Kasus Tewasnya Terapis Remaja Delta Spa Pejaten, DPRD DKI: Tak Ada Ruang Bagi Eksploitasi Anak di Jakarta!

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Kasus Tewasnya Terapis Remaja Delta Spa Pejaten, DPRD DKI: Tak Ada Ruang Bagi Eksploitasi Anak di Jakarta!

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kasus meninggalnya seorang remaja di bawah umur yang diduga bekerja sebagai terapis di Delta Spa Pejaten, Jakarta Selatan, menuai kecaman luas. Peristiwa tragis itu membuka kembali persoalan pengawasan tenaga kerja di bawah umur serta lemahnya kontrol terhadap tempat hiburan di Ibu Kota.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menyampaikan kemarahan mendalam atas kejadian tersebut.

“Peristiwa ini tidak hanya memalukan secara moral, tetapi juga memperlihatkan betapa longgarnya pengawasan dan lemahnya sistem rekrutmen tenaga kerja di sektor hiburan dan jasa di Ibu Kota,” kata Wibi kepada wartawan, Rabu (15/10).

Baca juga:

Polisi Telusuri Dugaan Eksploitasi di Balik Kematian Terapis Remaja Delta Spa Pejaten

Politikus NasDem itu menegaskan DPRD DKI akan menindaklanjuti kasus tersebut dengan memanggil Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Pariwisata DKI Jakarta untuk meminta penjelasan.

“DPRD akan memastikan kasus ini tidak menguap. Kami akan menanyakan standar pengawasan usaha hiburan dan tata kelola rekrutmen tenaga kerja di bawah usia 18 tahun,” tegasnya.

Menurut Wibi, kedua dinas terkait wajib turun langsung menelusuri peristiwa tersebut. Ia meminta dilakukan audit total terhadap seluruh tempat hiburan dan spa di Jakarta — mulai dari izin usaha, standar rekrutmen, hingga perlindungan tenaga kerja.

“Bila ditemukan pelanggaran, cabut izinnya tanpa kompromi,” ujarnya.

Baca juga:

Kasus Kematian Remaja Terapis Delta Spa, Polisi Duga Korban Pakai Identitas Palsu saat Mendaftar Kerja

Wibi juga menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi eksploitasi anak di Jakarta. Ia menilai fakta bahwa korban melamar menggunakan identitas palsu menunjukkan adanya rantai kelalaian sistemik, mulai dari proses verifikasi dokumen hingga lemahnya pengawasan lapangan.

“Ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan permintaan maaf. Harus ada tanggung jawab pidana,” katanya dengan tegas.

Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh, tidak hanya terhadap oknum perekrut tetapi juga pihak manajemen Delta Spa.

“Bagaimana mungkin anak di bawah umur bisa diterima bekerja di tempat seperti itu? Ini kelalaian yang berat,” paparnya.

Baca juga:

Remaja Terapis yang Tewas Diduga Dapat Informasi Lowongan Kerja dari TikTok, Polisi Segera Periksa Bos Delta Spa

Menurut Wibi, Jakarta tidak boleh menjadi kota yang permisif terhadap pelanggaran moral dan hukum. Setiap pelaku maupun pihak yang lalai harus diproses secara terbuka dan tuntas.

“Keadilan bagi korban adalah harga mati,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya proses hukum agar tidak berhenti di permukaan.

“Negara, melalui pemerintah daerah dan aparat hukum, wajib hadir melindungi anak-anaknya — bukan membiarkan mereka mati dalam sistem yang abai,” tutupnya. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #Eksploitasi #Terapis Tewas
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
DPRD DKI minta DLH lebih aktif menjelaskan manfaat RDF Rorotan kepada masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
DPRD Minta DLH DKI Gencar Sosialisasi Manfaat RDF Rorotan ke Masyarakat
Indonesia
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov
DPRD DKI mempertanyakan keseriusan Pemprov dalam uji coba RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara, yang hingga kini masih menimbulkan bau sampah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
RDF Rorotan Masih Keluarkan Bau, DPRD DKI Pertanyakan Keseriusan Pemprov
Indonesia
DPRD Minta CFD Diperluas, Ingin Ondel-Ondel dan Tanjidor Jadi Bintang Baru Saat HBKB
Keramaian warga di ruang publik secara otomatis menciptakan peluang bagi pelaku usaha kecil untuk menjajakan berbagai kebutuhan sederhana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPRD Minta CFD Diperluas, Ingin Ondel-Ondel dan Tanjidor Jadi Bintang Baru Saat HBKB
Bagikan