Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menyusul rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Pengamat isu strategis nasional dan isu politik internasional Imron Cotan mengatakan bahwa kebijakan bantalan sosial oleh pemerintah sebagai mitigasi penyesuaian kenaikan harga BBM sudah tepat.
"Saya ingin menggarisbawahi, kebijakan pemerintah saya kira cukup tepat dengan mengenalkan apa yang dinamakan bantalan sosial,” ucap Imron Cotan dalam webinar bertajuk “APBN Tertekan: Subsidi BBM Solusi atau Ilusi?” yang disiarkan di kanal YouTube Moya Institute, Kamis (1/9).
Baca Juga:
Harga BBM Nonsubsidi Turun, Ada Faktor Tiongkok di Anjloknya Minyak Dunia
Moya Institute menggelar webinar tersebut guna mengkaji dampak dari rencana pemerintah menyesuaikan harga BBM untuk mempertahankan APBN.
Imron Cotan menuturkan, penyesuaian harga BBM oleh pemerintah memang tidak dapat dihindari walau disadari penuh akan ada kelompok masyarakat terdampak.
Kendati demikian, Imron meyakini bahwa pemerintah telah menyiapkan mitigasinya, yaitu melalui program bantalan sosial.
Bantalan sosial tersebut terdiri atas bantuan tunai langsung bertahap kepada masyarakat pra-sejahtera sebesar Rp 600 ribu per keluarga, subsidi upah sebesar Rp 600 ribu per pekerja per bulan kepada pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan, serta subsidi transportasi, termasuk ojek, yang dananya diambil sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum.
Baca Juga:
Harga Terbaru BBM Nonsubisdi per 1 September 2022
Imron menegaskan bahwa kebijakan tersebut tepat dan dengan semangat gotong-royong meyakini bangsa Indonesia akan keluar dari kesulitan ini sebagai bangsa pemenang.
“Apalagi dalam pelaksanaannya kementerian dan lembaga terkait menerapkan verifikasi yang ketat,” kata duta besar Indonesia untuk Tiongkok tahun 2010-2013 ini, dikutip Antara.
Pembicara lainnya, mantan Ketua Wantimpres Sri Adiningsih menuturkan, penyesuaian harga BBM memang tidak dapat dihindari untuk menghindari "jebolnya" APBN. Apalagi harga BBM di Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain.
“Yang penting, ketika terjadi penyesuaian harga BBM, pemerintah juga harus menjaga daya beli masyarakat, misalnya melalui bantuan tunai. Sebab penyesuaian harga BBM pasti berdampak terhadap kenaikan harga,” ucap Sri Adiningsih.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Eksekutif Moya Institute Heri Sucipto mengingatkan bahwa pemerintah telah menghabiskan anggaran subsidi Rp 502 triliun, yang diperkirakan akan merangkak naik Rp 698 triliun sampai akhir tahun jika diteruskan.
"Hal ini tidak dapat dipertahankan jika Indonesia ingin terbebas dari krisis yang menimpa seluruh negara di dunia ini,” kata Heri. (*)
Baca Juga:
HMI Solo Minta Jokowi Batalkan Rencana Kenaikan Harga BBM
