Kejagung Geledah Kantor Kemenkominfo Terkait Kasus Dugaan Korupsi BTS
Andika Pratama - Senin, 07 November 2022
Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika. Foto: Kominfo
MerahPutih.com - Tim penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terkait kasus dugaan korupsi tahun 2020-2022.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan, penggeledahan itu terkait perkara dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4 dan 5 BAKTI Kominfo.
Baca Juga
Kominfo Beberkan Banyak Manfaat dari Migrasi TV Analog ke Digital
Selain di Kemenkominfo, tim penyidik juga menggeledah di lokasi lain, yaitu kantor PT AT&E, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
"Dari penggeledahan tersebut, telah dilakukan penyitaan berupa dokumen-dokumen dan barang bukti elektronik yang terkait dengan perkara dimaksud," kata Ketut dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/11).
Sekedar informasi, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kuntadi mengatakan total ada 4.200 titik dari tiga konsorsium yang tengah disidik.
Baca Juga
Dari tiga konsorsium tersebut terdapat lima paket dengan rincian paket 1: Kalimantan 269 titik dan Nusa Tenggara 439 titik. Kemudian paket 2: Sumatera 17 titik, Maluku 198 titik, Sulawesi 512 titik. Lalu paket 3: Papua 409 titik dan Papua Barat 545 titik, paket 4: Papua 966 titik dan paket 5: Papua 845 titik.
Nilai proyek pengadaan BTS tersebut diketahui sekitar Rp 10 triliun. Sementara total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 1 triliun.
Kasus ini dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan pada Rabu (2/11). Naiknya status penyelidikan ke penyidikan itu dilakukan berdasarkan pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan 60 saksi.
Diantara saksi-saksi tersebut, tim penyidik telah memanggil beberapa orang dari pihak Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo untuk dimintai klarifikasi.
Perkara ini mulai dibuka penyelidikannya pada September 2022. Diketahui pada masa itu Kominfo mengadakan proyek BTS untuk mendukung aktivitas masyarakat yang beralih ke daring saat pandemi COVID-19.
"Tapi kenyataanya banyak keluhan. Di tingkat yang kecil (beberapa) enggak bisa online," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah pada Selasa (29/9) lalu. (Knu)
Baca Juga
Kominfo Siapkan Internet Berkecepatan 1,5 Gbps Dukung Peliputan KTT G20
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Kembali Dipanggil, KPK Dalami Hubungan Rajiv dengan Tersangka Kasus Korupsi CSR BI
Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Bui di Kasus Pemerasan Bos Skincare, Bayar Denda Rp 1 M
Terungkap, Oknum Wartawan Mengaku Bisa Amankan Kasus Pemerasan TKA di KPK Ternyata Pemain Lama
Cegah Penyimpangan, Kemenhaj Ajak KPK dan Kejagung Kawal Layanan Haji 2026
Peluang Luhut Dipanggil Terkait Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Begini Jawaban KPK
Politisi NasDem Dipanggil KPK Setelah Rekan Separtainya Jadi Tersangka Korupsi Rp 28 Miliar, Siapa Lagi yang Kecipratan Dana PSBI OJK?
Sekjen DPR Mangkir dari Pemeriksaan Korupsi Rumah Jabatan, KPK Jadwalkan Ulang
Kantornya Digeledah Kejaksaan, Bea Cukai Anggap Bagian Pengumpulan Data
Kantor Bea Cukai Digeledah, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Ekspor Limbah Minyak Sawit
Kejagung Geledah Kantor Bea Cukai, Selidiki Dugaan Korupsi Ekspor Limbah Minyak Sawit
