Kelompok HAM Minta Pakistan Tak Hukum Gantung Orang Gangguan Mental


Hukum Gantung Pakistan (Screenshot BBC)
MerahPutih Internasional - Human Rights Watch (HRW) atau kelompok penggiat HAM dari PBB meminta Pakistan untuk tidak mengeksekusi seseorang dengan gangguan mental.
Seperti dilansir BBC, Pakistan dilaporkan akan menghukum gantung tahanan dengan gangguan mental pada Rabu mendatang.
Khizar Hayat, pria yang ditahan dengan tuduhan pembunuhan ini mengalami gangguan schizophrenia. Penderita gangguan ini akan mengalami halusinasi, delusi, dan penyimpangan cara berpikir atau perilaku.
Para penderita schizophrenia ini akan kehilangan kemampuan untuk bisa bersosialsasi dengan orang lain. Mereka juga memiliki kepribadian ganda.
"Pakistan sudah mengeksekusi 176 orang sejak adanya penangguhan pada Desember lalu," begitu kutipan dari HRW. Eksekusi juga dilakukan Pakistan terhadap orang dengan gangguan mental.
Deputi HRW di Asia Phelim Kine mengatakan bahwa eksekusi yang dilakukan terhadap tahanan yang mengalami gangguan mental adalah salah satu aksi barbar dan tidak menunjukkan adanya keadilan dalam hukum.
"Presiden Pakistan harusnya mengkaji ulang terkait eksekusi ini dan mencegah adanya pelanggaran HAM yang mengerikan," tutur Phelim Kine.
BACA JUGA:
Gempa Dahsyat Baru Saja Guncang Pakistan.
Hukum Bersenjata di AS Bikin Obama Stres
Berteduh di Bawah Pohon, 19 Turis Rusia Tersambar Petir
7 Warga Meksiko Tewas Tersambar Petir
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Demo Rusuh Disorot PBB, DPR Pastikan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Tanpa Campur Tangan Asing dan Berpegang pada Kedaulatan Hukum Indonesia.

PBB Soroti Potensi Pelanggaran HAM di Indonesia, Kemlu RI: Segera Ditangani sesuai Mekanisme Hukum

Kecam Penangkapan Delpedro Marhaen, Amnesty International: Negara Seharusnya Dengarkan Tuntutan Rakyat

Kemenlu Tanggapi PBB Terkait dengan Unjuk Rasa, Ikuti Arahan Presiden

Polda Metro Jaya Duga Direktur Lokataru Jadi Dalang di Balik Aksi Anarkis Pelajar dan Anak-anak

PBB Soroti Demo di Indonesia yang Diwarnai Kekerasan, Desak Investigasi Transparan dan Menyeluruh

Profil Delpedro Marhaen, Aktivis dan Direktur Lokataru Foundation yang Dijemput Paksa Polisi

Direktur Lokataru Foundation Ditangkap, Cederai Prinsip Demokrasi dan HAM?

Sidang Majelis Umum PBB Diusulkan Pindah ke Jenewa Setelah AS Bakal Tolak Visa Bagi Palestina

Pidato Perdana Prabowo di PBB Diyakini Bakal Pertegas Peran Indonesia sebagai Penentu Arah Peradaban Global
