ini adalah belanja yang sudah dilakukan dengan baik, dan untuk beberapa pos bahkan akan lebih tinggi dibandingkan dengan APBN-nya," katanya.

#APBN #Ekonomi #Pertumbuhan Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Bantah Daya Beli Melemah, Hanya Pindah Pola Konsumsi
Sejumlah sektor usaha industri tradisional yang belum menjadi tulang punggung penyerapan lapangan kerja mengalami tekanan, namun aktivitas ekonomi bergeser ke sektor lain yang berkembang.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
Pemerintah Bantah Daya Beli Melemah, Hanya Pindah Pola Konsumsi
Berita Foto
BPS Catat Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen pada Triwulan III 2026
Rangkaian kereta LRT Jabodebek melintas jalur layang di Kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 05 November 2026
BPS Catat Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,87 Persen pada Triwulan III 2026
Indonesia
Harga Emas Antam Menguat, Cek Daftar Terbaru 5 November 2026
Setelah sempat melemah pada pagi hari, harga emas Antam kembali naik pada pembaruan sore.
Dwi Astarini - Kamis, 05 November 2026
Harga Emas Antam Menguat, Cek Daftar Terbaru 5 November 2026
Indonesia
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Hal itu tecermin dari ekspansi sektor manufaktur, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekspor nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Indonesia
33 Provinsi di Indonesia Alami Inflasi, Tertinggi di Papua Selatan
Besaran inflasi yang tercatat yakni 0,22 persen.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
33 Provinsi di Indonesia Alami Inflasi, Tertinggi di Papua Selatan
Indonesia
Inflasi Tahunan Indonesia 3,23, Tertinggi Disumbang Komponen Bahan Pokok dari Beras Sampai Cabai Merah
Selama periode setahun, kondisi inflasi tertinggi justru tertinggi berlangsung pada Februari 2026, yakni mencapai 4,76 persen.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Inflasi Tahunan Indonesia 3,23, Tertinggi Disumbang Komponen Bahan Pokok dari Beras Sampai Cabai Merah
Indonesia
60 Juta Orang bakal Kebagian Bansos, Pemerintah Pakai AI untuk Deteksi Penerima
Pemerintah ingin memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
60 Juta Orang bakal Kebagian Bansos, Pemerintah Pakai AI untuk Deteksi Penerima
Indonesia
Pemerintah Klaim Pengangguran Hanya 4,65 Persen, Terendah Sejak 1994
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diukur dari persentase jumlah pencari kerja terhadap total angkatan kerja nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Oktober 2026
Pemerintah Klaim Pengangguran Hanya 4,65 Persen, Terendah Sejak 1994
Indonesia
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Kebijakan ini disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
2 Tahun Prabowo-Gibran, Warga Minta Pemerintah Lebih Dengarkan Aspirasi Rakyat
Diskusi warga Palmerah menyoroti tekanan ekonomi rumah tangga, efektivitas program pemerintah, dan pentingnya mendengar aspirasi masyarakat menjelang Pemilu 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Oktober 2026
2 Tahun Prabowo-Gibran, Warga Minta Pemerintah Lebih Dengarkan Aspirasi Rakyat
Bagikan