Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan munculnya perintah agar hati-hati dan segera membeli nomor 'handphone' baru dalam kasus dugaan suap yang menjerat Gubernur Aceh Irwandi Yusuf terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.
"Sempat muncul juga dalam komunikasi kalimat 'kalian hati-hati, beli HP nomor lain'. Kami duga hal tersebut muncul karena ada kepentingan yang sedang dibicarakan sehingga khawatir diketahui oleh penegak hukum," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (9/7).
Namun, Febri tak menjelaskan kalimat tersebut muncul dari siapa. Diduga kalimat tersebut berkaitan dengan percakapan perihal pemberian fee dari Bupati Bener Meriah Ahmadi kepada Irwandi.
Selain menemukan kalimat perintah tersebut, kata Febri, pihaknya juga mendapati munculnya pembicaraan komunikasi para tersangka tentang 'kewajiban' yang harus diselesaikan jika ingin dana DOKA 2018 tersebut turun ke sejumlah kabupaten/kota.
"Diduga kata kewajiban tersebut mengacu pada komitmen fee yang dibicarakan oleh pihak yang terkait dalam kasus ini," ungkapnya.
Menurut Febri, pihaknya menduga uang Rp500 juta yang diterima Irwandi diduga bagian dari komitmen fee sebesar Rp1,5 miliar yang harus direalisaikan Bupati Ahmadi. Pemberian itu diduga bagian dari kewajiban agar Kabupaten Bener Meriah mendapat kucuran DOKA 2018.
"KPK masih terus mendalami informasi-informasi yang didapatkan terkait dengan perkara dugaan suap yang ditangani saat ini," pungkas Febri.
Sebelumnya, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran DOKA tahun anggaran 2018. Keempat orang tersangka itu yakni Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi, Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri.
Dalam kasus ini, Ahmadi diduga telah memberikan uang sebanyak Rp500 juta kepada Irwandi. Uang itu merupakan bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta oleh Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA.
Dugaan awal, pemberian itu merupakan jatah komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat Pemerintah Provinsi Aceh dari setiap proyek. Pemberian dilakukan melalui sejumlah orang kerpecayaan Irwandi yaitu Hendri dan Syaiful.
Sebagai penerima suap, Irwandi, Hendri dan Syaiful dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan, sebagai pemberi suap, Ahmadi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak pidana korupsi. (Pon)
