Andika Pratama
MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui adanya kebocoran anggaran di era pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, dia membantah kebocoran anggaran tersebut mencapai 25 persen.
Hal itu disampaikan Tjahjo menanggapi tudingan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, yang menyebut anggaran negara telah bocor sekitar Rp 500 triliun. Angka tersebut dihitung jika sekitar 25 persen dari anggaran belanja negara bocor.
"Saya kira soal anggaran bocor ada dimana-mana ya. Tapi tidak mungkin, kalau sampai sebesar itu (25 persen)," kata Tjahjo dalam Rapat Koordinasi Bidang Kehumasan dan Hukum Seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin, (11/2).
Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, selama 4,5 tahun tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berhasil menekan kebocoran anggaran.
"Mulai 2015 sampai sekarang (kebocoran anggaran) tingkatnya kecil sekali," imbuhnya.
Selain itu, lanjut Tjahjo, pejabat daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tidak seluruhnya menyangkut masalah kebocoran anggaran.
"Jadi kalau ada kepala daerah yang OTT KPK tidak semua menyangkut masalah anggaran," ungkap Tjahjo. (Pon)
