Kemendagri Soroti Kemiskinan Ekstrem di Jakarta

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 22 Juni 2022
Kemendagri Soroti Kemiskinan Ekstrem di Jakarta

Ilustrasi kemiskinan. Foto: Pixabay/Frantisek_Krejci

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menyoroti tingkat kemiskinan di Jakarta. Sebab, sebanyak 135.345 warga Ibu Kota tergolong penduduk dengan kemiskinan ekstrem sehingga harus mendapat perhatian serius.

"Hal ini (kemiskinan) perlu mendapat perhatian khusus karena DKI Jakarta saat ini masih mencatat jumlah penduduk dengan kemiskinan ekstrem sebesar 132.345 jiwa," ujarnya dalam Rapat Paripurna HUT DKI di DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/6).

Baca Juga

BEM UI Ungkap 3 Penyebab Polusi Udara di Jakarta

Lanjut dia, jumlah penududuk miskin di Jakarta setahun terakhir hanya berkurang 0,02 persen, dari 4,69 persen pada tahun 2020 menjadi 4,67 pada tahun 2021. Pencapaian ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu sebesar 3,85 persen.

Ia meminta Pemprov DKI Jakarta mencermati permasalahan sosial itu mengingat pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap ketimpangan pendapatan.

Ketimpangan pendapatan, lanjut dia, tercermin dari Gini Ratio DKI Jakarta yang sedikit memburuk, dari 0,399 di 2020 menjadi 0,409 pada 2021.

"Masalah ini memerlukan keseriusan karena ketimpangan pendapatan berkorelasi kuat dengan kesenjangan sosial yang dapat menciptakan kerawanan, terutama di kota besar seperti Jakarta," tuturnya.

Baca Juga

Respons Anies Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia

Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta telah menunjukkan kinerja yang baik. IPM DKI Jakarta tahun 2022 mencapai 81,11, naik 0,42 persen dibanding pada 2020 yang sebesar 80,77.

Meski demikian, Suhajar menuturkan, pencapaian ini masih sedikit di bawah target yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu 81,20 persen sehingga masih tersedia ruang untuk terus bekerja lebih baik.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada di posisi teratas dan satu-satunya provinsi dengan nilai IPM di atas 80 sejak tahun 2017 atau kategori sangat baik," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Risma Tanggapi Potensi jadi Kandidat Pilgub DKI Jakarta

#Kemendagri #Angka Kemiskinan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Mendagri Tito Karnavian memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS selama tiga bulan karena bepergian ke luar negeri tanpa izin.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Indonesia
Kemendagri Telusuri Sumber Biaya Umrah Bupati Aceh Selatan di Tengah Bencana
Pentingnya transparansi terkait keberangkatan umrah rombongan Mirwan MS dalam proses pemeriksaan yang dilakukan tim inspektorat jenderal Kemendagri
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
Kemendagri Telusuri Sumber Biaya Umrah Bupati Aceh Selatan di Tengah Bencana
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Anak Buahnya Ikut Terseret Diperiksa
Pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap Bupati Mirwan, tetapi juga aparatur terkait lainnya di Pemkab Aceh Selatan.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Anak Buahnya Ikut Terseret Diperiksa
Indonesia
Mirwan MS dalam Pemeriksaan, Wamendagri: Kepala Daerah Tak Boleh Tinggalkan Tugas Saat Bencana
Wamendagri Bima Arya menilai Bupati Aceh Selatan Mirwan MS membuat kesalahan fatal karena pergi umrah saat wilayahnya dilanda bencana.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
Mirwan MS dalam Pemeriksaan, Wamendagri: Kepala Daerah Tak Boleh Tinggalkan Tugas Saat Bencana
Indonesia
Presiden Prabowo Minta Kemendagri Copot Bupati Aceh Selatan, Ini Respons Wamendagri
Kemendagri akan memeriksa Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang umrah saat wilayahnya terkena bencana. Wamendagri Bima Arya membuka kemungkinan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
Presiden Prabowo Minta Kemendagri Copot Bupati Aceh Selatan, Ini Respons Wamendagri
Indonesia
60 Ribu Desa Tak Punya Aturan Jelas Batas Wilayah, Negara Targetkan 5 Ribu Beres 2029
Program prioritas nasional ini akan dijalankan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri dengan kolaborasi bersama Kementerian ATR/BPN.
Wisnu Cipto - Senin, 24 November 2025
60 Ribu Desa Tak Punya Aturan Jelas Batas Wilayah, Negara Targetkan 5 Ribu Beres 2029
Indonesia
Cuma 14% Desa Indonesia Punya Perkada Batas Desa, 60 Ribu Sisanya Simpan Potensi Konflik
Kemendagri mencatat hanya 14,4% desa di Indonesia memiliki batas wilayah jelas alias hanya 10.909 desa dari total 75.266 desa di seluruh Indonesia.
Wisnu Cipto - Senin, 24 November 2025
Cuma 14% Desa Indonesia Punya Perkada Batas Desa, 60 Ribu Sisanya Simpan Potensi Konflik
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Batal Dimakzulkan, Kemendagri: Ini Pelajaran Mahal bagi Kepala Daerah
DPRD Pati memutuskan tidak melanjutkan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Kemendagri menghormati keputusan tersebut dan menegaskan agar kepala daerah lebih peka terhadap aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 02 November 2025
Bupati Pati Sudewo Batal Dimakzulkan, Kemendagri: Ini Pelajaran Mahal bagi Kepala Daerah
Indonesia
Kasus Wakil Bupati Pidie Jaya Gampar Kepala SPPB MBG Sudah Masuk Radar Inspektorat Kemendagri
Pemanggilan itu dilakukan berdasarkan laporan dari Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengenai insiden pemukulan yang dilakukan Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Kasus Wakil Bupati Pidie Jaya Gampar Kepala SPPB MBG Sudah Masuk Radar Inspektorat Kemendagri
Indonesia
3,9 Juta Nelayan Masuk Miskin Ekstrem, DPR Desak Program KNMP Jadi Solusi
Data BPS menyebut pada 2022 kemiskinan di daerah pesisir mencapai 17,74 jiwa sebanyak 3,9 juta jiwa masuk kategori miskin ekstrem.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
3,9 Juta Nelayan Masuk Miskin Ekstrem, DPR Desak Program KNMP Jadi Solusi
Bagikan