Kejati Jateng Tahan Sekda Klaten dalam Kasus Korupsi Pengelolaan Plaza Klaten, Rugikan Negara Rp 6,8 Miliar

MerahPutih.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menahan Sekda Kabupaten Klaten, Jajang Prihono, dalam perkara kasus korupsi pengelolaan sewa Plaza Klaten tahun 2019-2022. Akibat korupsi tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp 6,8 miliar.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah, Lukas Alexander Sinuraya, mengatakan ada dua tersangka yang ditahan dalam perkara kasus korupsi sewa menyewa Plaza Klaten.

“Kami menahan Sekda Pemkab Klaten periode 2022 sampai sekarang. Dan mantan Sekda Klaten periode periode 2016-2021,” ujar Lukas, Kamis (28/8).

Dikatakannya dalam kasus ini Jajang berperan menetapkan perjanjian sewa menyewa tanpa melalui proses pemilihan mitra dengan tersangka JMS (Jap Ferry Sanjaya) selaku Direktur PT MMS (Matahari Makmur Sejahtera).

Pengelolaan Plaza Klaten seharusnya dilaksanakan dengan perjanjian sewa yang diikat dengan perjanjian kerja sama dan pemilihan rekanan dilakukan melalui lelang terbuka.

Baca juga:

Eks Pimpinan Duga KPK Kantongi Bukti Keterlibatan Ria Norsan di Kasus Korupsi Mempawah

Namun, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (DPKUKM) Klaten berinisial BS dan Kabidnya Didik Sudiarto saat itu, menunjuk secara lisan Direktur PT Matahari Makmur Sejahtera, Jap Ferry Sanjaya untuk mengelola plaza tersebut.

Tersangka Jap kemudian menyewakan Plaza Klaten itu ke pihak ketiga sebesar Rp 14.249.387.533 dan masuk kas daerah hanya sebesar Rp 3.967.719.459.

“Jadi dalam perjanjian sewa menyewa seharusnya dilakukan secara lelang terbuka, tetapi penunjukan dan penandatanganan perjanjian secara lisan yang tidak menguntungkan Pemkab Klaten," kata dia.

Pada saat mantan Sekda Klaten Joko, kata dia, juga menetapkan perjanjian sewa menyewa yang merugikan Pemkab Klaten. Dan dengan klausul-klausul yang tidak menguntungkan Pemkab Klaten yaitu jangka waktu sewa melebihi ketentuan sewa maksimal 5 tahun.

“Mekanisme pembayaran sewa dilakukan secara bulanan, dan pengenaan sewa hanya atas luasan yang terisi tenant," ucap dia.

Ia menjelaskan Kejaksaan menahan Jajang selama 20 hari sejak 27 Agustus 2025 hingga tanggal 15 September 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Sementara itu, untuk tersangka Joko belum ditahan karena masih mendapat perawatan di rumah sakit karena menderita penyakit diabetes dan ginjal.

“Tersangka Jajang kita langsung tahan selama 20 hari kedepan. Untuk Joko belum kita tahan karena sakit dan ada surat jaminan dari keluarga," katanya.

Lukas mengatakan, kerugian negara Rp 6,8 miliar tersebut berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK RI).

Satu tersangka BS yang juga diduga terlibat sudah meninggal dunia. Sehingga total ada empat tersangka dalam kasus ini.

Ia menambahkan atas perbuatannya, kedua Sekda itu dijerat Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 2 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Ismail/Jawa Tengah)