Kemenkeu Minta Rp 513 Triliun Untuk Tekan Angka Kemiskinan di APBN 2025

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 Juni 2024
Kemenkeu Minta Rp 513 Triliun Untuk Tekan Angka Kemiskinan di APBN 2025

Permukiman kumuh di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/agr

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan secara nasional dapat ditekan hingga ke level 7 persen sampai 8 persen pada tahun 2025, dari data terakhir 9,36 persen pada 2023.

Guna mencapai tujuan tersebut, Kementerian Keuangan menganggarkan dana sebesar Rp 496,9 triliun hingga Rp 513,0 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah.

Langkah yang akan ditempuh pemerintah di antaranya mempercepat graduasi pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, tingkat kemiskinan secara spasial masih menjadi tantangan bagi Indonesia.

Baca juga:

Golkar Titip ke Khofifah-Emil Dardak Turunkan Kemiskinan di Jatim

"Tantangan penurunan kemiskinan Indonesia dari sisi spasial masih sangat besar,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa (11/6).

Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan pada mayoritas provinsi telah berada di bawah level sebelum COVID-19. Artinya, ada pemulihan yang terjadi usai mengalami shock perekonomian saat krisis pandemi pada periode tersebut.

Hanya Pulau Jawa dan Bali yang mengalami peningkatan antara 2019 dan 2023, di mana Pulau Jawa menunjukkan peningkatan dari 8,4 persen menjadi 8,79 persen dan Pulau Bali dari 3,8 persen menjadi 4,25 persen.

Namun, tingkat kemiskinan di Jawa dan Bali berada di bawah level 10 persen. Sama halnya dengan Kalimantan dan Sumatra yang juga mencatatkan tingkat kemiskinan di bawah 10 persen. Sementara pulau lainnya yang masih melampaui level tersebut.

Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di Papua dan Nusa Tenggara, yaitu masing-masing sebesar 24,76 persen dan 16,99 persen pada 2023. Sedangkan tingkat kemiskinan di Maluku tercatat pada level 12,29 persen dan Sulawesi 10,08 persen.

"Pemerintah terus berupaya menekan tingkat kemiskinan, terutama seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional. Pemulihan perekonomian Indonesia dengan pertumbuhan yang makin terjaga di sekitar 5 persen telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan," katanya.

#Dampak Kemiskinan #Angka Kemiskinan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang
Penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) bakal mengurangi 34 juta orang miskin selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang
Indonesia
Prabowo Sebut Lulusan Sekolah Rakyat Bisa Angkat Keluarga Keluar dari Kemiskinan
Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan, lulusan Sekolah Rakyat bisa mengangkat keluarga dari kemiskinan. Ia mengatakan itu saat hadir di Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat, Jumat (22/8).
Soffi Amira - Sabtu, 23 Agustus 2025
Prabowo Sebut Lulusan Sekolah Rakyat Bisa Angkat Keluarga Keluar dari Kemiskinan
Indonesia
Bocah di Sukabumi Meninggal Dengan Kondisi Tubuh Dipenuhi Cacing, Ini Kata Kemensos
Pendamping keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersebar di setiap daerah ditugaskan untuk membantu, memastikan keluarga dengan tingkat ekonomi terendah (desil 1) terdata,
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Agustus 2025
Bocah di Sukabumi Meninggal Dengan Kondisi Tubuh Dipenuhi Cacing, Ini Kata Kemensos
Berita
Pertumbuhan Ekonomi 2026 Diprediksi Capai 5,4 Persen, Prabowo Pede Angka Pengangguran dan Kemiskinan Turun
Pertumbuhan ekonomi 2026 diprediksi mencapai 5,4 persen. Presiden RI, Prabowo Subianto, percaya diri angka pengangguran dan kemiskinan bisa turun.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Pertumbuhan Ekonomi 2026 Diprediksi Capai 5,4 Persen, Prabowo Pede Angka Pengangguran dan Kemiskinan Turun
Indonesia
DPRD Bersyukur Jakarta Tidak Masuk 10 Provinsi Termiskin, Akui Program Pemprov Tepat Sasaran
Padahal tiga besar provinsi dengan penduduk miskin terbanyak di Indonesia berada di Pulau Jawa
Wisnu Cipto - Kamis, 31 Juli 2025
DPRD Bersyukur Jakarta Tidak Masuk 10 Provinsi Termiskin, Akui Program Pemprov Tepat Sasaran
Indonesia
Angka Kemiskinan Jakarta Year On Year Turun, Gubernur Klaim Berhasil Kendalikan Inflasi
Pemprov secara serius akan mengendalikan tingkat inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.
Wisnu Cipto - Senin, 28 Juli 2025
Angka Kemiskinan Jakarta Year On Year Turun, Gubernur Klaim Berhasil Kendalikan Inflasi
Indonesia
Jumlah Penduduk Miskin di Jakarta Tembus 464 Ribu Jiwa, Begini Respons Pramono Anung
Jumlah penduduk miskin di Jakarta tembus 464 ribu orang. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akan mencari penyebabnya.
Soffi Amira - Sabtu, 26 Juli 2025
Jumlah Penduduk Miskin di Jakarta Tembus 464 Ribu Jiwa, Begini Respons Pramono Anung
Indonesia
Penduduk Miskin Jakarta Naik, Gubernur Pramono Cari Penyebabnya
Begitu garis kemiskinan naik, penduduk yang sebelumnya sedikit di atas garis itu bisa langsung terdampak dan masuk kategori miskin.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
Penduduk Miskin Jakarta Naik, Gubernur Pramono Cari Penyebabnya
Indonesia
Angka Kemiskinan Jakarta Mendadak Meroket, Gubernur Pramono Anung Ungkap Fakta Mengejutkan
Menurut Pramono, kenaikan signifikan jumlah pencari kerja di Jakarta saat ini berpotensi memengaruhi data kemiskinan BPS
Angga Yudha Pratama - Jumat, 25 Juli 2025
Angka Kemiskinan Jakarta Mendadak Meroket, Gubernur Pramono Anung Ungkap Fakta Mengejutkan
Indonesia
Alasan BPS Belum Adopsi Penghitungan Jumlah Penduduk Miskin Ala Bank Dunia
Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin ekstrem yang mengacu pada garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia 2,15 dolar AS (PPP 2017) per kapita per hari, tercatat sebesar 0,85 persen atau 2,38 juta orang.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 Juli 2025
Alasan BPS Belum Adopsi Penghitungan Jumlah Penduduk Miskin Ala Bank Dunia
Bagikan