Kemendagri Soroti Kemiskinan Ekstrem di Jakarta

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 22 Juni 2022
Kemendagri Soroti Kemiskinan Ekstrem di Jakarta

Ilustrasi kemiskinan. Foto: Pixabay/Frantisek_Krejci

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menyoroti tingkat kemiskinan di Jakarta. Sebab, sebanyak 135.345 warga Ibu Kota tergolong penduduk dengan kemiskinan ekstrem sehingga harus mendapat perhatian serius.

"Hal ini (kemiskinan) perlu mendapat perhatian khusus karena DKI Jakarta saat ini masih mencatat jumlah penduduk dengan kemiskinan ekstrem sebesar 132.345 jiwa," ujarnya dalam Rapat Paripurna HUT DKI di DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/6).

Baca Juga

BEM UI Ungkap 3 Penyebab Polusi Udara di Jakarta

Lanjut dia, jumlah penududuk miskin di Jakarta setahun terakhir hanya berkurang 0,02 persen, dari 4,69 persen pada tahun 2020 menjadi 4,67 pada tahun 2021. Pencapaian ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu sebesar 3,85 persen.

Ia meminta Pemprov DKI Jakarta mencermati permasalahan sosial itu mengingat pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap ketimpangan pendapatan.

Ketimpangan pendapatan, lanjut dia, tercermin dari Gini Ratio DKI Jakarta yang sedikit memburuk, dari 0,399 di 2020 menjadi 0,409 pada 2021.

"Masalah ini memerlukan keseriusan karena ketimpangan pendapatan berkorelasi kuat dengan kesenjangan sosial yang dapat menciptakan kerawanan, terutama di kota besar seperti Jakarta," tuturnya.

Baca Juga

Respons Anies Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia

Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta telah menunjukkan kinerja yang baik. IPM DKI Jakarta tahun 2022 mencapai 81,11, naik 0,42 persen dibanding pada 2020 yang sebesar 80,77.

Meski demikian, Suhajar menuturkan, pencapaian ini masih sedikit di bawah target yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu 81,20 persen sehingga masih tersedia ruang untuk terus bekerja lebih baik.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada di posisi teratas dan satu-satunya provinsi dengan nilai IPM di atas 80 sejak tahun 2017 atau kategori sangat baik," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Risma Tanggapi Potensi jadi Kandidat Pilgub DKI Jakarta

#Kemendagri #Angka Kemiskinan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menko PM Cak Imin Punya 3 Strategi Pemberdayaan Agar Taraf Hidup Masyarakat Meningkat
Di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat paradigma baru yang diterapkan dalam pembangunan nasional, yakni pemberdayaan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Menko PM Cak Imin Punya 3 Strategi Pemberdayaan Agar Taraf Hidup Masyarakat Meningkat
Indonesia
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir minta 6,7 juta ASN tinggalkan pola kerja rutin dan mulai manfaatkan AI generatif demi pelayanan publik yang cepat dan transparan.
Wisnu Cipto - Selasa, 29 September 2026
Jangan Kalah Sama yang Lain, Kemendagri Wajibkan ASN Kerja Cerdas Belajar Pakai AI
Indonesia
Pemprov Jateng Targetkan Kemiskinan Turun Menjadi 8,70 Persen Akhir 2026
Salah satu upaya untuk menurunkan kemiskinan yakni dengan terus mengurangi ketimpangan antara jumlah kebutuhan rumah dan ketersediaan hunian.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Pemprov Jateng Targetkan Kemiskinan Turun Menjadi 8,70 Persen Akhir 2026
Indonesia
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Indonesia
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Realisasi program bedah rumah memperhatikan aspek pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Indonesia
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
BPS dan Bank Dunia menggunakan sumber data yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, cara pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda karena memiliki tujuan yang berbeda.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
Indonesia
Kemendagri Terbitkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT
Pemulihan dokumen administrasi kependudukan menjadi kebutuhan mendesak agar warga terdampak bencana tetap dapat memperoleh hak-hak dasarnya.
Dwi Astarini - Rabu, 02 September 2026
Kemendagri Terbitkan 11 Ribu Lebih Dokumen Kependudukan Korban Gempa NTT
Indonesia
BPS Luruskan Salah Kaprah Publik, Desil Bukan Ukuran Tunggal Kondisi Ekonomi Keluarga
Desil bukan ukuran tunggal kondisi ekonomi keluarga, melainkan posisi relatif kesejahteraan berdasarkan DTSEN.
Wisnu Cipto - Minggu, 23 Agustus 2026
BPS Luruskan Salah Kaprah Publik, Desil Bukan Ukuran Tunggal Kondisi Ekonomi Keluarga
Indonesia
Cara Mudah Banding Ubah Desil, Bisa Online Pakai HP!
Data desil terkadang tidak akurat akibat perubahan kondisi ekonomi atau kesalahan input. Masyarakat bisa mengajukan banding mengajukan perubahan status desil.
Wisnu Cipto - Kamis, 13 Agustus 2026
Cara Mudah Banding Ubah Desil, Bisa Online Pakai HP!
Indonesia
Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Naik 0,005
Dibandingkan dengan September 2025, tingkat ketimpangan di wilayah perkotaan maupun perdesaan sama-sama mengalami peningkatan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Naik 0,005
Bagikan