Kemenag Didesak Netral di Pemilihan Ketua Umum PBNU

MerahPutih.com - Sejumlah Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa terkait adanya dugaan intervensi Muktamar NU oleh Kementerian Agama di Istana Wakil Presiden, Senin (22/11). Massa aksi yang terdiri dari Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama mendatangi Istana Wakil Presiden untuk menuntut KH. Ma'ruf Amin, yang diketahui menjabat sebagai Ketua Majelis Tahkim pada Muktamar NU ke-34 ini agar turun tangan menyelesaikan intervensi Kemenag dalam kontestasi pemilihan Ketum PBNU.

Baca Juga:

Kata PBNU Soal Muktamar saat PPKM Level 3 Libur Nataru

Massa menganggap campur tangan Kementerian Agama dalam rencana pelaksanaan Muktamar Nu ke-34 sudah tidak lagi mencerminkan netralitas sebuah lembaga negara.

Mereka menganggap Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas yang sekaligus juga adik dari calon kuat Ketua Umum PBNU berikutnya, KH. Yahya Cholil Staquf telah melakukan praktik "Abuse of Power" di Kementerian Agama untuk memuluskan jalan kakaknya agar terpilih menjadi Ketua Umum PBNU 2021-2026.

“Jangan ikut campur pada pemilihan Ketua Umum PBNU, Kemenag harus netral!”, ujar Abrori Rosidi selaku koordinator lapangan, Senin (22/11).

Baca Juga:

Cryptocurrency Sampai Moderasi NU Dalam Politik Bakal Dibahas di Muktamar

Isu netralitas Kementerian Agama juga dipertanyakan setelah ditemukan beberapa bukti. Dimana, salah satu oknum Kementerian Agama memborong sejumlah kamar hotel di lokasi penyelenggaraan Muktamar NU ke-34, Kab. Lampung Tengah.

Kamar itu dibooking di waktu bersamaan dengan rencana penyelenggaraan Muktamar yakni 23-25 Desember 2021. Massa menegaskan bahwa "NU anti Oligarki" dan harus menekankan budaya independensi, terlebih organisasi ini merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia.

Baca Juga:

Muktamar NU Digelar 23-25 Desember, Pemilihan Ketum Lewat One Man One Vote

Massa melakukan aksi dengan damai dan diakhiri oleh sujud bersama dalam rangka mendoakan kesuksesan Muktamar NU ke-34 yang akan dilaksanakan di Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung.

Diketahui dari sang korlap, bahwa massa akan melanjutkan menyampaikan aspirasi di Kantor Kementerian Agama. (Pon)