Kata Mendagri soal Tudingan Prabowo Anggaran Negara Bocor Rp 500 Triliun
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui adanya kebocoran anggaran di era pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, dia membantah kebocoran anggaran tersebut mencapai 25 persen.
Hal itu disampaikan Tjahjo menanggapi tudingan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang menyebut anggaran negara telah bocor sekitar Rp 500 triliun. Angka tersebut dihitung jika sekitar 25 persen dari anggaran belanja negara bocor.
"Saya kira soal anggaran bocor ada dimana-mana ya. Tapi tidak mungkin, kalau sampai sebesar itu (25 persen)," kata Tjahjo dalam Rapat Koordinasi Bidang Kehumasan dan Hukum Seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin, (11/2).
Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, selama 4,5 tahun tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berhasil menekan kebocoran anggaran.
"Mulai 2015 sampai sekarang (kebocoran anggaran) tingkatnya kecil sekali," imbuhnya.
Selain itu, lanjut Tjahjo, pejabat daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tidak seluruhnya menyangkut masalah kebocoran anggaran.
"Jadi kalau ada kepala daerah yang OTT KPK tidak semua menyangkut masalah anggaran," ungkap Tjahjo. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Indonesia Gabung Badan Internasional Trump, Prabowo Dinilai Sedang Cari Celah untuk Bela Palestina
Prabowo Tandatangani Piagam Board of Peace, Indonesia Kawal Perdamaian di Gaza
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Presiden Prabowo Subianto Tiba di Inggris Perkuat Kemitraan Strategis dan Diplomasi Ekonomi Global
[HOAKS atau FAKTA]: Seperti Venezuela, Donald Trump Ancam Tangkap Prabowo jika Lakukan Perusakan Terhadap Alam
Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Komisi II DPR Nilai Kunjungan Prabowo ke IKN Bawa Pesan Politik Keberlanjutan