Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menganggap korupsi, yang kerap melibatkan jajaran pemerintah daerah, sebagai persoalan individu, bukan disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pusat.
"Perangkat aturan sudah ada semua, pengawasan juga sudah dilakukan. Persoalan korupsi memang kuncinya pada individunya," kata Tjahjo di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (14/9).
Dia menambahkan, Presiden RI Joko Widodo sendiri telah berkali-kali menginstruksikan pemerintah daerah untuk tidak terlibat dalam kegiatan korupsi.
"Fungsi pengawasan pun sudah banyak. Kita evaluasi independensi inspektorat, penguatan kemandirian APIP, ada kepolisian, KPK, Saber Pungli juga," kata dia.
Tjahjo turut menerangkan bahwa sejumlah poin penting mengenai area rawan korupsi, di antaranya perencanaan anggaran belanja, hibah, bantuan sosial, retribusi, pajak belanja barang dan jasa.
Selain itu, jual beli jabatan, juga sudah dipaparkan untuk diwaspadai pejabat daerah, agar terhindar dari praktik ilegal tersebut.
"Jadi, mau formula revolusi mental bagaimana lagi? Kalau ada pejabat daerah yang tidak mau memahami area rawan korupsi dan tidak hati-hati, ya mau apalagi? Ini memang kembali ke mental individu," kata dia.
Tjahjo menilai, saat ini satu-satunya jalan untuk memberikan rasa jera terhadap jajaran pemerintah daerah yang terlibat korupsi adalah berupa pencopotan jabatan mereka.
"Mereka dipilih oleh rakyat dan akan diberhentikan kalau terjaring masalah hukum. Ya, udah, itu nasib kamu. Saya persilakan KPK untuk terus lakukan OTT," katanya. (*)
Sumber: ANTARA
