Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Kemenhub Dapat Rekrut 18.017 CASN Tahun Ini

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 April 2024
Kemenhub Dapat Rekrut 18.017 CASN Tahun Ini

Ilustrasi rekrutmen CPNS. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), yang telah menyetujui usulan jumlah formasi aparatur sipil negara (ASN) tahun 2024 sebanyak 18.017 pegawai.

Menhub Budi Karya Sumadi mengapresiasi jumlah formasi tersebut sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Jumlah itu, dengan rincian 1.391 untuk formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 16.626 untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca juga:

200 Ribu CASN Bakal Ditempatkan di IKN

Budi berharap melalui formasi tersebut mendapatkan SDM yang kompeten, profesional, dan berintegritas untuk memperkuat konektivitas layanan transportasi yang berkualitas.

"Semoga dapat pula mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan layanan transportasi," katanya.

Ia menjelaskan, dalam tiga tahun terakhir, hasil rekrutmen di Kemenhub sudah sangat bagus. Kemenhub mendukung penyelesaian penataan pegawai non-ASN sesuai amanat UU Nomor 20 Tahun 2024 tentang ASN melalui usulan kebutuhan ASN tahun 2024.

Budi menuturkan, dalam waktu dekat dirinya akan melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Otorita IKN untuk membahas formasi ASN Kemenhub yang akan ditempatkan di wilayah tersebut.

"Kami berjanji akan mengatur formasi ASN yang ada dengan sangat teliti, sehingga para ASN tersebut nantinya bisa menjalankan tugasnya dengan baik sesuai keahlian yang dimiliki," ucap Menhub.

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, rekrutmen ASN tahun ini merupakan yang terbesar dalam 10 tahun terakhir. Dalam pengadaan ASN tahun ini, Kementerian PAN-RB menyerahkan sepenuhnya kebutuhan formasi ASN kepada kementerian/lembaga, yang paling tahu kebutuhannya.

"Harapan kami, karena Kementerian yang tahu prioritasnya, mudah-mudahan kebutuhan rencana strategis 5-25 tahun ke depan sudah diantisipasi oleh pengadaan ASN tahun ini," katanya. (*)

Baca juga:

Wow! Kemensos Bakal Rekrut 40.839 Calon Aparatur Sipil Negara

#Aparatur Sipil Negara (ASN) #Penerimaan CPNS #Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) #PPPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Lifestyle
Cara Aktivasi ASN Digital dan MFA BKN 2026, Wajib Dilakukan PNS dan PPPK agar Akses MyASN Tidak Terblokir
ASN Digital wajib diaktifkan oleh PNS dan PPPK. Simak cara aktivasi MFA BKN, reset password, login MyASN, mengatasi OTP tidak valid hingga menjaga akses layanan kepegawaian tetap aman
ImanK - Senin, 13 Juli 2026
Cara Aktivasi ASN Digital dan MFA BKN 2026, Wajib Dilakukan PNS dan PPPK agar Akses MyASN Tidak Terblokir
Indonesia
Gaji ASN Dipangkas untuk PPPK, DPR Ingatkan jangan Sampai Turunkan Layanan Publik
Langkah ekstrem tersebut berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di daerah.
Dwi Astarini - Senin, 13 Juli 2026
Gaji ASN Dipangkas untuk PPPK, DPR Ingatkan jangan Sampai Turunkan Layanan Publik
Indonesia
Bakom Klaim Transformasi Budaya Kerja ASN Hemat Rp 1,94 Triliun dalam Dua Bulan
Pemerintah mencatat penghematan Rp1,94 triliun dari kebijakan Transformasi Budaya Kerja ASN selama April-Mei 2026. Mayoritas berasal dari efisiensi perjalanan dinas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Bakom Klaim Transformasi Budaya Kerja ASN Hemat Rp 1,94 Triliun dalam Dua Bulan
Indonesia
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
PPPK merupakan bagian penting dari aparatur negara yang berada di garis depan pelayanan publik dan menjalankan berbagai program pemerintahan di daerah.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Juni 2026
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
Indonesia
DPR Dorong Kepastian Kerja PPPK, Sebut Jadi Aset Negara Bukan Beban Anggaran
Komisi II DPR memastikan perjuangan tenaga honorer. PPPK merupakan aset negara, bukan beban anggaran.
Soffi Amira - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Dorong Kepastian Kerja PPPK, Sebut Jadi Aset Negara Bukan Beban Anggaran
Indonesia
Prabowo: Gaji Guru dan ASN Kecil karena Kekayaan RI Banyak Mengalir ke Luar Negeri
Presiden Prabowo Subianto menyoroti kecilnya gaji guru dan ASN saat memaparkan arus dana keluar Indonesia serta praktik export under-invoicing di DPR RI.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo: Gaji Guru dan ASN Kecil karena Kekayaan RI Banyak Mengalir ke Luar Negeri
Indonesia
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Kemendikdasmen dan lembaga terkait juga sedang membahas mekanisme seleksi bagi ratusan ribu guru non-ASN tersebut yang sudah masuk sistem Dapodik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Kemendikdasmen Cari Sekolah Kelebihan Pengajar, Tutupi Kekurangan Formasi 498 Ribu Guru
Indonesia
Polemik Guru Honorer Berakhir di Tahun 2026 Butuh Kebijakan Afirmasi Pusat
Penyelesaian polemik guru honorer yang terdapat di sekolah negeri mesti dilakukan dalam kerangka perbaikan manajemen tata kelola ASN secara komprehensif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Polemik Guru Honorer Berakhir di Tahun 2026 Butuh Kebijakan Afirmasi Pusat
Indonesia
ASN Diawasi Ketat Saat WFH, Menteri PANRB: Bukan Sekadar Absensi Fisik
Menteri PANRB menegaskan ASN tetap diawasi ketat saat WFH. Pengawasan berbasis sistem digital dan target kinerja, bukan hanya absensi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 April 2026
ASN Diawasi Ketat Saat WFH, Menteri PANRB: Bukan Sekadar Absensi Fisik
Indonesia
KemenPAN-RB Tetapkan WFH untuk ASN Mulai Jumat 10 April 2026, Ini Aturan Lengkapnya
KemenPAN-RB menetapkan ASN WFH setiap Jumat mulai April 2026. Simak aturan lengkap, skema kerja, dan ketentuan layanan publiknya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 April 2026
KemenPAN-RB Tetapkan WFH untuk ASN Mulai Jumat 10 April 2026, Ini Aturan Lengkapnya
Bagikan