Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Kata Warga Soal Perpustakaan DPR

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 03 September 2015
Kata Warga Soal Perpustakaan DPR

Suasana perpustakaan DPR RI yang terdapat di kompleks parlemen Senayan (Foto: Dok MP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - DPR memiliki banyak fasilitas. Salah satunya perpustakaan. Memang tak banyak tamu yang datang kesini.

Perpustakaan yang mempunyai 50.000 koleksi buku baik yang bersifat umum maupun referensi ini lebih banyak didatangi karyawan dan masyarakat umum. Seperti mahasiswa dan dosen yang tengah mengadakan penelitian.

Salah satu pengunjung yang sempat ditemui merahputih.com adalah Cintya. Sejak tiga bulan yang lalu, mahasiswi Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini rutin setiap tiga kali dalam seminggu.

Menurut dia, dibandingkan dengan perpustakaan yang lain memiliki keunggalan dan kekurangan. Keunggulannya adalah, pengunjung merasa nyaman berada didalam perpustakaan karena sepi. Minusnya adalah koleksi lebih banyak didominasi buku-buku sosial dan produk undang-undang.

"Saya lebih senang di sini, lumayan lengkap. Akses internet cepat, lumayan kalau mau cari mencari tambahan materi buat tesis," kata Cintya kepada merahputih.com, di perpustakaan DPR, Jakarta, Rabu (2/9).

Menurut Cintya, DPR tidak perlu lagi membangun gedung baru untuk menampung sejuta buku. Meskipun, dia mengakui maksud dan tujuan rencana Wakil Ketua DPR Fadli Zon tersebut sangat baik.

Akan tetapi, sambung Cintya, di tengah ekonomi sedang melambat seperti saat ini pembangunan perpustakaan belum diperlukan. Kalau pun ada, harus jelas siapa penggunanya. Sebab, masyarakat umum jarang yang mengetahui bagaimana caranya masuk ke DPR karena dijaga ketat oleh Pamdal.

"Terus kalau diperluas sejuta buku, yang baca siapa, kalau buat umum promosinya harus gencar. Karena kalau di DPR kan agak terkungkung, 'wah ini DPR aksesnya terbatas', mending jangan sekarang. Duitnya lebih efektif untuk yang lain, semua serba mahal," keluh Cintya.

Senada dengan Cintya, mantan dosen Binus dan Universitas Atmajaya Jakarta, Babari mengatakan, perpustakaan DPR sangat nyaman. Apalagi dibandingkan dengan perpustakaan di kampus-kampus yang semrawut dan ramai pengunjung. Meskipun, dia mengaku ada beberapa yang kurang, seperti koleksi buku.

"Perpustakaan di sini cukup baik, tempat bacanya nyaman," kata Babari.

Menurut Babari, perpustakaan yang ada saat ini lebih baik dipertahankan saja keberadaanya. Kata dia, pembangunan gedung baru selain pemborosan juga bingung nantinya akan diisi apa saja koleksinya, terutama musium yang akan dijadikan satu dengan perpustakaan.

"Terlalu berlebihan, intensifkan saja ruangan ini. Terus kalau mau buat musium apa isinya nanti," kata dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan Karakter Building ini.

Di sisi lain, ketika dimintai tanggapan terkait wacana pembangunan perpustakaan dengan sejuta koleksi buku tersebut, pustakawati perpustakaan DPR Teny mengatakan, sebagai karyawan ia hanya bertugas melayani pengunjung. Menurutnya, bisa saja pemanfaatan perpustakaan yang masuk dalam kategori khusus ini dibuka untuk umum.

"Ya biarkan pak Fadli Zon yang jawab. Tapi untuk saat ini kerja maksimal melayani dengan baik peminjaman atau pengembalian, masyarakat luar pun kalau mau cari informasi kita layani," kata dia.

Ditambahkan Teny, pengadaan buku di perpustakaan DPR sendiri bisa melalui dua jalur. Yaitu, pembelian dan hadiah.

Pembelian dilakukan oleh bagian pengadaan. Namun, hebatnya dari perpustakaan ini, pengunjung dapat memesan buku yang ingin dibaca tanpa dikenai biaya. Meskipun, buku tersebut nantinya menjadi koleksi perpustakaan DPR. Pengunjung juga bisa foto copy apabila diperlukan.

"Kalau hadiah ada yang dari luar negeri, seperti risalah PBB. Kemudian kalau dalam negeri ada yang dari BPS, Kemendagri, namun sifatnya tidak rutin," tandasnya.(mad)

 

Baca Juga:

Perpustakaan DPR Lengkap Tapi Sepi Pengunjung

Pembangunan Gedung Baru DPR Tidak Mendesak

Jarang Berkunjung, DPR Ingin Bangun Perpus Sejuta Buku

DPR Diprediksi Hanya Akan Selesaikan 5 RUU

#DPR #Perpustakaan DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Apa Dampaknya Buat Rakyat?
DPR RI sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Regulasi ini atur struktur kelembagaan, pengawasan, dan pengadilan khusus. Apa efeknya bagi rakyat?
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Apa Dampaknya Buat Rakyat?
Indonesia
3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara
DPR RI instruksikan polisi mengusut motif bentrokan maut di Adonara, Flores Timur, NTT. Tiga orang tewas, lima luka, dan 20 rumah terbakar. TNI-Polri siaga.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara
Indonesia
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
usulan itu disiapkan sebagai langkah menyelamatkan operasional perguruan tinggi swasta, terutama kampus-kampus kecil yang berpotensi tutup akibat tekanan dalam ekosistem pendidikan tinggi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Juli 2026
 Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
Berita Foto
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wamendag Dyah Roro Esti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Berita Foto
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025
Indonesia
DPR Kebut Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk segera membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
DPR Kebut Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
Politikus Wacanakan Hak Angket Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Penggunaan Hak Angket tidak dimaksudkan untuk mencampuri proses penyidikan maupun memengaruhi penanganan perkara yang sedang berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Politikus Wacanakan Hak Angket Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR: Menkeu Beri Tanggapan atas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2025
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan tanggapan pemerintah ke Wakil Ketua DPR Sari Yuliati saat Rapat Paripurna di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 14 Juli 2026
Rapat Paripurna DPR: Menkeu Beri Tanggapan atas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2025
Indonesia
DPR Bantah Hentikan Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026 dan saat ini Komisi III DPR RI pun sedang dalam tahap penyusunan menghimpun aspirasi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
DPR Bantah Hentikan Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset
Berita Foto
Komisi III DPR Berikan Keterangan soal Kelanjutan RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat menyampaikan keterangan pers terkait RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Didik Setiawan - Senin, 13 Juli 2026
Komisi III DPR Berikan Keterangan soal Kelanjutan RUU Perampasan Aset
Bagikan