Andika Pratama
MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo resmi melantik Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, di Bandung, Senin (18/6).
Sebelumnya, sejumlah pihak bereaksi keras terkait penunjukan anggota TNI/Polri oleh Kemendagri sebagai Penjabat Gubernur di sejumlah provinsi yang akan menggelar Pilkada Serentak 2018.
Alasannya, terkait dugaan motif politik pemenangan salah satu calon yang ikut bertarung memperebutkan kursi kepala daerah.
Menyikapi hal itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan, pelantikan Komjen Iriawan sudah sesuai aturan.
Pihaknya, kata Bahtiar, telah melihat dasar hukumnya sebelum melantik yang bersangkutan, sesuai Pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada sebagai payung hukum pengisian posisi penjabat gubernur.
"Dalam Pasal 201 UU Pilkada disebutkan dalam mengisi kekosongan jabatan Gubernur diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata dia seperti yang tertulis dalam keterangan persnya, Senin (18/6).
Di samping itu, Bahtiar juga menjelaskan Pasal 19 ayat (1) huruf b dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
Dalam pasal tersebut diatur tentang ruang lingkup nomenklatur jabatan pimpinan tinggi madya. Pasal 19 ayat (1) huruf b menyebutkan, yang dimaksud pimpinan tinggi madya adalah sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga non-struktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jendral, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.
Aturan lain yang jadi payung hukum pengangkatan Penjabat Gubernur, kata Bahtiar, adalah Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara bagi Gubernur , Wagub, Bupati, Wabup, Walikota dan Wawalikota. Dalam Pasal 4 ayat (2) dinyatakan Penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya atau setingkat di lingkup pemerintah pusat atau provinsi.
"Dan, Gubernur yang sudah dua kali jabatan, Plt-nya ya saat gubernur dan wakil habis masa jabatannya. Ada yang habis masa jabatan setelah selesai Pilkada serentak ya tetap ada Plt sampai pelantikan gubernur baru," jelasnya.
Dalam kontek Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, masa jabatannya berakhir beberapa hari yang lalu, yakni pada 13 Juni 2018. Maka, untuk mengisi kekosongan, Mendagri memutuskan mengangkat pelaksana harian (Plh) Gubernur Jabar, yakni Iwa Karniwa. "Prinsipnya kami bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Bahtiar.
Begitu juga dengan penunjukan Komjen Iriawan. Semua didasarkan pada aturan yang berlaku.
"Sekarang Komjen Pol Iriawan sudah tidak menjabat lagi di struktural Mabes Polri. Beliau sekarang di Lemhanas. Beliau adalah pejabat esselon satu sestama Lemhanas atau setara Dirjen atau Sekjen di kementerian," katanya. (Fdi)
